Presiden punya BIN, tahu saya didukung siapa

Senin, 6 Agustus 2018 07:00 Reporter : Anisyah Al Faqir, Angga Yudha Pratomo
Mahfud MD. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Sebuah rumah di kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat disulap jadi kantor. Halaman rumah itu rindang. Teduh. Beberapa pohon hias tampak terawat. Berplang MMD Institute. Rumah itu kerap menjadi tempat diskusi. Buat siapa saja untuk bertukar pikiran.

Sedan hitam berplat khusus pejabat terparkir di garasi rumah. Pintunya sedikit terbuka. Kami menekan bel sambil mengucapkan salam. Tak lama, seseorang datang dari dalam. Dia asisten rumah tangga. Menghampiri kami, menanyakan maksud kedatangan. Tahu bahwa kami bagian dari tamu sang tuan, tanpa ragu dipersilakan masuk.

Rumah diskusi itu milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mohammad Mahfud alias Mahfud MD. Kami menunggu di ruang tamu. Sejumlah orang berada di ruang tengah. Mereka juga menunggu. Di antara mereka merupakan mahasiswa Mahfud. Berkonsultasi mengenai penelitiannya.

Sementara Mahfud sedang berada di ruang kerjanya, beristirahat. Selang 30 menit, Mahfud keluar dari ruang kerja. Dia minta maaf. Agak terlambat dari waktu dijanjikan. Sebab ada mahasiswanya datang untuk bimbingan. "Tunggu sebentar yah," kata Mahfud kepada kami.

Sambil menunggu kami sempat berkeliling. Banyak foto, karikatur maupun penghargaan milik Mahfud terpampang. Dari sekian banyak foto terpajang, perhatian kami tertuju pada karikatur di sudut ruangan. Dekat pintu masuk utama. Hadiah dari salah satu acara televisi swasta.

Mahfud dilukis bak superhero asal Amerika. Superman. Sebuah huruf M terletak di dadanya. Membawa sebuah buku. Melesat tebat ke langit. Tak lupa lukisan gedung Mahkamah Konstitusi sebagai latar belakang.

Nama Mahfud memang makin populer saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pria asal Sampang, Madura, ini dikenal sebagai adil, tegas dan bersih. Potret sebagaimana mestinya wakil Tuhan di dunia.

Mahfud mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Semarang. Almamater tercinta. Sejak tahun 1984 sebagai dosen Fakultas Hukum. Perlahan karirnya menanjak jadi sekretaris jurusan. Lalu jadi Dekan II Faklutas Hukum tahun 1988-1990. Banyak jabatan penting diemban Mahfud di UII. Puncaknya dia ditunjuk sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Politik Hukum pada tahun 2000. Padahal usianya baru 40 tahun kala itu.

Selain di bidang akademis, karir Mahfud terbilang mulus di lingkungan birokrasi. Di era Presiden Gus Dur, ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia (sekarang Menkum HAM). Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud terjun ke dunia politik. Menjadi anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menjadi Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Baleg.

Lalu di periode berikutnya, Mahfud menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008-2013. Kini di era Presiden Joko Widodo, Mahfud dipercaya mengemban jabatan dewan penasihat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Lebih dari itu, jelang Pilpres 2019 nanti nama Mahfud kerap disebut sebagai calon wakil Presiden Joko Widodo. Namanya selalu muncul dalam survei. Elektabilitas Mahfud berada di bawah Wapres Jusuf Kalla.

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ada lima nama tokoh nasional yang laik mendampingi Jokowi berdasarkan penilaian elit, opinion leader dan massa pemilih nasional. Mereka adalah Mantan Ketua MK Mahfud MD , Menkeu Sri Mulyani, Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

Nama Mahfud MD dianggap potensial dari survei tersebut. Sebab, mantan menteri pertahanan era Gus Dur ini memiliki kualifikasi personal tinggi. Dari segi integritas, kompetensi dan empati. Pengalaman Mahfud yang pernah berdiri di legislatif, eksekutif hingga yudikatif menjadi poin tambahan. Pun secara empati, Mahfud MD dinilai memiliki kemampuan memahami masyarakat.

Berikut wawancara khusus Mahfud MD dengan wartawan merdeka.com Anisyah Al Faqir, Angga Yudha Pratomo bersama tim video Muhammad Zulatsari dan Nuryandi di kantor MMD Institute, Senen, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu:

Sejauh ini apakah sudah ada perbincangan khusus Bapak dengan Pak Jokowi atau partai politik pendukung pemerintah?

Enggak pernah, saya sering ketemu sama Pak Presiden. Saya anggota BPIP sering ketemu presiden dengan BPIP. Kemudian saya sebagai ahli hukum saya juga sering diundang dengan beberapa orang berdiskusi khusus tentang hukum dengan Pak Presiden. Saya juga dianggap tokoh ormas Islam karena dulu memimpin KAHMI, sering diundang sebagai tokoh ormas Islam. Saya juga dianggap alumni tokoh Cipayung juga ke Presiden diundang diskusi.

Tetapi dari seluruh pertemuan itu Pak Jokowi tidak pernah mengajak bicara tentang Pilpres dengan saya karena bukan lapangannya. Beliau punya forum sendiri untuk bicara Pilpres dengan siapa dan kapan waktunya, itu kan urusan Pak Jokowi, kita tidak boleh ikut campur.

Bahkan saya katakan kita tidak boleh mendemonstrasikan sesuatu seakan-akan ingin meminta kepada Pak Jokowi. Wah, saya didukung ini itu. Pak Jokowi itu sudah punya data detail. Pak Jokowi sudah punya data didukung siapa saja, berapa persen, itu sudah detail. Sudah punya Pak Jokowi. Enggak bisa ditipu, "saya didukung oleh gerakan pasukan Minak Jinggo." Nah, kalau gitu sudah tahu Pak Jokowi tuh.

Jadi tidak bisa memprovokasi Pak Presiden, sudah lengkap mereka dan dia tak berpengaruh dengan hal-hal yang begitu. Pak Presiden itu bicara soal angka survei dan pengecekan langsung oleh Presiden, kepada tokoh-tokoh. Nah, survei-survei itu untuk mengonfirmasi keramaian politik di luar, cocok enggak nih, dan yang di luar itu bagus.

Cuma jangan pernah berpikir Pak Presiden bisa diprovokasi dengan, "Saya, banyak ribuan orang deklarasi dukung saya". Nah itu presiden tahu bahwa itu rekayasa. Tapi Presiden tahu juga yang deklarasi itu mendukung sungguhan. Presiden itu kan punya BIN, tim survei yang lebih hebat dari survei-survei yang sengaja ada, tapi Pak Presiden punya survei yang lebih ahli lebih dari itu dengan biaya yang cukup untuk melakukan survei yang sungguh-sungguh demi menghasilkan detail .

Oleh sebab itu, saya merasa malu untuk mengatakan saya didukung oleh ini itu karena presiden tahu saya didukung oleh siapa. Sehingga saya merasa tidak perlu untuk mengajak bicara atau tidak pernah merasa ingin. Presiden punya alat dan orang-orang ring satu, dua, tiga yang bisa berkomunikasi dengan ini-itu. Itu negara, karena saya pernah di Istana. Saya tahu, yang begitu sudah ada dari dulu.

Jadi Anda tidak pernah buat spanduk-spanduk untuk jadi cawapresnya Jokowi?

Saya minta maaf kalau ada spanduk-spanduk di jalan gambar saya, itu bukan saya. Di medsos juga ada. Gambar Mahfud dengan Pak Jokowi, atau Mahfud dengan siapa. Itu saya enggak tahu-menahu. Belum perlu saya membuat yang seperti itu.

Setahu Anda, bagaimana cara Jokowi menentukan cawapresnya?

Tahu dan semua orang tahu saya kira. Pertama Pak Jokowi membaca survei yang umum. Kedua punya tim survei sendiri. Ketiga punya utusan-utusan sendiri untuk masalah opinion leader dan itu terbuka. A diutus ke sini, ke sana dan itu untuk bertanya ini itu dan itu sudah bagus, itu bukan sembunyi-sembunyi. Itu juga kebijakan yang biasa saja. Apa gunanya BIN, BAIS kalau tidak memberi informasi strategis yang seperti itu.

Dengan begitu, menurut Anda pasangan Jokowi bagusnya dari kalangan mana?

Yang tahu tentang itu adalah Pak Jokowi. Kalau menurut saya banyak, tergantung butuh apa sekarang. Kalau menganggap korupsi dan penegakan hukum masalah, yang diperlukan memang ahli hukum barangkali bukan hanya ahli hukum tapi penegak hukum karena beda. Ahli hukum itu banyak tapi penegak hukum jarang. Ada ahli hukum yang penegak hukum itu mungkin.

Tapi kalau orang yang diperlukan masalah Hankam (pertahanan dan keamanan) terutama radikalisme itu mungkin yang diperlukan Polri dan TNI. Kalau yang perlu sekarang ini adalah pembinaan umat maka yang diperlukan tokoh agama. Kalau yang perlu ekonomi maka yang diperlukan ekonom.

Nah, saya tidak tahu yang mana yang diperlukan itu semua karena presiden tentu lebih tahu. Presiden lebih bisa membaca data, mendapat laporan, kalau kita kan melihatnya dari media massa dan seumpama melihat langsung ke masyarakat juga terbatas karena instrumen kita terbatas.

Apa yang harus dievaluasi dari pemerintahan Jokowi?

Evaluasi baiknya sekarang sekat-sekat ideologi itu mulai meluntur, sekatnya buka ideologinya. Misalnya sekarang tidak ada partai oposisi permanen, dan tidak ada koalisi permanen. Di Jakarta ada koalisi PDIP, Golkar, NasDem di tingkat pusat, tapi kalau di daerah PDIP bisa berkoalisi dengan PKS, atau Partai Demokrat di Jateng. Artinya bagus perkembangannya, tidak ada sekat ideologi bahwa ini partai islam, ini partai tidak islam, ini partai nasionalis, ini partai anti nasionalis, itu tidak ada lagi sekarang, itu kan bagus dari sekat ideologi.

Tapi gerakan ideologisnya dalam setiap kontestasi politik masih ada. Seperti gerakan 212. Itu kan gerakan ideologis juga, dianggap sebagai gerakan ideologis Islam padahal saya melihatnya itu gerakan protes saja. Karena ketika ditanya mau ganti ideologi, enggak juga, enggak berani dan tidak ada ideologi yang ditawarkan. Kalau itu dianggap kelompok islam yang merasa termarjinalkan, dibiarkan saja karena itu hak demokrasi saja, asal jangan merusak. Itu kemajuannya.

Kedua, sekarang ini kita bisa memilih pemimpin kita sendiri. Dulu kita enggak bisa memilih pemimpin sendiri. Sekarang saya misalnya mau memilih pemimpin saya, itu sudah terbuka. Zaman Pak Harto enggak bisa, Anda ditentukan calonnya harus ini, baik DPR Gubernur, sampai Presiden. Sudah dipaket oleh pemerintah, namanya ABG, ABRI, POlisi Golkar. Itu zaman Pak Harto, zaman Belanda malah enggak boleh sama sekali. Bahwa sekarang di dalam kebolehan ini digunakan untuk jual-beli transaksi itu kita harus perbaiki, itu bagian dari jeleknya.

Masalah yang juga belum teratasi dengan baik adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perang melawan korupsi masih belum jelas. Penataan demokrasi masih tertatih-tatih, itu jua bagian yang harus diperbaiki. Hukum kita tumpang tindih, ada peraturan pusat bertentangan dengan peraturan daerah sehingga saling uji materi, ketika mau dibatalkan tidak bisa harus melalui JR (judicial review) dan itu lama, sesudah dibatalkan pengganti peraturannya belum ada, peraturan daerah satu bertentangan dengan daerah lain padahal daerahnya dan kekayaannya beririsan, itu masih banyak sekarang dan itu harus ada kebijakan untuk menata itu. Penataan regulasi namanya.

Jadi kalau ditanya mana masalahnya, mana yang sudah bagus mana yang agak kurang, itu banyak sekali. Enggak selesai satu hari kalau diurai.

Sebagai orang yang ahli di bidang hukum, bagaimana Anda melihat kondisinya di Indonesia saat ini?

Hukum ini begini, saya ingin mulai bahwa wapres itu harus orang hukum, tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kabinet yang akan datang itu harus punya kebijakan hukum apakah itu pada tingkat menteri atau tingkat lembaga negara, itu harus ditata benar, di polhukam, kejaksaan agung, polri dan sebagainya itu supaya ditata benar, karena seluruh persoalan kita kalau dilihat masalahnya ada di hukum.

Ekonomi misalnya, kolusi-kolusi itu karena hukumnya enggak tegak, infrastruktur terjadi penyelewengan itu juga hukum lagi. Pendidikan porak-poranda ternyata BOS itu disalahgunakan, anggarannya diselewengkan. BPJS ternyata banyak pasien palsu, itu hukum semua. Sehingga kalau program bagus kalau hukumnya ini yang menata secara sungguh-sungguh dan itu problem kita selama 20 tahun reformasi, belum menata yang begini. Semangat untuk demokrasi it's oke, demokrasi dalam arti kebebasan sudah tumbuh, tapi monokrasinya masih tertatih-tatih.

Jadi hukum itu kan ada tiga perbaikannya, satu legal subtains, isi aturan hukum. kedua legal structure, ketiga legal culture. Masalah kita yang paling buruk adalah legal structure. Kalau soal aturan hukum sudah bagus, kalau pun tidak bagus bisa diuji oleh MK secara proporsional. Tapi kalau sudah legal structure itu mental. ini yang belum ditangani secara sungguh-sungguh. sehingga penegakannya lemah, pelaksanaannya lemah.

Mahfud MD Liputan6.com/Angga Yuniar

Mahfud MD bicara soal cawapres Jokowi

Dari penjelasan itu semua, apakah Anda siap jadi cawapres Jokowi?

Saya tidak mau berandai-andai. Nanti kalau ditanya saya jawab kepada Presiden. Kalau saya menjawab orang berandai-andai kan tidak benar juga, ya kalau nyatanya Pak Jokowi tanya, kalau enggak tanya bagaimana.

Secara mental Anda siap untuk posisi itu?

Saya biasa-biasa saja, sejak dulu mental saya begitu, bagi saya hidup itu mengalir. Iya karena saya tahu kehidupan itu, saya orang beragama, kehidupan itu ibarat aliran air, saya ikut saja kemana saja boleh, yang penting saya menjadi airnya itu sendiri tidak menjadi buih di atas air. Mengalir.

Benarkah bahwa nama cawapres di kantong Jokowi dari enam partai pendukung merupakan nama Anda?

Ya, mungkin saja.

Tanggal 13 lalu, sempat beredar foto Bapak dan Sudrajat bertemu para pengusaha dari China. Apakah pertemuan tersebut mewakili Indonesia secara resmi?

Bukan, itu saya pribadi diundang dan itu pertemuan biasa saja, saya tidak ada yang kenal sama pengusahanya kecuali Alin Markus, bukan kenal-kenal, tapi kenal iklan di tv aja "produk-produk dalam negeri" haha, kenalnya di situ bukan karena kenal pribadi. Itu satu lembaga kerja sama masyarakat Indonesia dengan China yang digalang oleh para dubes Indonesia- China, makanya ada Pak Sudrajat, ada dubes yang sebelumnya. Saya diundang ceramah ya ceramah saja, lalu beredar viral, saya mengikuti.

Pak Mahfud bertemu dengan oseng, pengusaha china, ah biar aja, saya tidak menanggapi, itu kan sampah semua, akan hilang sendiri. Enggak ada apa-apa. Sama seperti saya hadir di acara bela negara NasDem, di situ ada Rizal Khalid, apa hubungan saya dengan Riza Khalid, dan saya enggak tahu Rizal Khalid itu yang mana sampai hari itu, karena kemudian beredar.

Ada Mahfud, ada Rizal Khalid, "oh itu toh Rizal Khalid?" saya enggak tahu Rizal Khalid itu. Lalu bertanya orang buron kok bisa diundang, "Lho itu saya engak tahu, kan bukan saya yang mengundang, kok tanya ke saya. Yang mengundang kan panitianya. " dan saya enggak kenal Rizal Khalid. Lalu saya ditanya itu saya jawab menjadi gelagap semua kan nyatanya.

Kasus Rizal Khalid kan sudah ditutup kasusnya, yang menutup MK, dikatakan bahwa kasus itu tidak ada karena rekamannya ilegal, nah lalu kaget semua, menyesal yang tanya, sudah kehilangan bahan, sudah ditutup sekarang. Salahnya tanya ke saya, ya saya buka, wong saya tahu hukumnya. Saya enggak ada urusan dengan Rizal Khalid. Kenal juga enggak .

Mungkin, mungkin Rizal khalid itu sering ada di satu tempat dengan saya, tapi kan saya tidak tahu mana Rizal Khalid, siapa yang mengundang, enggak kenal saya.

Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Ceramah aja, ceramah tentang budaya Indonesia - China. Itu lembaga Indonesia - China di bidang budaya, ekonomi dan sosial. Lalu saya disuruh ceramah. Sudah saya bilang sama yang undang, Wahyu, "Mas saya ini ndak ngerti budaya". "Loh ngomong aja sudah budaya. Ya sudah bicara saja disitu". Ya saya datang ngomong dan saya ndak merasa bersalah, tertekan ngomong sama pengusaha. Memangnya kenapa? Saya biasa ngomong sama siapa saja, enggak ketemu ditutup, terbuka juga, memangnya kenapa? Saya mau ketemu lagi sama mereka, memangnya kenapa? Undang saja, saya mau datang ke China cekek, cekok. Memang kenapa kalau China? Kan sama seja dengan arab.

Tapi isunya seolah Anda sedang mencari dana untuk maju jadi cawapres. Tanggapan Anda bagaimana?

Ini loh. Saya ingin mencoba sekarang, sebuah tradisi politik, ikut kontestasi politik enggak usah pakai uang. Coba sampai sejauh mana, saya bisa enggak. Nanti anda yang ukur. Saya sekarang sudah sampai titik ini, saya ditawari uang oleh orang, saya bilang enggak, saya akan coba kalau enggak pakai uang sampai di titik mana.

Kalau enggak sampai di titik itu, harus pakai uang, NO! Enggak mau saya! Kalau ada yang mau mencukongi saya No! Ngapain juga? Kalau Anda menawari juga, saya enggak. Ini politik ini harus diperbaiki. Namanya isu hoaks, sampah semua, saya enggak peduli, diisukan saja begitu. Emang kenapa? Kan enggak ada buktinya. Pak Jokowi tahu mana yang benar mana yang salah. Dia udah tahu. Biar saja, saya enggak mikirin kaya gitu, capek kalau gitu.

Kalau ada yang tanya di MK ada isu korupsi ini itu, ya apa urusan saya, kenapa melapor ke saya, untuk apa? Wong saya ndak berkepentingan dengan keputusan MK. Enggak ada hubungannya dengan saya. Putusan MK itu tidak ada hubungannya dengan saya. Memang untuk apa saya mendengar yang begitu. Seumpama saya mendengar, memang anda mau apa? kan saya enggak boleh mengikuti urusan hakim.

Jadi hidup bagi saya begitu-gitu aja, lurus-lurus saja, enggak usah neko-neko biar nyaman, biar mengalirnya nyaman. Gitu aja.

Nama:
Mohammad Mahfud

Tempat dan Tanggal Lahir:
Sampang, 13 Mei 1957

Jabatan:
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman
Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila [ang]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini