Pilih golput karena tak ada calon gubernur layak

Merdeka.com - Golongan Putih (golput) atau orang tidak menggunakan hak pilihnya masih memiliki nilai tertinggi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya sekitar sepertiga dari total pemilih.

Ada banyak kemungkinan kenapa golput masih ada dan bertahan, bahkan jumlahnya naik turun dalm tiap pemilihan umum. Bagi kalangan tertentu, bisa saja hak memilih adalah idaman untuk berkontribusi menentukan pemimpin Jakarta lebih baik.

Berikut penjelasan Philips J. Vermonte, peneliti politik CSIS, saat ditemui Islahuddin dari merdeka.com di lobi Hotel Twin Plaza, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (12/7) siang.

Kenapa suara golput hampir sama dengan perolehan dukungan buat Fauzi Bowo versi hitungan cepat?

Selalu begitu untuk pemilihan di Jakarta. Tingkat nasional juga ada sekitar 30 persen tidak menggunakan hak pilih. Waktu Pemilu 1999, ada 69 persen menggunakan hak pilihnya. Pada pemilihan umum 2004 turun jadi 80-an persen, 2009 sekitar 72 persen kalau tidak salah. Jadi untuk pemilihan di Jakarta secara keseluruhan itu sudah bagus untuk partisipasi warga menggunakan hak pilih, 30 persen golput itu sudah lumayan.

Pemilihan umum di Amerika Serikat yang ikut memilih hanya 60 persen. Bedanya di negara-negara demokrasi maju, proses politik itu tidak berhenti waktu pemilu. Orangnya tidak datang waktu pemilu, tapi proses dia sebagai warga negara berjalan di masa antara pemilu. Dia mengirim surat ke anggota DPR, kalau masa reses DPR, mereka sampaikan kritik dan ide-ide, dan persnya lebih baik. Mungkin itu tidak mempengaruhi kualitas demokrasinya. Di Indonesia, mungkin berpengaruh secara kualitas ketika golputnya besar dan di luar pemilu tidak ada proses politik.

Apa penyebab golput di Jakarta?

Mungkin saja orangnya sudah menganggap Jakarta ini sudah rumit. Jadi bagi mereka, siapa pun calonnya akan dianggap tidak bisa menyelesaikan Jakarta. Kedua, mungkin sebagian besar Jakarta ini tingkat ekonominya belum baik, yang makmur-makmur itu belum tentu tinggal di Jakarta, mungkin tinggalnya di Tangerang, Bekasi. Bagi mereka itu, pemilu mengkin bukan prioritas utama. Ketiga, bisa jadi memang institusional partai kita belum baik. Jadi mesin partai itu tidak dekat dengan masyarakat, sehingga dia tidak bisa memobilisasi orang. Hal itu perlu menjadi catatan untuk partai politik, kenapa respek orang terhadap partai itu rendah dan tidak datang saat pencoblosan. Itu salah satu tanda sistem kelembagaan partai politik masih lemah.

Apa golput itu sudah menjadi hak pilih untuk tidak memilih?

Sebenarnya dalam literatur, kalau Anda rasional dan semua orang rasional, semua orang tidak mau datang nyoblos. Mending di rumah saja. misal alasannya, “Emang satu suara berpengaruh untuk perubahan?” Kalau dipikir-pikir, mending istirahat di rumah atau liburan bersama keluarga, toh satu satu suara tidak berpengaruh. Kalau rasional ditarik hingga titik paling ekstrem, orang akan di rumah atau orang akan mengerjakan yang lain. Saya kira kita harus hati-hati juga melihat persoalan.

Bagaimana dengan ungkapan, “Masyarakat Jakarta sudah pintar menentukan hak pilihnya” dalam pemilihan gubernur tahun ini?

Mungkin juga. Paling tidak mereka sudah tahu apa mereka inginkan. Selisih suara antar kandidat sementara ini jaraknya jauh dengan yang lain. Artinya ada proposi subtansial bagi pemilih di Jakarta, incumbent harus memberikan kesempatan pada alternatif. Kalau sudah seperti itu, ini artinya  pemilih sudah bisa mengevaluasi