Merdeka.com - Bersama Bung Karno saya menyaksikan kesibukan Presiden Jokowi dan elite nasional kita dengan pelbagai kegiatan aneka sektor. Senin 9 Mei Presiden memanggil walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi yang harus meningkatkan peringkat EODB RI dari nomor terseok 109 ke nomor 40. Selasa 10 Mei tepat 53 tahun insiden rasialis di Bandung yang makan korban drs Yap Tjwan Bing, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menderita trauma karena anaknya ikut terpukul mahasiswa/massa yang merusak rumah mobil dan motor warga keturunan Tionghoa.

Presiden Jokowi menerima Managing Director S & P Global Rating Services Guy Deslondes dan timnya, perusahaan pemeringkat terbesar yang dalam usia 128 tahun berganti nama menghapus nama pendirinya McGrawHill. Dua perusahaan pemeringkat lain Moody dan Fitch telah memberi peringkat investment grade kapada Indonesia. Sedang S & P Global masih “pelit” memberi nilai Indonesia BB+ belum peringkat A. Rabu 12 Mei Gubernur Ahok menerima 4 penghargaan dari Bappenas, suatu yang tak terbayangkan ketika mahasiswa Usakti ditembak 16 tahun lalu oleh oknum pengecut Orde Baru memicu lengsernya Soeharto 21 Mei 1998.

Bung Karno dalam mood siap melakukan “exercise” bersemangat dan percaya diri menunjuk ke layar tv yang memperlihatkan pelbagai grafik multimedia presentation yang canggih dan interaktif.

CW: Bapak asyik sekali dengan multimedia presentation interaktif yang bisa menyuguhkan data secara akurat, up to date dan relevan. Apa yang menjadikan Bapak begitu optimis dan percaya diri?

BK: Saya melihat presiden ke-7 republik ini tahu mendayagunakan dan memberdayakan waktu supaya tidak terbuang percuma jika ia memang direstui untuk jadi presiden 2 masa jabatan. Maka dengan semangat dikejar “setan” ia bikin target peringkat EODB RI harus naik dari no 109 ke 40 dalam satu tahun. Wah itu kan order yang sangat “tall”. Celakanya laporan pertumbuhan ekonomi Q 1 2016 justru hanya 4,9% sehingga melawan semangat daya saing yang sedang digalakkan. Mendagri telah menyatakan 17000-an Perda akan segera dihapus tanpa perlu peninjauan segala macam yang makan waktu dan biaya.

Managing Director Standard & Poor Global diterima di Istana Merdeka untuk meyakinkan keseriusan pemerintah RI memangkas jalur birokrasi pemungut rente RI di eselion 2-3 dan front terdepan administrasi birokrasi yang core businessnya ya mempersulit masyarakat dalam memperoleh lisensi birokrasi. 60 tahun yang lalu pidato 17 Agustus saya menyebut tahun 1956 sebagai tahun investasi setelah 10 tahun merdeka dan pemilu pertama tahun 1955 yang paling demokratis menghasilkan 4 besar partai pemenang pemilu PNI Masyumi, NU dan PKI.

Kini PNI sudah malih rupa jadi PDIP yang saya sendiri malah kadang kadang bingung mau kemana ini banteng ciptaan saya. Masyumi saya bubarkan dengan Keppres 200 tertanggal 17 Agustus 1960 karena keterlibatan oknum pimpinan di pemberontakan PRRI/Permesta. PKI sudah dibubarkan oleh Jendral Soeharto 12 Maret 1966 sedang NU kembali ke Khittah dan baru saja menyelenggarakan KTT Moderates Islamic Leaders menyumbangkan gagasan perdamaian dari Islam Nusantara berbasis NU. Ini menyusul integrase muslim global dengan globalisasi.

Walikota Rotterdam Aboutaleb punya dwikewarganegaraan Maroko dan Belanda serta pernah menjadi Menteri Negara urusan Sosial pada kabinet PM Balkenende. Walikota Calgary Canada, Naheed Nenshi terpilih 2010 dan kembali terpilih 2013, keduanya mendahului Sadiq Khan yang juga sudah menjadi menteri kabinet PM Gordon Brown pengganti Tony Blair. Kembali ke tantangan ekonomi Indonesia; jika penyakit utama kita, birokrasi bisa dibenahi secara fundamental maka pasti Indonesia akan take off setelah terlalu lama membuang waktu “politicking” oleh elite yang tidak tegas prioritas dan agenda aksinya.

CW: Seperti bapak katakan, kayaknya Presiden ini kok sendirian berjuang naik peringkat, mau meniru efisiensi Singapore 24 jam selesai perizinan. Tapi birokrasinya masih bermental mempersulit dan memperdagangkan lisensi, terobosan seperti apa yang mesti dilakukan.

BK: Sekarang ini saya rasa sudah tidak ada waktu lagi untuk politicking. Dulu waktu Nasution mau membasmi korupsi dengan Operasi Budhi, saya setop. Karena kalau waktu itu diteruskan pastilah banyak perwira menengah yang diterjunkan mengelola perusahaan bekas Belanda akan tersapu bersih dan itu akan menguntungkan PKI yang bisa mengambil alih lewat jalur buruh SOBSI. Perhatikan bahwa tidak ada satu menteripun dari PKI yang saya beri jabatan “kementerian” basah. Nyoto itu hanya saya minta bikin pidato, ghostwriter meskipun pangkatnya memang mentereng Menteri Negara diperbantukan Presidium Kabinet.

Tapi sebetulnya ya hanya ghost writer saya saja. Sekarang korupsi harus dibasmi habis dan gaji birokrasi dilayakkan. Tapi dengan ancaman hukuman langsung pecat dan dimiskinkan sampai nol supaya kapok. Kita jangan terlalu sok teriak teriak hukum mati, padahal tidak tega dan juga tidak mujarab. Karena selama koruptor itu kaya raya menikmati hasil korupsinya, maka dia tidak takut divonnis hukuman mati. Sepanjang tidak di eksekusi, karena dengan menyuap dia masih bisa menikmati hidup seperti di bungalow tetirah meski statusnya narapidana. Jadi langkah paling tepat adalah pemiskinan ke titik nol. Ini lucunya Gayus saja malah menuntut gajinya selama di dipenjara karena merasa masih berhak menerima gaji sebagai PNS apparat pajak.

CW: Tax Amnesty masih belum beres juga. Sebetulnya apa yang salah dalam politicking pemerintah DPR?

BK: Ya memang ini risiko punya system check and balances eksekutif legislative. Dulu saya bubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan DPR GR karena saya merasa disabot waktu mengajukan UU APBN 1960. Dan teman seperjuangan saya sejak PNI Mr Sartono mengundurkan diri tidak mau ikut DPRGR. Sekarang tentu Jokowi tidak bisa membubarkan parlemen dan harus hidup bersama parlemen yang harus dilobby.Nah kalau bisa diyakinkan win win solution. Ini negara nyaris darurat membutuhkan mobilisasi kekuatan nasional Indonesia Inc.

Nah kita akui saja bahwa memang dalam kurun waktu masa lalu pra Jokowi, birokrasi itu kerjanya lelet lamban dan malah jadi beban buat masyarakat. Bahkan predator yang membunuh bisnis sebelum dan setelah berkinerja. Sehingga Indonesia tidak pernah punya divisi bisnis tangguh seperti Mitsubhishi Jepang atau Siemens Jerman. Harus diakui juga bahwa pemerintah selama 71 tahun gagal mempertahankan nilai rupiah yang di tahun 1950an setara dengan Singapore Dollar sekarang sudah begitu merosot. Kata kuncinya ya karena ekonomi kita tidak produktif, kalah kreatif, tidak mampu ekspor, tidak bisa menciptakan surplus ekspor yang lebih besar dari impor, baik untuk barang maupun untuk jasa.

Sehingga dengan demikiran kita mengalami deficit 3-in-1, neraca perdagangan, neraca pembayaran dan neraca APBN. Maka siapapun presidennya, menkeunya, Gubernur BI nya, tidak peduli partainya dari Masyumi (Syafrudin) non partisan (Djuanda, Notohamiproijo) orientasi PNI (Sumarno) semuanya sibuk menggunting uang dan menurunkan day a beli semasa kepresidenan saya. Pengganti saya Soeharto juga tidak mampu mencegah devaluasi 3 kali oleh Prof DR Ali Wardhana yang dikenal sebagai Mafia Berkeley dan penggantinya ekonom Rotterdam Radius Prawiro juga 2 x devaluasi dalam 3 tahun.

Sekarang presiden ke-7 ini mantan pengusaha yang mengalami dengan mata kepala dan pengalaman pribadi bagaimana diperlakukan secara “sontoloyo” oleh birokrat waktu urus izin, kebentur dwelling time, terhambat procedure Perda. Dan pelbagai birokrasi pemerintah pusat lintas departemen yang hanya ingin memungut biaya resmi maupun pungli untuk birokrat. Kalau ini semua bisa ditiadakan maka pasti ekonomi kita bisa take off.

Kalau dizaman VOC,Hindia Belanda bisa, kenapa di zaman Republik Indonesia tidak bisa karena birokratnya mengkhianati sumpah jabatan dan patriotism serta nasionalisme yang sudah diganti dengan serba duit. Karena itu Negara harus mengambil oper jangan sampai gaji PNS itu malah mengandalkan pungli masyarakat, dan negara tidak memperoleh manfaat dari birokrasi. Karena dalam alam persaingan peringkat EODB maka ukurannya adalah birokrasi kita harus setara Singapore.

Hanya dengan kesetaraan service governance itulah Indonesia Inc bisa mengejar Singapore Inc, Korea In Japan Inc dan China Inc. Saya percaya Jokowi akan memobilisasi birokrasi supaya jadi birokrat yang efisien dan produktif. Akan digaji tinggi, dengan kinerja setara Singapore. Akan dimiskinkan atau kalau di Singapure ada menteri yang bunuh diri karena terima suap pengusaha Malaysia. Sebetulnya ini sudah kita bahas berulang kali, tapi memang menjengkelkan dan membuat frustrasi serta pesimisme dan fatalism. Yang harus kita cegah dengan terus menyemangati Presiden ketujuh dan kabinetnya agar tetap tidak putus asa dan lemah diri.

CW: Pak soal rating itu bagaimana bisa melobby S&P?

BK: Lho ini bukan soal lobby, melainkan ibarat anak sekolah ya harus lulus test. Kita sebagai orang tua tentu tidak bisa melobby guru, eh anak saya kasih nilai 8 atau 9 dong nanti saya kasih honor extra. S&P Global ini perusahaan pemeringkat yang dulunya McGraw Hill penerbit Business Week yang sudah bermitra dengan Bllomberg menjadi Bloomberg Business Week. Memang trio pemeringkat adalah S&P, Moody dan Fitch. Dua yang terakhir sudah memberi nilai investment grade untuk RI. Tinggal S & P ini memberi nilai mirip guru dosen galak. Tapi memang S& P berani obyektif meskipun terhadap Pemerintah AS, kalau memang nilai instrument finansialnya sedang not good ya diberi peringkat yang tidak favourable. Ya kita harus belajar untuk menghargai guru, dosen dengan kebebasan untuk menilai anak didik supaya mereka rajin membuat PR dan lulus ujian dengan belajar dan berjuang tuntas sesuai kemampuan.

Birokrasi kita terutama eselon 2-3 dan frontline, yang berhadapan dengan masyarakat itu harus dirubah mentalnya dari arrogan, congkak, pongah, sombong menjadi pelayan masyarakat, bahwa langganan adalah raja, bukan pesuruh yang bisa dibentak dan disuruh tunggu berbulan bulan tanpa kepastian oleh ndoro feudal sang birokrat dibalik kekuasaan formalnya. 6 presiden terdahulu kan berasal dari kasta ningrat feudal elite sedang presiden ketujuh ini betul betul dari kasta waisya, saudagar, entrepreneur, rakyat jelata yang sukses berkinerja mendeliver barang untuk dijual diekspor dengan nilai tambah, untuk pribadi, keluarga, bangsa dan masyarakat.

CW: Apa tidak terlalu muluk mengandalkan satu orang nanti jadi kultus individu kayak bapak dulu?

BK: Nah kamu betul, sekarang ini kalau cucu saya teriak teriak Revolusi Mental, maka yang harus di revolusi itu jangan rakyat dicekoki pidato, tapi birokrat itu yang harus di revolusi mentalnya. Semua birokrat harus tahu dia digaji menurut produktivitasnya. Kalau sebulan Cuma satu lisensi ya patut dipecat. Kalau sebulan keluarkan 1000 izin yang produktif ya dikasih bintang Mahaputra kan begitu mestinya. Target Menteri Perdagangan, harus surplus pokoknya jungkir balik harus surplus. Target Menteri Perindustrian, harus ekspor paling tidak di ASEAN. Target Menteri Pariwisata, harus mengejar sesama negara ASEAN. Target Menteri Keuangan harus tidak defisit APBN, semuanya bisa di tehniskan, di detailkan dioperasional kan secara rinci mikro focus. Dan dalam soal ini pengalaman presiden sebagai exporter yang harus memenuhi standard kualitas barang dan time delivery sesuai kontrak kan jelas KPI nya. Tidak perform bisa kena kliam, rugi dan bangkrut.

Jadi jangan main main dengan birokrasi RI yang dipundaknya terpikul nama baik, nasib dan masa depan nation state Indonesia. Mau jadi bangsa terbesar ke-4 dalam kualitas atau terpuruk di peringkat ratusan, mau naik ke peringkat EODB 40 saja mesti kayak perang lawan monster hibrida koruptor dan predator. Tapi ya memang betul kalau koruptor predator tidak dibasmi habis, ya sulit mengharapkan suksesnya perjuangan menaiki peringkat EODB secara tuntas dalam kepresidenan Jokowi yang malah sering diganggu oleh partainya sendiri.

CW: Menghadapi pilpres AS dengan skenario Trump lawan Hillary apa preferensi kita pak?

BK: Saya mengalami 4 presiden, Truman, Eisenhower, Kennedy dan Johnson. Dengan Kennedy saya akrab karena sama sama “playboy pengagum Marilyn Monroe”. Dengan Eisenhower saya tidak suka karena terlalu arrogant juga dengan Johnson. Meski saya akrab dengan Bobby Kennedy yang mondar mandir mencoba mendamaikan saya dengan Tengku Abdulrahman Malaysia. Soeharto survive jadi mitra anti komunis 7 presiden AS : Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush Sr, Clinton. Presiden ke 42 AS ini berhadapan dengan Soeharto, Habibie dan Gus Dur sedang Megawati hanya bermitra dengan Bush yang akan diteruskan oleh SBY dengan Bush Jr dan Obama. Relasi Obama Jokowi tenru berbeda dengan relasi Jokowi Hillary atau Jokowi Trump.

Nanti kita bahas lain kali secara lebih panjang lebar supaya tidak mubazir dalam diplomasi quid pro quo, take and give. Supaya kita tidak gratisan anti komunis pro AS tapi tidak dapat apa apa. Malah kita ini jadi satu satunya negara bekas terjajah yang harus bayar utang kepada bekas penjajah Belanda, atas desakan AS yang mengiming imingi bantuan pasca KMB yang meembebani utang itu. Ternyata bantuannya Cuma kredit pembangunan pabrik semen Gresik dan pabarik pupuk Sriwijaya Palembang.

CW: Terima kasih, agak membosankan memamah biak sejarah masa lalu, tapi tetap mencerahkan agar kita tidak mengulangi kesalahan para pendahulu kita secara berulang kali tanpa peningkatan kecerdasan berdiplomasi yang arif bijaksana. Sampai bertemu di episode 20 Senin 23 Mei 2016 pak.