Q&A: Menyorot Proyek Reklamasi Ancol

Jumat, 17 Juli 2020 10:06 Reporter : Yunita Amalia
Q&A: Menyorot Proyek Reklamasi Ancol Proyek Reklamasi Ancol. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Proyek reklamasi Ancol menjadi sorotan publik Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diserbu setelah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan pengembangan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dituding ingkar janji ketika kampanye Pilgub DKI 2017.

Apa tujuan reklamasi Ancol?

Reklamasi berarti perluasan lahan. Dalam proyek ini, Pemprov DKI Jakarta memberi izin perluasan daratan Dunia Fantasi (Dufan) dan Ancol hingga 155 hektare.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim reklamasi Ancol bertujuan baik bagi kepentingan rakyat. Bahkan disebut menjadi salah satu media penanganan banjir Jakarta. Apalagi tanah untuk reklamasi Ancol berasal dari kerukan 13 sungai dan lebih dari 30 waduk di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, keluarnya Kepgub untuk memanfaatkan lahan yang sudah dikerjakan selama 11 tahun dan sama sekali tidak mengingkari janji. Justru kepastian hukum ini menjadi pelengkap bahwa Pemprov DKI mengedepankan kepentingan umum, ketentuan hukum dan keadilan sosial.

Mengapa reklamasi Ancol disebut proyek warisan dan cacat hukum?

Perdebatan reklamasi terhadap kawasan Ancol menjadi ramai karena sosok Anies yang dianggap kontra dengan aktivitas reklamasi. Sekretaris Daerah DKI Saefullah justru menyebut bahwa rencana reklamasi Ancol merupakan warisan Gubernur DKI Fauzi Bowo pada 13 April 2009.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan perluasan kawasan Ancol memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Ini sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

Terbitnya Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 menjadi pertanyaan banyak pihak. Termasuk mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia melihat tidak ada perbedaan antara reklamasi Ancol dengan reklamasi 17 pulau yang sempat dikerjakan yang sebagian besar izinnya dihentikan.

Ahok merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang. Jika Perda tersebut belum diubah maka rencana reklamasi Ancol berpotensi menjadi cacat hukum. Bahkan dalam Kepgub yang dikeluarkan Anies untuk reklamasi Ancol tidak ada kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi untuk menanggulangi banjir Jakarta.

Dari keseluruhan isi Kepgub untuk reklamasi Ancol, Ahok menilai Anies inkonsistensi terkait reklamasi. Padahal sebelumnya mencabut izin reklamasi teluk Jakarta yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Perda DKI nomor 8 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga melihat proyek reklamasi Ancol sesuai Keputusan Gubernur nomor 237 Tahun 2020 tidak memiliki payung hukum. Dikarenakan proyek tersebut tidak terdapat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemprov DKI Jakarta.

Jika dilihat dari perspektif hukum pesisir dan laut, merujuk kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014, proyek reklamasi Ancol tidak sesuai dengan aturan yang mengatur ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini.

1 dari 1 halaman

anies baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ©2020 Merdeka.com


Benarkah reklamasi Ancol mengganggu pendapatan nelayan?

Penimbunan laut terus dilakukan Ancol hingga saat ini. Setiap hari beberapa truk bermuatan hasil kerukan lumpur sungai dibuang ke lokasi reklamasi di pesisir pantai Ancol.

Menurut Reza, salah seorang nelayan pukat kambang, turut menyaksikan perjalanan reklamasi di pesisir pantai Ancol. Akibat reklamasi Ancol, puluhan nelayan merasakan dampak. Kini mereka kesulitan mendapatkan akses untuk tempat berlabuh kapal. Sayangnya mereka tidak tahu menyampaikan harapan dan masukan kepada siapa melihat fakta adanya reklamasi di depan mata.

Pandangan lainnya mengenai penolakan reklamasi Ancol berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mempertanyakan urgensi Anies memberikan izin tersebut.

Justru langkah yang dilakukan Anies saat ini menunjukkan tidak adanya kejelasan sikap Pemprov terhadap pemulihan teluk Jakarta. Sebab menurutnya, reklamasi hanya akan mengorbankan kehidupan pesisir laut. "Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi," katanya kepada merdeka.com.

Anies Baswedan menyatakan reklamasi Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau Jakarta. Proyek itu tidak untuk kepentingan umum dan mengganggu rasa keadilan.

Sedangkan proyek reklamasi Ancol bertujuan mencegah Ibu Kota dari banjir. Bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Bahkan Ancol memakai lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk.

Maka dari tiu, reklamasi Ancol bagi Anies tidak mengganggu nelayan. Bahkan seluruh proyek dilakukan sepenuhnya pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari pengerukan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Sehingga tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut.

Reklamasi Ancol dimanfaatkan untuk apa saja?

Pemprov DKI Jakarta rencananya membangun museum sejarah Nabi Muhammad SAW. Nantinya akan menjadi terbesar setelah Arab Saudi. Museum itu akan dibangun di lahan seluas tiga hektare di atas lahan reklamasi. Harapannya ke depan bisa mendatangkan banyak turis mancanegara. Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun masjid terapung.

Anies berharap perluasan Ancol membawa dampak ekonomi besar bagi rakyat Jakarta. Kawasan Ancol saat ini ukurannya sekitar 200 hektare. Setiap tahun ada lebih dari 20 juta pengunjung.

Manfaat ekonominya bagi Jakarta dirasa amat besar. Jadi lahan yang sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pengembangan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. "Bukan cuma untuk Museum Sejarah Nabi, tapi menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat. Dan kita ingin kawasan Ancol menjadi yang terbesar dan terbaik sebagai kawasan liburan di Asia," jelas Anies.

Rencana ini dianggap menjadi alasan untuk menghindari protes warga. Pemprov DKI sengaja membangun museum nabi dan masjid terapung demi meraih simpati warga. KIARA melihat upaya ini dilakukan persis yang terjadi di reklamasi Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan.

Fraksi di DPRD DKI Jakarta pun terbelah. Ada yang setuju dengan reklamasi begitu sebaliknya. Anggota Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan jika reklamasi tersebut akan dibangun museum Nabi Muhammad, tidak ada untuk menolak reklamasi.

Zita juga menilai bahwa janji Anies soal penolakan reklamasi pada masa kampanye Pilkada 2017 harus dilihat secara kontekstual. Menurutnya, saat itu Anies menolak karena reklamasi hanya berpihak kepada kalangan ekonomi ke atas. "Reklamasi yang dulu ditolak karena keberpihakan dengan ekonomi atas. Kalau reklamasinya untuk menengah ke bawah, boleh kita lihat dulu rencana Pak Gubernur seperti apa," jelas Zita.

Hasan Basri, dari fraksi NasDem setuju langkah Pemprov DKI Jakarta mengizinkan reklamasi kawasan Ancol Timur. Asalkan, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh PT Pembangunan Jaya Ancol saat melakukan kegiatan tersebut. Dia berpendapat, sudah waktunya taman rekreasi pantai itu diperbarui suasana dengan cara memperluas daratan.

Fraksi PDIP dari awal menentang adanya reklamasi Ancol. Belakangan sikap partai banteng itu melunak terhadap rencana reklamasi dengan catatan kajian lingkungan harus diutamakan. Sementara Fraksi yang sejak awal lantang menolak dan mengkritik penerbitan Kepgub izin reklamasi Ancol adalah PSI. [ang]

Baca juga:
Aktivis Tolak Reklamasi Ancol
PSI Tuding Anies Tidak Jujur Soal Izin Reklamasi Ancol
ACTA Pertanyakan Cepatnya Proses Penerbitan Izin Reklamasi Ancol oleh Pemprov DKI
Anies: Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi
Nelayan Teluk Jakarta Sebut Reklamasi Ancol Sejak Belasan Tahun Lalu
Blak-blakan Anies Baswedan Bicara Reklamasi Ancol

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini