Merdeka.com - Partai politik tak bisa lepas dari stigma korupsi. Bukan tanpa sebab, banyak politisi kerap terjerat kasus korupsi dan tak jarang yang berakhir bui di KPK.

Termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga kerap bersinggungan dengan kasus korupsi. Bahkan Ketua Umum PAN paling banyak dikaitkan dengan kasus rasuah di Indonesia.

Ketua Umum PAN dari periode Soetrisno Bachir, Hatta Rajasa sampai Zulkifli Hasan pernah terbelit kasus korupsi.

Soetrisno Bachir misalnya, dikaitkan dengan kasus pengadaan alat kesehatan vaksin flu burung dengan tersangka adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan). Namun Soetrisno menegaskan, tidak ada kaitannya dengan korupsi Wawan, hanya meminjamkan uang kepada tersangka.

Begitu pula dengan Hatta Rajasa yang dikaitkan dengan kasus korupsi hibah kereta saat dirinya jadi Menteri Perhubungan. Anak buah Hatta Rajasa, Sumino Eko Saputro telah masuk bui.

Kemudian Zulkifli Hasan juga terbelit kasus alih fungsi lahan yang menjerat Gubernur Riau non aktif Annas Maamun. Zulkifli kerap mundar mandir KPK dan pengadilan untuk diperiksa sebagai saksi.

Menanggapi fenomena korupsi yang kerap menjerat ketua umum PAN, pendiri PAN Alvin Lie angkat bicara soal ini. Menurut dia, semua orang bisa saja dikaitkan dengan kasus korupsi termasuk tiga ketua umum PAN.

Namun menurut dia, ketiganya sudah diperiksa dan tidak ada bukti yang menyatakan baik Hatta, Soetrisno maupun Zulkifli terlibat dalam kasus korupsi. Dia bahkan mempersilakan ketiganya diproses hukum jika memang ada bukti keterlibatan di kasus korupsi.

"Kalau diisukan semua orang bisa diisukan. Semuanya kan (Soetrisno, Hatta dan Zulkifli) sudah diperiksa. Kalau ada dugaan silakan diproses," kata Alvin saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (17/11) lalu.

Terbelitnya tiga ketua umum di pusaran korupsi bukan berarti kaderisasi PAN gagal. Menurut dia, setiap era memiliki tantangan dan capaian yang berbeda. Sehingga menurut dia, tidak bisa dikatakan sistem pembinaan yang dilakukan PAN terhadap para kadernya gagal dilakukan.

"Di daerahkan sudah banyak ditangkap karena korupsi. Lalu ada kader yang pindah ke partai lain. Jadi tantangan beda dan kondisnya berbeda. Sejak PAN berdiri sangat kental dengan reformasi. Angkatan berikutnya kan zaman berbeda dan tantangannya juga berbeda," tegas Alvin.

Alvin mengakui banyaknya kader yang terjerat korupsi karena partai tak bisa mengawasi seluruh kader yang ada di pusat maupun daerah. Apalagi, lanjut dia, PAN memiliki jutaan kader di seluruh Indonesia. Intinya, kata dia, PAN tak pernah minta kadernya untuk mencuri uang rakyat.

"PAN anggotanya jutaan. PAN tidak pernah tugaskan anggota untuk curi duit. kita engga bisa mengawasi semuanya. Jutaan rakyat dan banyak orang korupsi di Indonesia, tidak bisa dikatakan gagal kan," pungkasnya.