Wawancara imajiner Bung Karno

Partai vs independen

Senin, 14 Maret 2016 10:04 Penulis : Christianto Wibisono
Partai vs independen Ahok. ©2013 Merdeka.com
colom 2

Merdeka.com - Hari Rabu 2 Maret saya di opname di pavilion Anggrek yang dibangun oleh raja balsam cap Macan Aw Boon Haw tahun 1934 atas apresiasinya terhadap perawatan RS Jang Seng Ie (sekarang Husada) untuk adiknya Aw Boon Par. Setelah tes NS1 memastikan saya tidak teridap Dengue maka hari Sabtu 5 Maret saya boleh kembali ke rumah dan segera mengikuti perkembangan sekitar KTT Luar Biasa ke-5 OKI dan kejutan pilihan Ahok lewat jalur Independen diumumkan Minggu 6 Maret dan mencapai media sosial pada Senin 7 Maret 2016.

Bersama Proklamator dan Presiden Pertama RI itu saya memantau dari puncak Menara BCA kesibukan politik ibukota. Bung Karno mengenakan safari bertabur bintang jabatan Panglima Tertinggi menunjuk horizon ibukota yang penuh pencakar langit.

CW: Pak , Presiden Jokowi mengutip pidato anda tentang Palestine tahun 1962 yang masih relevan hingga detik ini. Apa kesan dan pesan bapak untuk RI dan evaluasi sukses tidaknya KTT Luarbiasa OKI ini?

BK: Saya tidak akan lupa tahun 1962 sebagai tahun yang sangat berat bagi RI dan negara sahabat. Pertama saya sedih karena berkonflik dengan India dan Nehru. Karena ketika RI tidak mengundang Israel dan Taiwan, maka GD Sondhi, tokoh India yang menjadi Presiden Federasi Asian Games (AGF) mengultimatum dan mengancam menskors Indonesia tidak boleh ikut Olimpiade Tokyo, jika RI tetap ngotot tidak mengundang Israel dan Taiwan ke Asian Games IV Jakarta 1962.

Akhir Desember 1962 bentrokan perbatasan India RRT, Indonesia berpihak kepada RRT karena garis perbatasan itu diciptakan oleh imperialisme inggris ketika Tiongkok lemah. Nah puncaknya adalah ketika Indonesia diskors tidak boleh ikut Olimpiade Tokyo 1964 karena saya malah nekat bikin Olimpiade tandingan bernama Ganefo Games of the New Emerging Forces 1963. Setelah itu malah saya tingkatkan jadi Conference of the New

Emerging Forces, PBB tandingan karena saya keki melihat Malaysia dimasukkan jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964. Jadi saya sudah kebal dengan solidaritas dan Brutus internasional.

CW: Tapi Rabin pernah sowan ke Cendana 16 Oktober 1993 dan di New York ketika Soeharto jadi Ketua GNB menjelang persetujuan Oslo 1994.

BK: Nah disitu Soeharto kurang maju selangkah mestinya dia punya modal dan postur sebagai ketua GNB untuk mendamaikan maka pastilah tahun 1994 dia bisa dapat Nobel bersama Rabin Arafat Peres berdamai di Oslo dan 3 tokoh itu berbagi Nobel. Sedang Soeharto justru harus gigit jari melihat Uskup Bello dan Ramos Horta yang dikasih Nobel perdamaian 1996. Sepuluh tahun kemudian SBY JK juga kehllangan peluang memperoleh Nobel Perdamaian untuk Perjanjian Helsinki. Gara gara 3 minggu sebelum pengumuman, Tibo di eksekusi dan seminggu setelah itu, Polycarpus dibebaskan dari hukuman pembunuhan Munir. Maka Nobel 2006 melayang ke Mohamad Junus Grameen Bank.

CW: Sebetulnya bapak layak dapat Nobel 1962 ketika mencapai persetujuan New York pengembalian Irian Barat melalui transisi PBB sehingga terhindar perang terbuka Indonesia Belanda.

BK: Ya saya dikasih tahu Menlu Philipina Romulo bahwa saya masuk kandidat kuat untuk Nobel Perdamaian tapi saya keburu konfrontasi dengan Tengku Abdul Rahman sampai keluar dari PBB yang semakin mengisolasi Republik secara emosional fatal.

CW: Ok, itu tadi sejarah kegagalan diplomasi masa lalu; apa yang bisa kita prakarsai ke depan secara realistis.

BK: Indonesia harus bisa mengatasi penyakit lebih Arab dari Arab, Lebih China dari China dan kadang kadang lebih munafik dari munafik. Kalau mau jadi mediator tidak mungkin kita memusuhi Israel dan Yahudi dan seperti pengalaman saya dulu solider dengan Arab, tapi waktu diskors di Tokyo tidak ada Arab yang ikut membela RI Mau bikin Conefo, tapi justru RRT tetap kepengen masuk PBB dan yang membuka pintu adalah Ketua Majelis Umum Adam Malik 25 Oktober 1971. Barangkali perlu 100 tahun lagi sebelum ada Menlu Indonesia lagi yang duduk sebagai Ketua MU karena harus digilir ke 193 negara.

Lebih munafik dari munafik karena kita terkadang demi gengsi menyatakan politik luar negeri kita tidak bisa digadaikan tidak ada diplomasi transaksional. Padahal yang namanya diplomasi geopolitik, leveraging bargaining itu ya tawar menawar, quid pro quo, tit for tat. Give and take, jual beli, ada offer ada deal, ada mutual benefit dan mutual cooperation. Kadang kadang kita itu agak risi, malu, sungkan bicara soal uang. Nah justru di situ kita terjebak persis yang sudah kita sering singgung berulang kali sampai bosan. Tapi supaya generasi muda tidak lupa ya kita ulangi lagi. Indonesia adalah satu satunya

negara bekas jajahan yang membayar utang bekas penjajah US$ 1.130 juta, tidak ada negara bekas jajahan lain yang harus menanggung beban utang itu.

Kedua kita menjadi anti komunis gratisan buat AS yang di Vietnam justru harus kehilangan miliaran dollar dan 50.000 serdadunya tewas di medan perang Vietnam dan tetap kalah terusir dari Saigon 1975. Tapi sekarang ini justru Vietnam menjadi sekutu AS secara terbuka sejak ikut Koalisi Penggulingan Saddam dan sekarang juga penandatangan TPP kloter perdana. Kita ini terlalu salah dan alergi terhadap istilah tapi malah kejeblos pada kebijakan yang dungu dan tidak bermanfaat bagi Republik Indonesia.

CW: Diplomasi zaman sekarang makin canggih istilah dan terminologinya tapi intinya ya quid pro quo itu ya pak?

BK: Ya sejak zaman Metternich Kongres Wina dan pasca Kissinger era G20, konsoritum G20 juga akan tetap berkisar pada riil politik. You are what you are, anda tidak bisa bermain lebih dari yang anda kuasai. Tapi yang lebih penting adalah kejelian anda menilai diri sendiri, percaya diri (assertiveness) dan kelihayan untuk memanipulasi, bermanuver dengan kartu kartu diplomatis yang canggih secara cerdas, cermat dan arif bijaksana.

Pertama tama kita harus memberlakukan rekonsiliasi nasional tuntas di antara kita sehingga tidak ada lagi reserve, sikap curiga mencurigai dan tidak mempercayai sesame komponen bangsa. Baru dengan demikian kita bisa bersatu padu menggerakkan Indonesia Inc yang tangguh seperti Japan Inc, Korea Inc, Taiwan Inc, China Inc, Israel Inc.

Prof Yuval Noah Harari dalam buku Sapiens A Brief History of Mankind menyatakan bahwa

perbedaan manusia dan chimpanzee adalah kemampuan berorganisasi dan berabstraksi. Manusia itu berbeda dari hewan karena organizational skill and mobilization capacity of networking yang ajaib dan multipurpose. Semua itu melalui tahapan "revolusi cognitive" sekitar 70,000 lalu yang membedakan kita dari mahluk lain. 11.000 tahun lalu kita masuk revolusi pertanian beralih dari berburu dan mengais ke pertanian. Revolusi scientific 500 tahun lalu memicu revolusi industry 250 tahun lalu dan revolusi informasi 50 tahun berujung revolusi biotechnologi pertanda akhir era the end of sapiens: we will be replaced by bioengineered post-humans, "amortal" cyborgs, capable of living forever. Harari mengacu perkembangan momentum kemampuan manusia berbahasa dan berpikir abstrak serta kemampuan bekerjsama dalam jumlah besar. Kebangkitan agama monotheis menggeser polytheis, evolusi uang dan kapitalisme global.

CW: Barangkali nanti PDBI akan undang Harari berbicara tentang masa depan umat manusia menurut versi pembicara TED Global 2015 itu.

BK: Ya TED Global itu unik, menampilkan orang orang biasa tak terduga yang berkinerja luar biasa. Yang dimaksud orang biasa itu yang tidak berjabatan birokrasi tapi punya daya pikir abstraksi dan kreasi yang luar biasa mempengaruhi masyarakat dan dunia sekitar dengan pengetahuan dan informasi yang dikuasai secara meyakinkan.

CW: Mengenai gaduh menteri dan pilgub DKI ini apa yang bisa Bapak berikan sebagai advis strategis untuk bangsa ini.

BK: Gaduh menteri ini memang juga akibat kita ini paling suka bikin sistem yang semrawut terus pusing sendiri. Lha kalau presidensial ya mesti dua partai, kalau pakai multipartai pasti presiden akan dirongrong oleh koalisi gurem yang sok minta jatah kuasa padahal kursinya cuma beberapa bangku di parlemen. Mestinya langsung dipakai saja 2 partai seperti PSSI bisa punya 2 tim. Misalnya satu disebut PSSI Garuda dan lainnya PSSI Banteng. Nah dua tim ini sama sama nasionalis, tidak ada oposisi anti Republik dua duanya pejuang republik. Jadi dua duanya punya hak mencalonkan presiden. Nah para calon presiden ya melamar melalui konvensi Partai Banteng dan Partai Garuda. Silakan mungkin di setiap partai bisa muncul 6 calon seperti di Republik dan Demokrat di AS.

Bahkan awalnya boleh lusinan, belasan tapi berguguran di tengah jalan. Jadi tidak perlu setiap capres bikin partai jadi ketum mau kampanye presiden, tapi partainya gurem tidak lulus parliamentary threshold. Itu kan buang waktu energy dan segala macam tenaga bangsa ini secara percuma. Nah dengan sistim dwi partai itu maka efisien tidak perlu banyak DPP dan ketum sekjen bendahara yang semuanya bisa diwadahi dalam Sekretariat OC pelaksana konvensi capres saja. Ini meniru saja kok tidak mau. Sayang Megawati tidak mau mempelopori langsung sistim ini dengan menyatakan bahwa PDIP akan menjadi Partai Nasional Indonesia membuka pintu untuk koalisi merger jadi Partai Nasional yang menantikan Partai pesaing lain, untuk segera berkompetisi dalam dwipartai system secara sehat dan efektif, efisien dan produktif.

CW: Melalui telepati apa bapak tidak bisa mempengaruhi Mbak Mega ikut nasihat bapak ini.

BK: Ya kita pakai metode ini seperti dulu juga Soeharto membaca wawancara kita dan menyambut baik teorinya, tapi begitu prakteknya menyinggung powernya maka buku kita itu langsung dibreidel Maret 1978. Saya kadang kadang sudah capek juga kamu ajak wawancara sejak kamu mulai menulis di Harian KAMI 1966. Lama lama nanti kita ini terlalu asyik memamah biak, tapi tidak ada yang melaksanakan jadi mubazir dan kita sendiri malah tidak percaya diri bakal sukses menyuarakan hati nurani rakyat.

CW: Tapi hari ini beredar foto calon gubernur Yuzril Ihra Mahendra pakai baju Mickey Mouse celana tiga perempat jadi tukang sayur blusukan kampanye popularisasi diri. Ini sudah mirip Trump kampanye di USA pak.

BK: YIM itu punya kaliber professor doctor bahkan rela jadi actor sinetron acting sebagai Laksamana Zheng He dalam film yang diproduksi pengusaha kontraktor Kemayoran . Dia juga punya kemahiran Bahasa Mandarin, dia pede bisa kalahkan A Hok dengan citra pertemanan dengan kelompok Tionghoa. Tapi ideologinya Masyumi tulen. Jangan salah dulu pemilik Bintang Tujuh H Abdul Karim Oei Tjing Hien, politisi Tionghoa tapi masuk Masyumi. Tidak ada yang salah dengan Masyumi sebelum partai itu dan PSI ikut pemberontakan PRRI Permesta 1958. Setelah itu tentu saja diselesaikan menurut hukum, termasuk amnesti politik.

Rakyat Indonesia sekarang makin pintar, saya rasa kita akan terus menemukan konsumen yang sadar membaca dan mencerna informasi yang mereka terima secara cerdas dan arif. Jadi kita tidak usah bosan mendongeng kepada mereka, juga terutama pada generasi muda agar tidak lupa sejarah dan mengulangi blunder sejarah kedaluwarsa yang dampaknya masih terasa bahkan hingga detik ini. Misalnya mengambil alih KPM tanpa persiapan dan ganti armada, dampaknya hingga detik ini ongkos angkut niaga via kapal dari Pontianak ke Jakarta jadi lebih mahal dari ongkos jeruk Shanghai ke Jakarta. Itu harus bolak balik kita camkan supaya jangan terbentur batu dua kali terus menerus.

CW: Kayaknya Ahok nekat jalan sendiri melalui jalur independen dan Megawati juga ngotot menolak deparpolisasi yang dipaksakan ke PDIP oleh Ahok.

BK: Wah ini memang seperti ayam dan telor mana lebih dulu. Saya dulu menyederhanakan sistem kepartaian hasil pemilu 1955. Hanya 10 yang saya kasih izin yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PSI, Murba dan IPKI. Karena terlibat pemberontakan PRRI/Permesta maka Masyumi dan PSI saya bubarkan tahun 1960. Lalu saya restui berdirinya Partindo dan menempatkan Muhammadiyah sebagai ormas yang selalu diundang bila pemerintah memanggil 9 partai politik. Saya menempatkan Muhammadiyah sebagai pengisi unsur Masyumi yang telah saya bubarkan.

Mulyadi Djojomartono ketua umumnya menjadi Menteri Sosial .Saya memang muak dan kecewa terhadap parpol malah saya sempat berpidato kalau sudah kelewatan barangkali partai memang perlu dibubarkan . Blunder saya tahun 1965 karena saya tidak membubarkan PKI sehingga dipakai sebagai alasan Soeharto untuk mendongkel saya setelah DN Aidit terlibat G30S. Mestinya analog dengan Masyumi /PSI yang saya bubarkan

konsistensinya PKI harus dibubarkan juga. Tapi saya paham kalau PKI bubar maka TNI/AD akan ambil oper kekuasaan dan itulah yang terjadi 11 Maret 1966. Soeharto menggunakan Supersemar untuk menahan 15 menteri kabinet pada 18 Maret dan selanjutnya ia melengserkan saya 12 Maret 1967 dari istana kepresidenan. Setelah itu Soeharto bergerak cepat menyederhanakan partai hanya jadi 3 buah Golkar PPP dan PDIP sampai 1998 ketika Habibie membuka lagi keran liberalisasi parpol hingga sekarang.

Parpol ini justru mahluk yang belum di reformasi, karena telanjur hidup sebagai piaraan Orde Baru yang berwatak kartel, oligarki, preman politik penguasa merangkap pengusaha. Saya sedih kalau menyaksikan kehidupan kepartaian Indonesia dan angin segar Jokowi Ahok adalah reinkarnasi pembaharuan reformasi internal partai. Sayang kalau duet Jokowi Ahok harus dipaksakan menerima dikte diktatur penguasa politik dari partai politik yang tidak mengalami transformasi dan reformasi karakter demokratisnya. Ini nanti kita bicarakan lagi minggu depan mungkin sudah ada perkembangan dinamika politik pilgub DKI maupun gaduh menteri dan kemacetan dua RUU Revisi KPK dan Tax Amnesty yang diperkirakan mengganggu kelancaran pemerintahan Jokowi.

CW: Baik pak minggu depan 21 Maret sampai ketemu di episode 11 dengan pencerahan yang terus menerus up do date dan relevan dengan situasi kontemporer 2016. [war]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini