Merdeka.com - Pungutan liar tidak hanya terjadi di Jakarta International Container Terminal (JICT). Pemandangan serupa juga terlihat di Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, juga berada di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat masuk pintu gerbang, seorang satpam langsung mengulurkan tangan mengambil Rp 2 ribu disodorkan sopir truk. Baru melaju sebentar ke dalam, angka serupa mesti menjadi jatah karyawan TPK Koja menjaga di pos timbangan. Begitu juga dengan lapis ketiga, tempat pemeriksaan berkas pengambilan dan pengiriman kontainer. Di pos kerap disebut perum ini, sopir terpaksa menyerahkan Rp 2 ribu agar bisa masuk ke dalam penampungan.

“Di TPK Koja beda dengan JICT, di sini semua masih manual. Makanya, untuk melewati tiga pos harus bayar Rp 6 ribu,” kata sopir truk kontainer bernama Monang saat ditemui merdeka.com di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin lalu.

Selepas itu, sopir truk juga menghadapi pemerasan di lokasi penumpukan kontainer. Cuma sopir boleh masuk, bahkan polisi dilarang jika tidak ada izin perusahaan.

Di tempat penumpukan, seorang asisten operator tanggo berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memeras para sopir sedang antre muatan. Tiap sopir harus menyetor Rp 5 ribu. Jika sudah diberikan, operator tanggo akan mengarahkan alat pemindah kontainer mencari peti kemas sesuai nomor registrasi. Ada sekitar 20 perusahaan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Lain cerita jika kontainer ketiban kontainer lain. Sopir harus tawar menawar. Biasanya asisten operator tanggo minta Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Pemindahan memakai parmet, forklift berukuran besar dan menggunakan rantai. “Biasanya mereka terang-terangan dan langsung todongin tangan. Kalau kita berani biasanya mereka pura-pura tanya kelengkapan berkas,” ujar Monang.

Jika tidak diberikan, sopir harus siap menginap dalam pelabuhan sampai pergantian jadwal operator tanggo. Kadang hingga pukul delapan pagi besoknya kontainer belum dimuat.

Nanang, operator tanggo kontainer ekspor, menilai pungutan tak sah itu lumrah. Dia mengakui mata rantai pungutan liar susah diputus lantaran kurangnya pengawasan internal atau aparat dari Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok (Polres KP3). Uang hasil pemerasan itu biasanya diserahkan kepada mandor di penumpukan kontainer.

Dia menjelaskan karyawan JICT menggunakan mobil bak terbuka atau Toyota Avanza biasanya mengambil uang peras ditaruh dalam kantong plastik. Kegiatan itu berlaku saban setengah jam. “Di dalam paling ada nomor pengaduan, untuk pengawasan nggak ada,” kata Nanang.

Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) Ilhamsyah mengatakan polisi tidak bisa menjerat para pemeras di dalam pelabuhan. Dua tahun lalu, pernah terjadi keributan gara-gara seorang sopir truk menolak memberi uang.

Sebagai solidaritas, sopir-sopir lain mematikan mesin truk mereka. Kemacetan mengular. Mereka nyaris bentrok dengan pekerja pelabuhan. Setelah berunding, polisi meminta para sopir menyerahkan pelaku pungutan liar. “Susah kalau kita tidak menangkap tangan langsung. Polisi suruh kita membawa orang melakukan pungli,” tuturnya.

Sebulan setelah kejadian itu, pemerasan hilang dalam pelabuhan. Namun cuma sebentar. Selepas itu, pemerasan kembali berlangsung seperti biasa.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres KP3 Ajun Komisaris Wirdhanto Hadicaksono menjelaskan pihaknya sulit mengungkap kasus itu lantaran tidak ada laporan dari korban. "Kalau yang bersangkutan merasa haknya diambil, silakan lapor dan kami akan melakukan penyidikan," katanya.