Wawancara Khusus Agus Sudibyo

Pakar: Buzzer Harus Tersentuh Hukum

Rabu, 24 Juni 2020 10:12 Reporter : Rifa Yusya Adilah
Pakar: Buzzer Harus Tersentuh Hukum Jejaring sosial. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Hiruk pikuk jagat media sosial Indonesia kerap menjadi polemik tersendiri. Kehadiran buzzer (pendengung) semakin meriuhkan suasana. Mereka tidak hanya berisik. Bahkan sampai mengganggu kebebasan berekspresi masyarakat.

Masyarakat pengguna internet juga harus lebih dewasa dalam menanggapi berbagai isu yang sedang hangat. Mereka juga tidak cepat panas. Sehingga tidak menimbulkan kehebohan baru lagi.

Pakar Komunikasi Massa sekaligus Head of New Media Research Center Akademi Televisi Indonesia (ATVI), Agus Sudibyo, mengakui bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walau penilaian itu masih dirasa lebih baik dari pada banyak negara tetangga.

Berikut petikan wawancara Agus Sudibyo dengan jurnalis merdeka.com Rifa Yusya Adilah pada Jumat pekan lalu:

1 dari 3 halaman

agus sudibyo

Pakar Komunikasi Massa Agus Sudibyo ©2012 Merdeka.com


Bagaimana tentang kebebasan berekspresi di Indonesia sejak kehadiran buzzer semakin membuat panas media sosial?

Kalau mengkritik kan boleh saja, hak setiap warga negara, hak setiap orang. Yang tidak boleh itu kan menghakimi, menuduh tanpa dasar, tidak ada data, terus mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, melakukan profiling yang berlebihan itu enggak boleh. Kalau mengkritik sih boleh.

Apa saja batasan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seseorang di media sosial?

Gini ya, yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, itu memang bukan kebebasan yang absolut. Itu kebebasan yang ada batasnya. Jadi, bukan saya mau membela UU ITE, tapi prinsip universalnya itu, kebebasan yang tidak dapat dibatasi adalah hak untuk hidup, beragama, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapatkan keamanan, itu hak yang tidak boleh dibatasi.

Tapi kalau kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, pers, itu memang perlu dibatasi. Untuk apa kita kasih? Biar tidak merugikan orang lain, agar tidak menimbulkan kisruh sosial, agar tidak menyerang harkat martabat orang lain.

Memang batasnya itu. Di mana saja memang seperti itu. Jadi pembatasannya kalau offside, terlalu berlebihan, itu yang harus dihindari. Prinsipnya, kebebasan berekspresi, kebebasan pers bukan kebebasan absolut, itu bisa dibatasi. Tetapi, pembatasannya jangan berlebihan. Prinsip dasarnya begitu.

Seperti apa perlindungan hukum bagi seseorang yang begitu keras mengkritik pemerintah di media sosial?

Kan perlindungan hukumnya ada di undang-undang ITE, orang-orang yang merasa sudah mengkritik pemerintah di media sosial terus di serang orang lain, dia sebenarnya bisa berlindung di undang undang ITE.

Harusnya dia bisa menggunakan undang-undang ITE untuk melapor ke polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum, jadi undang-undang ITE kalau yang saya lihat tujuannya bukan untuk melindungi pemerintah lho kalau saya baca, tapi melindungi semua pihak dari kejahatan digital, kejahatan termasuk bullying, doxing dan macam macam.

Jadi menurut saya siapapun bisa menggunakan undang-undang ITE untuk melindungi dirinya dari serangan serangan kejahatan di dunia maya itu. Menurut saya gunakan saja undang-undang ITE.

Oke, banyak orang tidak setuju dengan undang-undang ITE. Tapi kan undang-undang itu masih eksis sebagai undang-undang. Sebagai hukum positif itu kan ada dan menurut saya belum ada undang-undang yang lain atau sebelum undang-undang itu di revisi kita harus gunakan undang-undang itu untuk menuntut agar negara, pemerintah, polisi melindungi semua orang yang jadi korban dari serangan digital.

Misalnya sekarang asumsi yang berkembang di masyarakat sekarang yang menggunakan undang-undang itu seringnya pemerintah, undang-undang itu hanya melindungi pemerintah dari para buzzer yang menyerang pemerintah, justru karena itu mari kita tuntut bersama sama agar pemerintah, polisi mau membuktikan bahwa undang-undang itu bukan hanya untuk melindungi pemerintah justru kita harus dorong betul penegak hukum benar-benar tegak bener bener imparsial dan bisa menunjukkan undang-undang ini juga operasional untuk melindungi warga negara dari serangan serangan istilahnya para buzzer. Tapi istilah buzzer sendiri sebenarnya kan tidak selalu negatif ya.

2 dari 3 halaman

Ada kesan buzzer sangat berlebihan reaksinya jika kinerja pemerintah sedang dikritisi. Bagaimana Anda melihat pola kerja mereka?

Masalahnya begini, sebelum ada investigasi hukum, sebelum ada proses penyelidikan, penyidikan kita kan enggak tahu persis buzzer-buzzer itu apa benar itu suruhan pemerintah? Kita kan hanya berasumsi saja bahwa orang kritik pemerintah kemudian orang itu diserang oleh para buzzer, berarti para buzzer suruhan pemerintah.

Kita kan enggak bisa memastikan itu, itu buzzer pemerintah atau tidak. Makanya menurut saya orang-orang seperti Bintang Emon harus menggunakan kerangka hukum yang ada untuk menuntut pemerintah dan polisi untuk mengusut siapa yang menyerang Bintang Emon ini.

Dan kalau menurut saya, keseriusan harus pada kedua belah pihak, Bintang Emon dan masyarakat pada umumnya harus serius, jangan dibiarkan yang seperti ini terjadi kita harus berani mengatakan tidak dengan cara apa ya kita tuntut ke pengadilan, kita gunakan jalur hukum, nah nanti kalau sudah kita tempuh jalur hukum, itu kan bolanya ada di polisi kan, baru masyarakat sipil teriak polisi harus membuktikan bahwa polisi itu netral, negara harus membuktikan benar-benar bahwa undang-undang ITE digunakan untuk melindungi setiap warga negara bukan hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah, nanti kita bilang begitu.

Tapi kan itu harus dimulai dengan si Bintang Emon ini menggunakan undang-undang ITE untuk melapor, kalau enggak melapor kan kita enggak bisa melangkah lebih lanjut.

Selain buzzer ada juga bot, akun media sosial yang diatur pakai sistem. Apakah ini juga bisa dilaporkan ke kepolisian?

Itu tetap bisa dilaporkan ke polisi dan kominfo. Kalau terbukti akun palsu, biar kominfo segera melacak, menghapuskan, dan kalau merugikan akun itu, orang dibaliknya harus segera diproses.

Pokoknya kalau buzzer anarkis, mau belain pemerintah ataupun kritik pemerintah harus bisa disentuh oleh hukum. Dan kita enggak boleh (berpikir) kayak, "ah nanti enggak diproses". Jangan manja. Hukum itu memang perlu perjuangan agar bisa tegak. Memang saat ini dalam beberapa hal hukum itu lebih responsif terhadap kasus kritikan pemerintah.

Tetapi jangan putus asa. Kalau kita putus asa ya akan seperti itu. Tetapi jika opini publik mendorong agar penegak hukum berbuat adil, itu akan terwujud gitu. Jangan mudah putus asa, jangan males-malesan. Kalau ada buzzer yang ganggu, proses secara hukum.

3 dari 3 halaman

Bagaimana Anda melihat tingkat kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini?

Memang kebebasan kita dalam berpendapat cenderung turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya akui itu. Tetapi jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, kita ini masih mending.

Cuman kalo sama data tahun sebelumnya, ya cenderung menurun sehingga kita perlu kerja keras. Jadi memang cenderung menurun tapi enggak separah orde baru juga.

Bisa dijelaskan mengapa menjadi lebih menurun di banding tahun sebelumnya?

Gini, sosial media itu memberi suatu hal yang baru sehingga enggak tau juga mengaturnya sejauh apa, etikanya bagaimana. Harus diakui, netizen itu memang offside, ngomongnya terlalu jauh tak berteori. Di medsos kan banyak tetapi respon negara juga berlebihan juga (tertawa). Jadi dua-duanya ya saling berkaitan. Teman-teman netizen kalau mengkritik, isinya waduh kasar. Itu juga berkontribusi.

Memang literasi kita kurang, di era sekarang, bukan orang biasa aja, professor pun bisa impulsif, jadi dapat informasi apa-apa langsung share ternyata hoaks. Itu bisa terjadi pada siapapun ya, tentang sikap berlebihan.

Jadi menurut saya instropeksinya proksikal. Masyarakat harus tahu kalau sosial media itu ruang publik jadi etika komunikasi di ruang publik harus dijaga.

Langkah seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menertibkan para buzzer?

Sejauh yang saya tahu, kemenkominfo sudah melakukan itu tapi tidak terekspos. Tapi namanya buzzer itu kan banyak sekali di berbagai isu, tapi setahu saya dalam isu-isu tertentu, seperi tentang pandemi. Jadi para buzzer yang menyebarkan hoaks, akun-akun medsos yang menyebarkan hoaks itu ditangani oleh kemenkominfo. Setahu saya.

Jadi pada intinya masyarakat sipil harus aktif. Untuk yang sudah menjadi korban buzzer harus berani menuntut jalur hukum, sehingga kalau menuntut jalur hukum itu kuat legitimasinya bagi kita untuk menuntut penegak hukum untuk menangani, kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat legitimasi penegak hukum untuk menangani lemah jadinya.

Apakah banyak korban serangan buzzer tidak melapor dikarenakan sudah menurun tingkat kepercayaan kepada penegak hukum?

Sekarang begini saja, memang ada distrust (ketidakpercayaan), tapi coba ya kita harus berpikir utilitaristik. Ini kondisinya bagi masyarakat Indonesia, bagi civil society lebih bagus mana, kita biarkan saja ini atau kita laporin? Terus akan menggelinding terus, akan begini terus, atau kita laporkan ke penegak hukum meskipun kita tau penegak hukum itu banyak catatannya.

Kita kan harus berpikir gitu, ini lebih strategis mana buat masyarakat sipil. Kita biarkan saja akhirnya korbannya semakin banyak. Atau kita coba, bereksperimen memperkarakannya secara hukum. Lebih bermanfaat kalau kita bersama-sama melakukan gerakan pendisiplinan protokol untuk menggunakan instrumen hukum yang ada untuk mempersoalkan ini.

Itu memberikan legitimasi buat penegak hukum, kepolisian, pemerintah ingin membuktikan bahwa mereka itu tidak hanya berpihak kepada pemerintah, kita dorong polisi untuk profesional, untuk netral di sini.

Kalau tidak ada demand dari masyarakat, jadi kalau dibiarkan, misalnya si ini diberitakan terus didiskusikan di televisi, terus tidak ada tindakan lebih lanjut, itu akan berulang ulang lagi, akan semakin banyak, dan para buzzer semakin percaya diri "ah, mereka enggak berani kok ke jalur hukum, kita teruskan saja," gitu nanti meskipun kita tahu catatan hukum penegak hukum Indonesia. [ang]

Baca juga:
Ketika Kritik Dibungkam Buzzer
Buzzer Merusak Demokrasi
Ketua Umum AMSI Beberkan Daya Rusak Konten Disinformasi
Bintang Emon Diserang di Medsos, Istana Klaim Pemerintah Tak Gunakan Buzzer
Twitter Hapus Ribuan Akun Buzzer China, Rusia, Turki
Jokowi Diminta Tegur Buzzernya yang Sudah Keterlaluan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini