Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peran sentral Irman Gusman dari balik tembok DPD

Peran sentral Irman Gusman dari balik tembok DPD irman gusman. ©2016 Merdeka.com/Fimela.com/Windy Sucipto

Merdeka.com - Siapa yang tak kenal Irman Gusman, nama tokoh senior ini memang tak asing lagi. Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD ini belum lama mengunjungi Kantor KapanLagi Network (KLN) di AXA Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Irman bercerita banyak mengenai peran DPD dalam kelembagaan negara. Tak sampai di situ, Irman juga menyampaikan bagaimana mengedepankan dan menjaga eksistensi DPD. Senator asal Sumatera Barat ini memiliki misi besar, Ia ingin adanya penguatan lembaga DPD. Mimpi terbesarnya ialah membentuk DPD setara dengan senat di Amerika Serikat yang memiliki peran besar.

"Jadi, kita ingin DPD itu seperti senatnya di Amerika, kuat, tidak hanya sebatas daerah saja," ujarnya.

Peraih Master of Business Administration (MBA) dari Graduate School of Business, University of Bridgeport ini menjelaskan, sistem bikameral yang ada harus kuat agar ada keseimbangan di negara kesatuan Republik Indonesia.

"Bikameral ini memang harus strong tapi dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia supaya check and balance," terangnya.

Mengenai berbagai pernyataan soal wacana pembubaran DPD, seperti yang pernah mencuat jelang Rakernas PKB, Irman tak sepakat hal itu. Apalagi masyarakat Indonesia sudah menyadari manfaat keberadaan lembaga tersebut. Berikut wawancara dengan Irman Gusman dengan awak redaksi merdeka.com:

Soal suara wacana pembubaran DPD, tentu Anda lebih paham setting cerita di belakang panggung, apa yang terjadi sebetulnya?

Buat kami justru dengan dia (PKB) mengatakan membubarkan itu popularitasnya langsung naik, gitu kan. Kok, tiba-tiba PKB bikin (wacana) pembubaran pas mau bikin Rakernas. Sesungguhnya begini cerita di balik itu, kan wacana amandemen itu kan mulai mendapat tempat sejak rakernas PDIP, tetapi hanya membatasi mengenai GBHN saja, karena Mbak Mega menganggap kalau tanpa ada garis besar haluan negara itu kalau hanya menyandarkan visi misi presiden itu berdimensi jangka pendek.

Contohnya apa, zamannya Pak SBY pola visi pembangunan kayak LP3I master plan rencana pembangunan wilayah masuk era Jokowi visi kemaritiman, akibatnya proyek yang sudah dirintis membangun jembatan, baik jembatan Selat Sunda maupun Selat Malaysia dengan Dumai enggak jadi. bahkan menteri Bappenas (ketika itu) Pak Andrinof dibatalkan. Khawatirnya kalau ganti presiden lagi kita enggak tahu diubah lagi. Oleh karena itu, kalau visi GBHN itu melewati dari pada masa presiden 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya.

Nah sesungguhnya persoalan bangsa ini kalau mau diamandemen tidak hanya GBHN, banyak lagi. Nah termasuk masalah parlemen, termasuk juga sistim presidensial, termasuk juga soal otonomi daerah, semua itu pernah dibicarakan di MPR yang lalu. PKB itu sebenarnya jadi big bang, karena saya kan ketemu Muhaimin (Ketum PKB), waktu dia mengatakan itu ya cuma saya enggak yakin kalau awam nangkapnya mau dibubarin. Tapi, kalau kita lihat sejarah PKB sejak DPD hadir 1999-2004 itu PKB itu adalah partai yang di depan membela DPD dari zamannya Gus Dur, Mahfud MD, semuanya. Cuma tidak semua tahu itu.

Saya telepon Muhaimin, langsung saya ketemu, ngobrol dua jam sebelum hari dibuka itu (Rakernas PKB), “jadi maksudnya begini Pak Irman, ini kan mau amandemen, masa GBHN saja yang dibahas, makanya kita bilang kalau DPD itu hanya seperti sekarang saja ya kita bubarin. Tapi kalau tidak, ya diperkuat”.

Maksudnya, ya sesuai dengan aspirasi DPD menurut saya sebagai perintis ya kan. Jadi, kita ingin DPD itu seperti senatnya di Amerika. kuat gitu, tidak hanya sebatas daerah saja, bikameral ini memang harus strong tapi dalam bentuk negara kesatuan RI supaya check and balance.

DPD ini adalah dibentuk, semua aspirasi masyarakat apakah pengusaha, ulama, orang daerah, profesional. Dulu ada namanya utusan golongan jamannya Gus Dur, ada utusan daerah tapi prinsipnya kan demokrasi dipilih, makanya lembaga ini dibuat yang mau parpol silakan, yang tidak melalui parpol ini DPD. Pertanyaannya kenapa DPD seperti sekarang ini, kan karena DPR nya yang menghambat. Tapi saya dengan baik pelan-pelan justru DPD sekarang semakin eksis.

Apa mungkin karena orang menganggap bahwa dalam seluruh proses legislasi di Senayan itu praktis DPD tidak terlalu kelihatan?

Begini, jadi memang desain DPD di undang-undang itu hadirnya pada amandemen ke 3 (tahun) 2011, kemudian DPR diberi kekuasaan di 2010, duluan. Sejarahnya dulu kan bandul kekuasaan itu ada di eksekutif. Karena eksekutif dianggap terlalu heavy dipindahkan ke DPR. Jadi Pasal 20 itu mengatakan undang-undang itu kewenangan DPR, Pasal 22D mengatakan, karena ini sudah semuanya sudah DPR maka lex spesialis nya membahas dan mengajukan. Ini yang di kooptasi DPR seolah-olah kami itu junior partner, kita tidak mau junior partner, orangnya senior semua.

DPD saat KMP-KIH cukup kuat perannya, bagaimana Anda ke sana ke mari untuk melobi?

Justru DPD penyeimbangkan. Pak Jokowi sebelum dilantik beberapa kali menemui saya. Saya lah yang menemukan mereka berempat. Saya datangi Pak Zul saya datangi Novanto karena kita satu building kan. Karena Zul kawan saya, Novanto teman saya puluhan tahun. Saya bilang ke dia "ini mau pelantikan bagaimana?". Cerita itu panjang sekali tapi akhirnya (bersatu). Jadi, peran itu banyak sekali.

Bagaimana dengan keputusan MK nomor 79 tahun 2014, kenapa DPR sulit menjalankan keputusan itu?

Secara gradually sudah dia ikutin, RUU Kelautan kita yang inisiasi. Ada tiga RUU sekarang ya, RUU Ekonomi Kreatif kita yang buat, RUU Barang dan Jasa, (lalu) Wawasan Nusantara. Sekarang ini membahas undang-undang triparti, DPR, DPD dan pemerintah. Maksud saya RUU EKonomi Kreatif kami inisiatifnya, kalau inisiatif, kami yang menyediakan naskah akademisnya. Kami yang ngundang semua. Jadi, kalau DPD mau dibubarkan anda baca saja undang-undang. Banyak betul pasalnya, enggak mungkin.

Bagaimana dengan obsesi Anda ke depan, capres atau cawapres?

Saya ini mengalir saja, sesuai dengan hidup saya punya horoscope Aquarius. Maksudnya, buat saya terutama berbuat yang terbaik. Saya berpikir, di manapun harus berbuat terbaik. Karena saya masuk ke politik ini sesungguhnya ada cost yang saya bayar. Saya ini sebetulnya di usaha, strong sekali. Kakek saya pengusaha, bapak saya pengusaha. Saya pun dari tahun 2005 kalau Anda baca swasembada 10 pengusaha muda yang diproyeksikan top itu saya, ada itu.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.

Baca Selengkapnya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya