Prabowo dan harapan dari kesendirian
Merdeka.com - Bukan kabar yang mengejutkan jika Koalisi Merah Putih (KMP) dinyatakan “bubar” karena sebagian partai politik anggota koalisi memilih untuk tidak lagi berada di kubu yang “berseberangan” dengan pemerintah. Menjelang peringatan ulang tahun ke-8 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) awal Februari ini, koalisi tersebut dinilai secara de facto sudah bubar –sekalipun ada yang menyebut bahwa koalisi tersebut sekadar “tidak relevan” lagi dengan realitas KMP adalah gabungan partai-partai politik pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014.
Setelah Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, justru KMP berjaya dalam pengisian posisi pimpinan DPR-MPR. Akan tetapi, kebersamaan tersebut tidak berlangsung lama. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar terbelah; masing-masing kepengurusan mengklaim diri sebagai pihak yang sah, dengan salah satu pihak membawa gerbongnya merapat ke kubu pemerintah.
Berikutnya, Partai Amanat Nasional menyusul menyatakan mendukung pemerintah. Pun kemudian Partai Golkar, justru pada saat rekonsiliasi antarfaksi mengarah ke titik terang. Masih harus ditunggu apresiasi konkret atas dukungan terhadap pemerintah tersebut. Merujuk pengalaman, dukungan tersebut tentu bukan tanpa kompensasi. Pengisian posisi di Kabinet Kerja dan juga posisi penting di organ-organ negara lainnya merupakan imbal-balik yang disasar (dan paling nyata terlihat) dari dukungan tersebut. Praktis hanya Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto (dan kemungkinan juga Partai Keadilan Sejahtera) yang berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, kesendirian tersebut bagi Prabowo dan Gerindra bukanlah sesuatu yang menakutkan.
Seperti dinyatakan Prabowo saat peringatan ulang tahun ke-8 Gerindra di Jakarta, Sabtu (6/2/2016), “Gerindra memang tidak akan pernah takut. Rame-rame ayo, sendiri ayo,” Menjadi oposisi adalah konsekuensi bagi pihak yang kalah dalam sebuah pemilihan. Sementara, sang pemenang terpacak menjadi pihak yang berkuasa, pihak yang dominan dalam memerintah dan menentukan kebijakan. Karenanya, tugas “oposisi” adalah menjadi pengawas terhadap pihak yang berkuasa: jika perlu, menyampaikan kritik atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dengan menawarkan gagasan kebijakan yang dinilai lebih baik bagi publik.
Dalam konteks kebijakan publik dan demokratisasi, kehadiran oposisi bisa membantu mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan politik. Risiko luberan informasi, terutama kekuatan social-media, mengerucut pada sosok yang (telanjur) diposisikan sebagai “media darling” –yang kemudian menjadikan sekelompok “lovers” seolah tidak rela jika muncul kritik, serasional apapun, terhadap setiap kebijakan yang diambil pihak yang sedang berkuasa.
Memang, dalam praktik di Indonesia, menjadi pendukung pemerintah terkadang tidak memperhadapkan mereka secara diametral dengan partai politik yang merupakan oposisi. Akan tetapi, atribusi sebagai oposisi menguntungkan: dia bisa saja “mendukung” pemerintah, dengan mengiyakan dalam diam, tanpa harus mempertunjuk-tunjukkan kepada kubu penguasa ataupun kepada publik. Di sisi lain, oposisi juga bisa dengan lantang mengkritik pemerintah karena memang mereka mendaku berada pada kubu yang berseberangan. Tentu saja, oposisi tidak berarti seperti yang dinyatakan oleh Lord Stanley, tokoh dari Inggris abad ke-19, mengutip pendapat saat ia pertama kali masuk parlemen bahwa “the duty of an opposition was very simple – it was to oppose everything and propose nothing”.
Singkatnya, kelompok oposisi bisa (dan bahkan mungkin harus) memperlihatkan diri bahwa mereka “berbeda dan lebih baik” ketimbang rezim yang berkuasa. Dalam konteks elektoral, kondisi tersebut tentu saja menguntungkan manakala bisa dikelola dengan baik sebagai modal bersaing dalam pemilu mendatang.
Sementara dalam konteks kebijakan publik, kehadiran oposisi mengharuskan pemerintah selalu waspada karena ada pihak yang senantiasa setia mengintip peluang dan siap mengambil kesempatan kapanpun pemerintah salah mengambil langkah. Karenanya, pemerintah dipaksa harus lebih berhati-hati dalam penentuan kebijakan publik –bukan semata soal substansinya saja, tetapi juga dalam hal prioritas dan kecepatan pengambilan keputusan, misalnya.
Jika perdebatan secara sehat dan berkelanjutan tersebut terus terjadi, ujung-ujungnya publik yang akan menangguk manfaat karena akan menikmati buah kebijakan terbaik. Pertarungan gagasan tentunya diharapkan akan memunculkan ide-ide terbaik. Sungguh repot jika semua kubu satu-suara –terlebih jika bukan kepentingan publik yang menjadi pokok perhatian utama. Sama repotnya jika perkubuan itu hanya merupa paham “ISIS”, ikut sana ikut sini, yang tentu saja lebih mengedepankan orientasi jangka pendek dan kepentingan individu atau kelompok semata.
Mengutip Harold D. Lasswell, kebijakan publik sebagai pendidikan publik merupakan hal penting agar demokrasi tidak menjadi santapan empuk bagi kepentingan dan manipulasi elite kekuasaan. Kembali ke soal tujuan utama, pembuatan kebijakan dimaksudkan untuk menciptakan nilai-nilai yang dapat membentuk perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Karenanya: Pak Prabowo, senantiasa ada harapan dari kesendirian…
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo: Apapun Ideologi Politiknya, Setiap Pemimpin Pasti Ingin Rakyat Sejahtera
Menurut Prabowo, dalam perekonomian suatu negara harus memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu ketimbang kebutuhan lainnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ajak untuk Mengakui Keberhasilan Bangsa Sendiri: Jangan Cari dan Ungkit Hal Negatif
Prabowo menuturkan, Indonesia dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk bangkit menjadi negara hebat.
Baca SelengkapnyaPrabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar
Prabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan
Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo soal Pemimpin Masa Depan: Mungkin Gibran atau AHY yang Gantikan Saya
Prabowo menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan tak bisa disogok.
Baca SelengkapnyaRamai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Prabowo Menggebu-gebu Pidato Depan Mahasiswa, Singgung Pemimpin Kadang Tak Waspada
Prabowo pun mengakui bahwa kadang pemimpin itu kurang mewaspadai kondisi terkini.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut ‘Ndasmu Etik’, PDIP: Cerminan Ambisi Kekuasaan dan Sangat Melukai Rakyat
Menurut Hasto, pernyataan Prabowo tersebut memperlihatkan sifat kekuasaan yang tidak memiliki etika dan moral.
Baca Selengkapnya