Q&A: Seluk Beluk Normalisasi Hubungan Israel dengan UEA dan Bahrain

Rabu, 23 September 2020 10:53 Reporter : Iqbal Fadil
Q&A: Seluk Beluk Normalisasi Hubungan Israel dengan UEA dan Bahrain Penandatanganan hubungan diplomatik Israel dengan UEA dan Bahrain. ©Reuters

Merdeka.com - Setelah Mesir dan Yordania, Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara arab ketiga dan keempat yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Kesepakatan itu ditandatangani ketiga negara di Gedung Putih, Amerika Serikat.

Pada Selasa 15 September 2020, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengenai normalisasi hubungan masing-masing negara. Presiden Donald Trump menjadi saksinya.

Kami mengulas seluk beluk normalisasi hubungan Israel dengan UEA dan Bahrain berikut ini:

Apa isi perjanjian ketiga negara?

Israel dan Uni Emirat Arab berjanji untuk menjalin hubungan normal antara kedua negara. Ini termasuk hubungan bisnis, pariwisata, penerbangan langsung, kerja sama ilmiah, dan, pada waktunya, hubungan diplomatik penuh di tingkat duta besar.

Namun, Emirat tidak mungkin menempatkan kedutaan mereka di Yerusalem. Komponen penting Abraham Accord, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, adalah peningkatan kerja sama keamanan terhadap ancaman regional, terutama dari Iran dan proksi-nya.

Apa yang diperoleh kedua belah pihak?

Penting untuk dicatat bahwa Israel dan UEA dilaporkan sudah memiliki hubungan keamanan, tetapi perjanjian sekarang ini membuat mereka terbuka.

Menurut pemerintah UEA, kesepakatan itu berdampak dihentikannya rencana Israel untuk mencaplok sebagian Tepi Barat dan memberikan kesempatan bagi Israel dan Palestina untuk memperbarui negosiasi guna mengakhiri konflik mereka. Pejabat Israel menggunakan kata "menangguhkan". Perbedaan bahasa mewakili politik yang dihadapi setiap pemimpin negara.

Di sisi UEA, Putra Mahkota Mohammed bin Zayed jelas merasa terdorong untuk menunjukkan bahwa hubungan normal dengan UEA tidaklah gratis bagi orang Israel. Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, penggunaan istilah "menangguhkan" adalah upaya untuk menenangkan kelompok dan faksi politik pro-aneksasi, yang telah mengkritik perjanjian tersebut.

Mengapa perjanjian itu baru ditandatangani sekarang?

Israel dan UEA secara tertutup sebenarnya telah menjalin kerja sama terutama di bidang keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, Israel membuka kantor diplomatik di ibu kota Emirat Abu Dhabi terkait dengan Badan Energi Terbarukan Internasional; pejabat senior Israel telah mengunjungi Abu Dhabi; Atlet Israel telah berpartisipasi dalam kompetisi regional di UEA; dan Israel akan berpartisipasi dalam Dubai's World Expo 2020, yang sekarang dijadwalkan dibuka pada Oktober 2021 karena pandemi virus corona.

Momentum signifikan untuk kesepakatan dimulai ketika Israel tidak memulai proses pencaplokan wilayah Tepi Barat pada 1 Juli seperti yang ditunjukkan Netanyahu. Pihak Emirat dilaporkan mengambil kesempatan itu untuk menjanjikan normalisasi penuh hubungan jika aneksasi dihapus dari rencana.

Ini adalah bagian dari opini yang ditulis Duta Besar Emirat untuk Amerika Serikat di surat kabar harian terbesar Israel, Yedioth Ahronoth, pada bulan Juni. Bersimpati dengan keinginan kuat Israel untuk memperluas hubungan diplomatik formal negara itu dengan negara-negara Arab di Teluk Persia dan memanfaatkan sinyal Emirat, pemerintahan Donald J. Trump mengawasi diplomasi tiga arah yang menghasilkan Abraham Accord.

penandatanganan hubungan diplomatik israel dengan uea dan bahrain

Bagaimana perjanjian ini memengaruhi hubungan Israel-Palestina dan lebih luas lagi kawasan Timur Tengah?

Terlepas dari janji Israel untuk "menangguhkan" aneksasi, kepemimpinan Palestina menolak kesepakatan tersebut dan menarik duta besarnya dari Abu Dhabi. Dari perspektif Palestina dan pendukung mereka, perjanjian tersebut mencerminkan itikad buruk dari pihak Israel, UEA, dan Amerika Serikat, karena Israel dan Emirat telah menormalisasi hubungan bahkan sebelum Abraham Accord.

Kritik ini bukannya tidak beralasan. Israel telah menunjukkan sedikit minat dalam negosiasi dengan Palestina karena telah memperketat cengkeramannya di Tepi Barat dan, bersama dengan Mesir, mempertahankan penjagaan ketat di sekitar Jalur Gaza.

Pemerintahan Trump telah memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengakhiri atau secara signifikan membatasi bantuan untuk Palestina, dan menghasilkan rencana perdamaian yang dianggap Palestina sangat tidak adil terhadap aspirasi dan hak nasional mereka.

Pada saat yang sama, para pemimpin di Ramallah menganggap normalisasi hubungan yang sedang berlangsung antara Israel dan UEA sebagai indikasi bahwa Abu Dhabi telah mengkhianati perjuangan Palestina. Sementara itu, UEA tidak ingin menundukkan kepentingan nasional mereka kepada kepemimpinan Palestina yang tidak efektif. Semua ini menunjukkan bahwa, dalam jangka pendek, harapan akan negosiasi baru antara Israel dan Otoritas Palestina salah tempat.

Bagaimana sikap negara-negara Arab?

Kecuali Arab Saudi yang diam, negara-negara di kawasan itu seperti Bahrain, Mesir, Yordania, dan Oman secara terbuka menyambut Abraham Accord.

Diamnya Arab Saudi memunculkan spekulasi di kalangan analis, merupakan tanda bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman mendukung perjanjian tersebut tetapi dibatasi karena ayahnya, raja, menentang normalisasi dengan Israel.

Sedangkan Iran, Qatar, dan Turki semuanya mengkritik kesepakatan itu. Mereka mengancam akan menarik duta besarnya dari Abu Dhabi. Organisasi masyarakat sipil di seluruh wilayah tetap teguh menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Ini termasuk kelompok-kelompok di Teluk, yang secara khusus menentang perjanjian Israel-UEA.

Setelah UEA dan Bahrain, siapa bakal menyusul?

Oman adalah kandidat lain yang mungkin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Netanyahu bertemu dengan almarhum Sultan Qaboos bin Said di Muscat pada akhir 2018. Namun, Sultan Haitham bin Tariq, yang berkuasa pada Januari 2020, dapat bertindak lebih hati-hati terkait hubungan dengan Israel saat dia mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Maroko dan Sudan mungkin juga berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Trump sebelum penandatanganan itu menyebut akan ada beberapa negara Arab lain di kawasan itu yang akan menyusul untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini