Repatriasi dokumen Panama

Senin, 18 April 2016 14:07 Penulis : Christianto Wibisono
Repatriasi dokumen Panama Rumah Sakit Sumber Waras.
1. Agadez Candra Naya Sumber Waras

Merdeka.com - CW: Saya lihat bapak sedih dan termenung melihat ribuan pengungsi Afrika yang antre ingin masuk ke Eropa, benua bekas penjajah dengan harapan dapat menjadi manusia karena di 10 negara asal mereka Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Ivory Coast, Liberia, Chad, Guinea, Cameroon, Mali dan Niger mereka sudah kehilangan segalanya, kerja dan peluang kerja akibat peng-gurun-an (desertifikasi) negara mereka. Mengapa bisa terjadi seperti ini setelah merdeka setengah abad lebih sejak Konferensi Bandung menjadi 'sesame buka pintu jembatan emas kemerdekaan.'

BK: Saya sedih dan prihatin, peduli dan frustrasi sekaligus lebih dari 3 in1 juga melihat di negara kita rakyat masih miskin sedikitnya 1/5 dari 250 juta penduduk meskipun elitenya punya rekening di Panama Papers. Saya di sini tidak bisa menangis seperti kamu, sudah beyond manusia; tapi Gus Mus dengan tepat bicara di Mata Najwa Rabu 13 April bahwa manusia di dunia ini masih terbelenggu oleh dendam kesumat Kabil terhadap Habil. Kakak sulung yang tega membunuh adik sendiri itulah hukum yang masih berlaku.

Padahal Tuhan mengajarkan agar kompetisi berlangsung secara merirokratis untuk memuliakan berkah omnipotensi parsial yang diwariskan Tuhan kepada manusia untuk mengelola bumi dan penghuli flora faunanya di bawah jurisdiksi dan otoritas manusia sebagai wakil, turunan dan utusan Tuhan. Ini menjadi sangat teologis tapi memang harus berawal dari situ. Puncak dan inti teologi adalah kebenaran mutlak itu ada pada Tuhan secara universal dan lintas sara, agama, etnis, ras dan kelas. Membunuh adalah membunuh harus dihukum, tidak bisa diampuni dan dimaafkan atas nama balas dendam atau antipasti karena orang lain melakukan kesalahan mesti dibalas dengan pembunuhan.

Teroris ya teroris, tidak bisa dibenarkan atas alasan ideologis termasuk penyandra WNI AbuSayyaf di Philipina yang menuntut uang tebusan Rp 15 miliar atau Rp 150 juta tiap orang. Meski kita gembar gembor tidak mau berunding akhirnya toh harus bernegosiasi untuk pembebasan penculik itu menguasai daerah gerilya yang tidak mungkin dilokalisir seperti menggerebek Woyla di bandara Bangkok 1981. Jadi saya ini gregetan karena merasa tidak berdaya.

Tapi saya tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa seluruh elite dunia yang sebagian baru saja berkumpul di G7 dan Bank Dunia IMF baru saja mengeluarkan prediksi stagnasi ekonomi global harus tetap optimis menghadapi medan turbulensi model Agadez serta kemelut pilkada 2017 terutama kontroversi AHok dengan dua kasus yang disidik KPK, reklamasi dan RS Sumber Waras. Saya tahu apa dan siapa Sin Ming Hui (Candra Naya) perkumpulan social yang seolah tidak rawan, tidak aman dari kondisi dikudeta. Sesuai dengan tradisi Orde Baru, hanya orang yang punya backing politik bisa menguasai ormas dan perkumpulan sebesar Candra Naya.

CW: Tapi soal Candra Naya ini tidak ada kaitan langsung dengan temuan BPK yang di-challenge oleh Gubernur DKI yang memicu investigasi KPK. Kita juga masih harus membahas Panama Papers yang menjadi trending topix sebetulnya sudah sejak wawancara seri 13 Senin 4 April.

BK: Justru saya mau tuntaskan bicara kembali kepada khittah manusia dan agama apapun. Tidak mungkin yang jahat itu akan memperoleh kemenangan final, pasti Jayabaya berlaku tidak pandang bulu. Hanya yang eling lan waspada yang akan menang di babak final. Bagaimana Candra Naya sebagai perkumpulan social Tionghoa di era Orde Baru yang rasis harus menciutkan diri dan berlindung dibalik oknum tokoh 'pribumi' dan kemudian dikuasai oleh tokoh tokoh konglomerat era Orde Baru dan seperti organisasi lain yang sekarang ini ditentukan dan dikuasai oleh orang yang kuat duitnya, maka Yayasan RS Sumber Waras terpisah dari Candra Naya, begitu pula Universitas Tarumanegara, lepas dari Candra Naya.

Nasib yang sama dialami Universitas Res Publica milik Baperki yang diambil alih oleh tokoh LPKB alm Ferry Sonneville dan Sindhunata SH diganti namanya jadi Universitas Trisakti. Karma menghukum mereka dengan kudeta oleh Rektor Thoby Mutis menguasai Universitas dari tangan Yayasan Trisakti. Meskipun proses legal sampai tingkat Mahkamah Agung dimenangkan oleh Yayasan, tapi de fakto Thoby Mutis dkk menguasai asset dan mengelola Universitas Trisakti dan sesepuh Yayasan Begawan Harry Tjan Silalahi yang sangat berpengaruh di awal Orde Baru, sekarang tidak berdaya seperti Ny Kartini Mulyadi yang berkursi roda di periksa 11 jam di KPK terkait RS Sumber Waras hari Senin 11 April lalu.

KPK juga unjuk gigi bahwa mereka bisa memeriksa Gubernur Ahok dari pagi sampai malam, hingga tidak bisa hadir di ILC yang mendiskusikan kasus Sumber Waras. Saya tetap yakin beriman dan optimis bahwa scenario Jayabaya tetap akan valid dalam proses turbulensi reklamasi Teluk Jakarta, investigasi Sumber Waras maupun repatriasi dana terkait Panama Papers.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini