Q&A: Membedah RUU HIP dan Kontroversinya

Kamis, 25 Juni 2020 12:42 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Q&A: Membedah RUU HIP dan Kontroversinya Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Liputan6.com/Gempur M Surya

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat bergulir di DPR memicu kontroversi. Penolakan muncul dari berbagai pihak. Mulai dari lembaga dan organisasi keagamaan seperti MUI, GP Ansor, NU hingga Muhammadiyah. Kelompok purnawirawan TNI sampai partai oposisi pemerintah. Mereka kompak menyuarakan penolakan.

Kita akan membedah RUU HIP dan kontroversinya.

Apa itu RUU HIP?
Dalam drafnya disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagai landasan untuk memperkuat bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Untuk mewujudkan tujuan negara. sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam draf itu juga disebutkan saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan. Sehingga diperlukan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Siapa penggagas RUU HIP?
Penggagas RUU HIP adalah DPR. Pemerintah sama sekali tidak menginisiasi RUU tersebut. RUU HIP 100 persen inisiatif dari DPR. Pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Disampaikan Presiden Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/6).

Fraksi PDI Perjuangan di DPR merupakan pengusul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hast Kristiyanto pada Senin (29/6).

Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila pada (22/4), RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Bagaimana awal mula munculnya RUU HIP?
Seperti dilansir di laman resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas tujuh kali hingga akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk prolegnas.

Berikut perjalanan pembahasan RUU HIP
11-12 Februari 2020: Rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan Baleg dengan mengundang para pakar. Kedua rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.
Pada 11 Februari, rapat mengundang Jimly Asshiddiqie dan Adji Samekto. Pada 12 Februari pemaparan tim ahli. Tapi dijelaskan siapa saja tim ahli dan isi paparan yang akhirnya membentuk Naskah Akademik dan draf RUU.
8 April 2020: Digelar Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU HIP.
13 dan 20 April 2020: Rapat tertutup. Dipimpin Rieke Diah Pitaloka. Isi rapat dan kesimpulan tidak bisa diakses.
22 April 2020: Baleg menggelar rapat Pengambilan Keputusan Fraksi atas RUU itu. Rapat dipimpin Rieke. Hampir semua fraksi setuju. Hanya PKS yang menolak karena RUU ini tak mengakomodasi TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Seperti tertulis dalam kesimpulan rapat.
12 Mei 2020: DPR resmi menetapkan RUU itu menjadi inisiatif DPR dan menunggu surpres persetujuan Presiden Joko Widodo untuk pembahasan.

Siapa dan Mengapa RUU HIP Ditolak?
RUU tersebut justru dianggap mendegradasi Pancasila sebagai ideologi negara. Dianggap melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Secara terselubung dan berpotensi membangkitkan komunisme. Isi RUU tersebut menyimpang dari makna Pancasila. Ini terkait Trisila dan Ekasila. Disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.

RUU HIP dapat menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara jika disahkan. Selain itu tidak ada urgensi pembentukan RUU HIP sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pembahasan. Dikatakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Sebagai partai oposisi, PKS bersuara paling lantang menolak RUU HIP. Ada beberapa alasan. Pertama, RUU tersebut tidak memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme sebagai konsiderans. TAP MPRS tersebut harus dimasukkan untuk menegaskan bahwa Pancasila menolak seluruh ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kedua, menolak Pancasila diperas menjadi trisila dan ekasila karena mereduksi makna Pancasila yang utuh dengan lima silanya. Ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Fraksi Partai Nasdem juga menolak pembahasan RUU HIP. Alasannya karena TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan dalam konsideran draf RUU tersebut. Itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya.

Fraksi Demokrat di MPR juga bersuara keras. RUU HIP dinilai tidak perlu. Alasannya, penjabaran mengenai Pancasila sudah ada di batang tubuh UUD 1945. RUU HIP hanya akan membuat tumpang tindih peraturan dan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, pasal-pasal yang ada dalam RUU HIP dinilai bermasalah.

ruu hip

1 dari 1 halaman

Pasal apa saja yang menuai kontroversi?
Pasal 6 dan Pasal 7
Isi pasal itu dianggap 'memeras' Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan.
Berikut bunyi Pasal 7 draf RUU HIP:
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Pasal 11
Muncul istilah Manusia Pancasila dan misinya. Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan menilai gambaran manusia Pancasila tidak berpedoman pada bunyi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.
Berikut bunyi Pasal 11 draf RUU HIP:
Misi Masyarakat Pancasila yakni memperjuangkan:
a. Indonesia merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antara manusia maupun antara bangsa
b. Indonesia yang bersatu melalui integrasi bangsa, baik teritorial, maupun politik dan kokohnya persatuan antara komponen bangsa yang majemuk
c. Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara yang mampu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
d. Indonesia yang berkeadilan sosial ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial antara warga negara dan kesenjangan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional
e. Indonesia yang berkemakmuran yang mampu memenuhi kebutuhan materi warga negara dan penduduknya sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan
f. keterlibatan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Pasal Demokrasi Ekonomi Pancasila (Pasal 15 Hingga 17 dan 21 Hingga 31)
Pasal-pasal tersebut tidak jelas, kaku, terlalu teknis dan eksklusif. Pasal-pasal tersebut dinilai melemahkan otonomi daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan.

Pasal Badan Ideologi Pancasila (Pasal 42 Hingga 53)
Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengkritik lantaran salah alamat jika melakukan penguatan terhadap sebuah badan tidak bisa dicampur adukan dengan UU yang mengatur ideologi.
Contohnya dalam Pasal 48
(1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a selanjutnya disebut dengan dewan pengarah.
(2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang atau berjumlah gasal, yang berasal dari:
a. unsur Pemerintah Pusat
b. unsur tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara, atau purnawirawan atau pensiunan
c. unsur akademisi, pakar, dan/atau ahli
d. unsur tokoh masyarakat.
(3) Dewan pengarah terdiri atas:
a. ketua, merangkap anggota;
b. sekretaris, merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh anggota dewan pengarah melalui mekanisme internal dewan pengarah.
(5) Mekanisme pemilihan ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara musyawarah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
(6) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjabat ex officio ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional.

Bagaimana nasib RUU HIP?
Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul untuk berdialog dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat. Disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (16/6).
DPR pun menyetujui keinginan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (17/6).

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Senin (29/6) setelah mendapat tambahan penjelasan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [noe]

Baca juga:
DPR Menunggu Surat Presiden Tentukan Nasib RUU HIP
Slamet Ma'arif Sebut Ketahui Bendera PDIP Dibakar dari Medsos
Aksi Massa PA 212 Unjuk Rasa Tolak RUU HIP di DPR
Aksi PA 212 Soal Tolak RUU HIP di DPR, Polisi Imbau Massa Tetap Jaga Jarak
Mahfud MD Tegaskan Masalah Substansial di RUU HIP Sudah Diselesaikan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini