Reshuffle Kabinet Kerja

Senin, 21 Maret 2016 11:48 Penulis : Christianto Wibisono
Reshuffle Kabinet Kerja Rapat Kabinet Kerja Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Majalah TEMPO edisi 14-20 Maret 2016 menurunkan 11 halaman laporan sampul SAATNYA DEG-DEGAN tentang rencana Presiden Jokowi untuk mereshufle Kabinet Kerja.yang masuk di uturan paling atas adalah menteri yang dicap paling suka rebut, Rizal Ramli. Rapor kinerja Rizal juga dinilai merah oleh Jokowi. Tidak kurang 8 menteri dikabarkan akan terkena gusur, geser atau ganti portofolio. Terutama terkait dwelling time yang masih 5 hari dibanding Malaysia 2 hari. Presiden meminta bulan Maret atau April urusan pelabuhan beres dalam 3 hari.

Bersama Bung Karno saya meninjau ruang rapat di Bina Graha yang memiliki jaringan teleconference pemantau semua kegiatan operation room di pelbagai penjuru kantor gubernur yang terkoneksi dengan operation room kementerian lembaga negara yang bisa di akses setiap waktu lintas provinsi lembaga negara.

CW: Semua peralatan ini sudah terbayangkan dalam komik Flash Gordon tahun 1950-an, tapi mengherankan bahwa meski sudah memakai jaringan IT dan satelit Palapa yang dipuji oleh Alvin Toffler sebagai trobosan genius Soeharto, kenapa kita masih disandra oleh dwelling time dokumen pelabuhan sampai 5 hari pak?

BK dengan wajah serius tapi anthousias sambil menunjuk monitor yang menampilkan kegiatan bongkar muat di Tanjung Priok: Bung Chris, di tahun 1927 General Motors memutuskan berinvestasi di Tanjung Priok dan bukan di Singapura untuk perakitan mobil kedua di Asia setelah 1926 membuka pabrik general Motors di Yokohama Jepang. Jadi kalau sekarang Jokowi naik pitam mau memecat menteri yang tidak becus ya saya dukung 1000%. Lho dokumen kok dikeloni 5 hari itu kalau bukan buat pungli rente birokrasi mau buat apa. Nah Soeharto 1985 sudah keki habis habisan jadi pada 4 April 1985 mengeluarkan Instruksi Presiden no 4 bahwa Bea Cukai RI dirumahkan dan inspeksi impor ekspor dilakukan oleh peruahaan multinasional Swiss, SGS (Societe Generale di Surveillance).

Karena kalau tidak, maka Indonesia tidak akan bisa jadi pelaku ekspor non migas yang signifikan, di tengah krisis penurunan hasil devisa migas kita. Mengontrakkan Bea Cukai, di outsource ke SGS itu adalah embahnya super neolib. Tapi saya walaupun pendiri PNI setuju membabat koruptor Bea Cukai yang notabene waktu itu dipimpin oleh kerabat Cendana, Soeharjo. Sekarang ini memang sudah waktunya kharisme Jokowi dipakai secara tepat tegas cerdas cermat canggih mumpung Hok Gie berada di pihak Jokowi.

CW: Apa Bea Cukai dan aparat pajak mau dikontrakkan ke swasta, itu tentu terobosan yang akan mengejutkan masyarakat. Tidak mungkin dilakukan oleh Jokowi di zaman sosmed yang tiap jam bisa dimobilisasi untuk menganulir putusan menteri dan presiden secara drastic. BK Tidak usah menjiplak Soeharto SGS. Jokowi kan pengusaha jadi dia tahu betul harus action. Nah sekarang ini Menkeu harus belajar dari Jepang bagaimana mengatur APBN yang tidak mengandalkan penerimaan pajak. Tapi aman dengan pembiayaan obligasi untuk proyek strategis yang terarah dan terkendali secara professional dan profitable. Kita bentuk Trust Nasional Seabad Indonesia (TNSI) yaitu sumber dana pembiayaan prasarana jangka panjang yang strategis konkret detal. Jepang membiayai pembangunan dari Obligasi seperti itu yang mencapai fifty fifty dengan penerimaan pajak.

Jadi rakyat Jepang yang sudah rajin membayar pajak, dihormati hak miliknya. Bukan dirampas dan dibebani tarif pajak lagi, melainkan diberi kesempatan menjadi investor dan finansir, penyandang dana pembangunan prasarana dan menikmati deviden dan bunga yang wajar. Tiongkok juga membangun pra sarana dengan mobilisasi dana masyarakat Tiongkok dan diaspora Tionghoa secara intensif, ekstensif dan progresif dalam 30 tahun terakhir. TNSI ini dalam skala, dimensi dan makna historisnya harus setara dengan Tennesse Valley Authority USA yang menjadi pendongkrak New Deal FDR dan juga US Highway Act pembangunan jaringan jalan raya AS sambil tetap mengembangkan jaringan kereta listrik cepat sebagai angkutan niaga darat. Tentu saja justru diarahkan juga untuk membangun fasilitas Poros Maritim yang terkait dengan Jalur Sutera Maritim parallel dengan Sabuk Sutra Kontinental.

CW: Lho kenapa kita mesti ikut One Belt One Road (OBOR) Tiongkok pak?

BK: One Belt One Road itu memang slogan nya Xi Jinping. Tapi sebetulnya ADB sudah membangun jaringan koridor ekonomi di Indo China yang menghubungkan India Bangla Desh Myanmar hingga Vietnam dari Samudra Hindia ke Laut Tiongkok Selatan. Juga dari Singapura sudah ada jalan raya yang menuju utara lewat Kualalumpur Bangkok terus ke Hanoi Shenzen Guangdong Hongkong langsung ke Shanghai dan dari sana terus ke Trans Siberian Eurasia Express. Orang akan bisa naik kereta api atau bermobil ria dari Singapura Shanghai sampai Moskow Paris dan London. Itulah jalur darat Marco Polo dan dinasti Han dan Tang dan zaman pra modern lain yang secara politis pernah dibangun oleh Genghis Khan dari tepi sungai Danube Hongaria sampai sungai Kuning yang bermuara di Laut Kuning.

Pembangunan koridor Indo China itu merupakan kepentingan Jepang, India dan AS yang tentu juga melibatkan dan mengikutkan kepentingan Tiongkok meskipun terdapat kompetisi dengan Jepang dan India. Tapi dalam interaksi win win, semua menikmati. Tiongkok menghemat angkutan minyak dari Timur Tengah yang tidak perlu berputar ke Selat Malaka atau bahkan Selat Lombok, langsung dari Teluk Persia ke Teluk Andaman di Myanmar pindah ke pipa langsung ke Kunming di Yunnan. Barang dari India bisa langsung ke Da Nang lewat jalan darat Beberapa koridor Timur Barat dan Utara Selatan Indo China sudah terbangun secara ekonomis. Kita karena tidak terkoneksi antara Sumatera dan Malaya maka secara darat akan terisolasi dari jaringan continental One Belt One Road ini. Karena itu kita harus memperkuat pembangunan Poros Maritim dengan menghidupkan kembali jaringan Reguler Liner

Services ex KPM yang dulu kita sita tahun 1957 tanpa persiapan dan alternative professional. Ini maaf saja bisa bingin orang mblenger dengan uraian kita yang bolak balik menyesalkan 1957. Ya apa boleh buat memang sudah salah sejarah waktu itu. Sekarang tarif logistic kita termahal sedunia gara gara kita tidak membangun sistim interkoneksi maritim yang "sialnya" memang merupakan "isu domestik" Nusantara. Karena interkoneksi Halmahera Sulawesi Jawa, tentu urusan domestik RI bukan urusan lintas negara ASEAN. Nah kelihaian kita adalah bagaimana memberdayakan ALKI Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Karimata dan perairan maritim kita secara canggih dalam konteks kepentingan regional global bersama Tiongkok membangun Jalur Sutra Maritim secara win win. Bagaimana menempatkan Natuna agar RRT berkepentingan seperti komitmennya membangun lintas batas negara kawasan regional Mekong. Bagaimana Natuna dan Biak jadi Singapore dan Hongkong di kawasan maritim Nusantara yang berdimensi multinasional.

CW: Hari ini di Kompas seorang diplomat mengkritisi gebrakan KTT darurat OKI sebagai unsubstantive act apa komentar bapak terhadap keberanian diplomat.

BK: Wah bagus itu ada diplomat bersuara kritis, kalau tidak nanti kita semua yesmen terhadap kebijakan yang mercu suar, akhirnya buyar berantakan tidak menyisakan "muka" untuk face saving emergency dan contingency plan. Dian Wirengjurit itu mengingatkan apa substansi masalah Timur Tengah, bukan sekadar gebrakan WOW! Seolah ada KTT hebat tapi sebetulnya nothing in substantial gain. Tidak mungkin kita jadi juru damai Israel Palestina kalau kita bersikap bermusuhan terhadap salah satu pihak.

Ini adalah diplomatic 101, pelajaran dasar elementer bagi diplomat siapapun di dunia ini dan dalam kasus negara bangsa apapun. Anda hanya bisa jadi mediator bila anda dipercaya kedua pihak, bukan jadi sekutu membuta salah satu pihak yang bertikai. Kalau saya pribadi sudah kapok dengan pengalaman 1962 ketika kita solider menolak Israel di Asian Games IV Jakarta. Tapi ketika kita diskors di Tokyo 1964 tidak ada yang solider sama kita dengan memboikot juga Olimpiade Tokyo itu. Saya sudah telanjur bikin Ganefo 1963 ya sudah jalan terus akhirnya kan buntu dan bubar Ganefonya dan juga Conefonya yang mau jadi PBB tandingan abortus, gugur kayak bayi tidak jadi lahir.


CW: Jadi prakarsa apa yang harus kita ambil untuk menaikkan harkat martabat diplomasi RI?


BK: Kita lihat Brazil sedang prihatin karena mantan presiden Lula diproses sedang presiden incumbent juga dalam penyidikan kasus korupsi. Brazil ini contoh negara yang barangkali akan mengalami nasib turun kelas seperti Argentina yang di abad XIX sudah jadi negara kaya tapi di abad XXI malah turun kelas jadi negara yang lebih miskin dalam tempo 50 tahun sejak diktator Peron menyalahgunakan kepemimpinan secara konsumtif koruptif. Benua Amerika punya dua jendral. Satu George Washington di Utara yang mewariskan AS yang demokratris dan superpower. Kedua Simon Bolivar di Selatan yang ingin meniru Washington, tapi gagal dan malah mewariskan Amerika Selatan yang terpecah belah bahkan negaranya sendiri terpecah dan Bolivar tidak pernah bahagia menyaksikan Amerika Latin yang pada awalnya sama dengan Amerika Utara, tapi kemudian merosot jadi rezim junta dan diktator kiri kanan yang tidak kunjung mentas jadi negara demorkatis substansial.

Orang menyalahkan Yankee Imperialism sebagai pengadu domba, tapi masalah dasarnya adalah orang Amerika Latin sendiri yang tidak demokratis, yang otoriter, junta-is dan tidak menghormati meritokrasi. Elite kita harus membaca dua buku tentang Amerika Latin supaya tidak terjebak mengulangi kesalahan mereka. Buku Guillermo Yeatts politisi entrepreneur Argentina The Roots of Poverty in Latin America dan buku Alvaro Vargas Llosa dari Peru putra pemenang hadiah Nobel Mario Vargas Llosa berjudul Liberty for Latin America: Howto Undo 500 years of State Oppression.

CK: Buku klasik terbitan 2005 yang tetap relevan jadi inspirator pak. Terima kasih dan sampai bertemu di edisi 12, Senin 28 Maret 2016. [war]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini