Prabowo dan harapan dari kesendirian

Kamis, 11 Februari 2016 10:51 Penulis : Sidik Pramono
Prabowo dan harapan dari kesendirian Prabowo Subianto. © Aljazeera.com

Gerindra memang tidak akan pernah takut. Rame-rame ayo, sendiri ayo.


- Prabowo Subianto Djojohadikusumo


Merdeka.com - Bukan kabar yang mengejutkan jika Koalisi Merah Putih (KMP) dinyatakan “bubar” karena sebagian partai politik anggota koalisi memilih untuk tidak lagi berada di kubu yang “berseberangan” dengan pemerintah. Menjelang peringatan ulang tahun ke-8 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) awal Februari ini, koalisi tersebut dinilai secara de facto sudah bubar –sekalipun ada yang menyebut bahwa koalisi tersebut sekadar “tidak relevan” lagi dengan realitas KMP adalah gabungan partai-partai politik pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014.

Setelah ‎Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, justru KMP berjaya dalam pengisian posisi pimpinan DPR-MPR. Akan tetapi, kebersamaan tersebut tidak berlangsung lama. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar terbelah; masing-masing kepengurusan mengklaim diri sebagai pihak yang sah, dengan salah satu pihak membawa gerbongnya merapat ke kubu pemerintah.

Berikutnya, Partai Amanat Nasional menyusul menyatakan mendukung pemerintah. Pun kemudian Partai Golkar, justru pada saat rekonsiliasi antarfaksi mengarah ke titik terang. Masih harus ditunggu apresiasi konkret atas dukungan terhadap pemerintah tersebut. Merujuk pengalaman, dukungan tersebut tentu bukan tanpa kompensasi. Pengisian posisi di Kabinet Kerja dan juga posisi penting di organ-organ negara lainnya merupakan imbal-balik yang disasar (dan paling nyata terlihat) dari dukungan tersebut. Praktis hanya Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto (dan kemungkinan juga Partai Keadilan Sejahtera) yang berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, kesendirian tersebut bagi Prabowo dan Gerindra bukanlah sesuatu yang menakutkan.

Seperti dinyatakan Prabowo saat peringatan ulang tahun ke-8 Gerindra di Jakarta, Sabtu (6/2/2016), “Gerindra memang tidak akan pernah takut. Rame-rame ayo, sendiri ayo,” Menjadi oposisi adalah konsekuensi bagi pihak yang kalah dalam sebuah pemilihan. Sementara, sang pemenang terpacak menjadi pihak yang berkuasa, pihak yang dominan dalam memerintah dan menentukan kebijakan. Karenanya, tugas “oposisi” adalah menjadi pengawas terhadap pihak yang berkuasa: jika perlu, menyampaikan kritik atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dengan menawarkan gagasan kebijakan yang dinilai lebih baik bagi publik.

Dalam konteks kebijakan publik dan demokratisasi, kehadiran oposisi bisa membantu mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan politik. Risiko luberan informasi, terutama kekuatan social-media, mengerucut pada sosok yang (telanjur) diposisikan sebagai “media darling” –yang kemudian menjadikan sekelompok “lovers” seolah tidak rela jika muncul kritik, serasional apapun, terhadap setiap kebijakan yang diambil pihak yang sedang berkuasa.

Memang, dalam praktik di Indonesia, menjadi pendukung pemerintah terkadang tidak memperhadapkan mereka secara diametral dengan partai politik yang merupakan oposisi. Akan tetapi, atribusi sebagai oposisi menguntungkan: dia bisa saja “mendukung” pemerintah, dengan mengiyakan dalam diam, tanpa harus mempertunjuk-tunjukkan kepada kubu penguasa ataupun kepada publik. Di sisi lain, oposisi juga bisa dengan lantang mengkritik pemerintah karena memang mereka mendaku berada pada kubu yang berseberangan. Tentu saja, oposisi tidak berarti seperti yang dinyatakan oleh Lord Stanley, tokoh dari inggris abad ke-19, mengutip pendapat saat ia pertama kali masuk parlemen bahwa “the duty of an opposition was very simple – it was to oppose everything and propose nothing”.

Singkatnya, kelompok oposisi bisa (dan bahkan mungkin harus) memperlihatkan diri bahwa mereka “berbeda dan lebih baik” ketimbang rezim yang berkuasa. Dalam konteks elektoral, kondisi tersebut tentu saja menguntungkan manakala bisa dikelola dengan baik sebagai modal bersaing dalam pemilu mendatang.

Sementara dalam konteks kebijakan publik, kehadiran oposisi mengharuskan pemerintah selalu waspada karena ada pihak yang senantiasa setia mengintip peluang dan siap mengambil kesempatan kapanpun pemerintah salah mengambil langkah. Karenanya, pemerintah dipaksa harus lebih berhati-hati dalam penentuan kebijakan publik –bukan semata soal substansinya saja, tetapi juga dalam hal prioritas dan kecepatan pengambilan keputusan, misalnya.

Jika perdebatan secara sehat dan berkelanjutan tersebut terus terjadi, ujung-ujungnya publik yang akan menangguk manfaat karena akan menikmati buah kebijakan terbaik. Pertarungan gagasan tentunya diharapkan akan memunculkan ide-ide terbaik. Sungguh repot jika semua kubu satu-suara –terlebih jika bukan kepentingan publik yang menjadi pokok perhatian utama. Sama repotnya jika perkubuan itu hanya merupa paham “ISIS”, ikut sana ikut sini, yang tentu saja lebih mengedepankan orientasi jangka pendek dan kepentingan individu atau kelompok semata.

Mengutip Harold D. Lasswell, kebijakan publik sebagai pendidikan publik merupakan hal penting agar demokrasi tidak menjadi santapan empuk bagi kepentingan dan manipulasi elite kekuasaan. Kembali ke soal tujuan utama, pembuatan kebijakan dimaksudkan untuk menciptakan nilai-nilai yang dapat membentuk perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Karenanya: Pak Prabowo, senantiasa ada harapan dari kesendirian… [war]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini