Merdeka.com - Keluh kesah silih datang kepada Darmizal. Semua berasal dari para ketua DPC Partai Demokrat Kalimantan Selatan. Curahan hati mereka hampir serupa. Merasa elit di Demokrat tidak perhatian atas bencana banjir pada pertengahan Januari 2021 lalu. Ragam keluhan kemudian dilaporkan kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Nazaruddin. Mereka kemudian sepakat membuat pertemuan di Jakarta.

Para ketua DPC Demokrat itu diterbangkan langsung dari Kalimantan Selatan menuju Jakarta. Semua mendapat pelayanan maksimal. Dari transportasi hingga penginapan, semua dibayarkan Darmizal. Iming-iming fulus Rp100 juta pun menjadi magnet tersendiri. Kabarnya duit tersebut dari pemerintah untuk bantuan korban bencana.

Pertemuan pun dirancang. Mereka memilih Hotel Aston Rasuna, Jakarta, sebagai arena pertemuan. Kamar sudah dipesan untuk tanggal 27 Januari 2021. Segala persiapan diatur Darmizal. Dibantu dua rekannya di Demokrat, Jhoni Allen dan Ihwan Datu Adam. Mereka belakangan disebut sebagai elit Demokrat sebagai Tim Kudeta.

Jelang dua hari pertemuan, Darmizal dirundung berduka. Ihwan Datu Adam, salah seorang inisiator pertemuan sekaligus politikus Demokrat Kalimantan Timur, meninggal dunia. Masih dalam keadaan duka, pertemuan tetap berlanjut. Darmizal tidak mau melewatkan kesempatan. Apalagi sosok Moeldoko sudah memastikan hadir dalam pertemuan.

"Saya itu aktor pertemuan Pak Moeldoko dengan kader Partai Demokrat," kata dia kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Darmizal, Ketua Relawan Jokowi (ReJo) dan bekas pengurus Partai Demokrat ©2021 Merdeka.com

Ihwal hubungan Moeldoko dan Nazaruddin, semua dipertemukan Darmizal. Semua dikomunikasikan intensif dengan Moeldoko perihal rencana kedatangan mantan koruptor Wisma Atlet sekaligus bekan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Kala itu Moeldoko tidak merasa sungkan. Semua disetujui. Apalagi selama ini hubungan Darmizal dan Moeldoko sudah lama terjalin.

Pertemanan mereka dimulai sejak 1996. Hubungan itu terus terjalin hingga kini. Bahkan dalam Pilpres 2019 lalu, Darmizal mendirikan Relawan Jokowi alias ReJo. Posisi Darmizal ketika itu sudah mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat sejak 6 Mei 2018.

Selama bergerak dalam Rejo, hubungan Darmizal dan Moeldoko semakin akrab. Keduanya kerap bertemu membahas pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun posisi mantan Panglima TNI era SBY kala itu juga masih menjabat KSP. Tapi bukan kendala besar. Karena Jokowi merupakan petahana dan banyak menteri maupun kepala lembaga ikut turun kampanye.

Sosok Darmizal bahkan pernah membela mati-matian Moeldoko dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Dia meminta semua pihak tidak mengaitkan KSP ke dalam lingkaran korupsi itu. Meskipun eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, salah seorang tersangka, pernah kerja di KSP sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis.

Dari kedekatan itu, Darmizal pun mengenalkan Moeldoko kepada Nazaruddin. Mantan koruptor kasus Wisma Atlet dan bendahara umum Partai Demokrat, itu diyakini Darmizal sudah berubah. Hidupnya sudah lebih baik setelah bebas dari penjara. Bahkan banyak masjid sudah dibantu pembangunannya. Segala penjelasan itu membuat Moeldoko yakin. Kemudian setuju melakukan pertemuan pada 27 Januari 2021, pukul 9 malam.

"Saya yang atur pertemuan (Moeldoko dan Nazaruddin)," ucapnya.

Di dalam pertemuan, para ketua DPC Demokrat Kalsel tidak mengetahui bahwa Nazaruddin hadir dalam pertemuan. Mereka hanya tahu akan diberi bantuan berupa uang untuk membantu para korban bencana banjir. Moeldoko, sebagai pimpinan lembaga pemerintah, menawarkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Semua kader Demokrat percaya bahwa Darmizal merupakan orang dekat Moeldoko.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian, mengakui memang ada pengurus DPC diundang ke Jakarta. Jhoni Allen yang mengundang mereka menggunakan alasan pemberian bantuan bencana.

Rusian juga dihubungi jauh hari sebelum banjir. Dia mengaku diajak datang ke Jakarta untuk beberapa hal. Namun, tawaran itu ditolak karena Rusian mengaku sibuk.

Moeldoko bahkan tidak menampik melakukan pertemuan beberapa pihak dari Partai Demokrat. Dia mengklaim pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah dari partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya sih sebenarnya prihatin dengan situasi itu dan saya bagian yang mencintai Demokrat dan muncul isu," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi. Dia pun mengakui tidak hanya pihak dari partai Demokrat yang ditemui. Seluruh pihak pun ditemui oleh dirinya.

Menurut Darmizal, para ketua DPC ini mau menerima bantuan bencana itu karena tidak ada uluran dari pengurus pusat maupun anggota DPR dari Partai Demokrat. "Mereka mengakui jalannya buntu untuk ke sana sulit untuk bertemu," kata Darmizal.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, menampik tuduhan Darmizal terkait kabar para ketua DPC Demokrat tidak mendapat perhatian dari pengurus pusat. Selama ini Partai Demokrat cukup banyak memberikan bantuan kepada masyarakat terkena musibah di Kalimantan Selatan.

Selain itu tidak benar pula bahwa pengurus partai di daerah meraih AHY selaku ketua umum Partai Demokrat. Apalagi sosok AHY sudah beberapa kali keliling ke DPC termasuk wilayah Kalimantan Selatan.

"(Tuduhan) ini tidak benar. Karena Ketum AHY adalah Ketum yang belum juga 3 bulan kepemimpinannya sejak ditunjuk Kongres sudah beberapa kali keliling ke DPC termasuk Kalsel," ujar Renanda kepada merdeka.com

Upaya Menggulingkan AHY

Dalam pertemuan di Hotel Aston Rasuna, diskusi berkembang ke berbagai hal. Darmizal mengatakan, pengurus di daerah resah dengan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Sampai membandingkan dengan era Demokrat dipimpin Anas Urbaningrum dulu. Contohnya, kata Darmizal, adalah pengurus pusat mudah diraih kader di daerah.

Darmizal membantah pertemuan itu demi menggalang Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memberikan jalan kepada Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat. Hingga menjadikan Demokrat kendaraan Moeldoko sebagai calon presiden 2024.

Segala tuduhan DPP Demokrat terhadap Moeldoko, menurut Darmizal, cerita yang dikarang. Ia mengatakan, pemeriksaan internal yang dilakukan pengurus Demokrat terlalu dibesar-besarkan. Pernyataan terkait KLB hingga pencapresan Moeldoko justru berasal dari mulut AHY. "Jadi mereka yang deklarasi kok, yang menyebut nama Moeldoko menjadi calon ketua umum yang akan memimpin KLB segala macam," kata Darmizal.

Di sisi lain, Darmizal menegaskan, KLB adalah langkah politik yang sah dan telah diatur aturan partai. Apalagi kini banyak kader Demokrat di daerah sudah jenuh dengan kondisi partai semakin merosot.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat menyebutkan dalam Pasal 23 Tentang Ketua Umum, ayat 1 menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat dipilih melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB). Kemudian mengenai Kongres maupun Kongres Luar Biasa selanjutnya diatur dalam Pasal 81 ayat dari ayat 1 hingga 6.

Dalam pasal 81 ayat 4 poin a dan b, menjelaskan bahwa Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis tinggi partai, atau Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkap peran kader dan mantan kader Partai Demokrat dalam kudeta ini. Nazaruddin diduga bertanggungjawab atas logistik. Ia berperan mengonsolidasikan sumber logistik dari Moeldoko, serta meyakinkan pemilik suara dengan sumber logistik tersebut. Sementara Jhoni Allen meyakinkan pemilik suara datang ke Jakarta dengan menjanjikan bantuan dana.

Uang Rp100 juta dijanjikan kepada para pemilik suara jika kudeta berhasil. Sebanyak 25 persen atau sebesar Rp25 juta diserahkan di awal sebagai pembayaran di muka. Sumber merdeka.com di elit DPP Demokrat, uang tersebut telah dikembalikan. Ditanya mengenai ini Herzaky belum bisa menjawab. "Ini bagian dari BAP yang belum bisa kami ungkap ke publik," kata dia.

Sedangkan Darmizal mengaku tidak ada uang sepeserpun dikeluarkan Moeldoko saat pertemuan di Aston. Apalagi jika disebut uang tersebut demi menggalang kekuatan untuk menggelar Kongres Luar Biasa. "Satu rupiah pun Pak Moeldoko tidak memberikan apapun. Jangankan satu juta, satu rupiah pun tidak ada," tegasnya.

Moeldoko mengaku tidak mempermasalahkan terkait tudingan terlibat rencana menggulingkan Ketum Demokrat AHY. Dia tidak merasa jadi korban dalam isu kudeta Demokrat. Justru Moeldoko menantang agar masalah ini semakin besar.

Seharusnya, kata dia, sosok AHY jangan takut terkait isu Kudeta. Apalagi saat pemilihan ketua umum, AHY dipilih secara aklamasi. "Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya?" kata Moeldoko. Sekaligus menegaskan dirinya bukan siapa-siapa sehingga tak mungkin akan mengkudeta Demokrat.

Pernyataan Moeldoko tetap tidak membuat kubu Demokrat puas. Banyak fakta yang bertolak belakang. "Kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang bahasa tubuh beliau yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan isi pernyataan beliau yang kontradiktif. Apa yang beliau sampaikan juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi kami yang menghadiri pertemuan serta fakta pengakuan yang kami dapatkan," ujar dia.

Contohnya, kata Herzaky, dalam penjelasan tanggal 1 Februari, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat. Tetapi, pada jumpa pers tanggal 3 Februari, Moeldoko mengaku pergi ke hotel untuk menemui mereka. "Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para kader Demokrat awalnya dibujuk bertemu Moeldoko untuk mendapat dana alokasi bencana. Namun, saat bertemu malah diajaki bicara Kongres Luar Biasa (KLB) dan pencapresan 2024. "Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024," ungkapnya.

Partai Demokrat kemudian berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait isu kudeta dilakukan Moeldoko. Sayangnya presiden ogah memberi jawaban. Diwakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, presiden menyebut Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) merupakan permasalahan internal partai.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyayangkan sikap presiden atas surat itu. Dia pun membeberkan adanya manuver dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut aktif dalam GPKPD. "Dalam kasus GPKPD tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat tersebut berani dan sangat yakin gerakannya jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," kata Riefky dalam keterangannya, Jumat pekan lalu.

Dia mengungkap Moeldoko sempat menjanjikan akan membagikan uang jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lagi-lagi Moeldoko menepis kabar dalam pertemuan tersebut membahas terkait rencana kongres luar biasa yang akan dilakukan untuk mengkudeta Demokrat. Dia mengklaim tidak punya hak untuk mencampuri urusan partai. "Apa urusannya? enggak ada urusannya. wong saya orang luar. Enggak ngerti lah," beber Moeldoko.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, praktik 'broker' politik yang diduga dilakukan Nazaruddin cs merupakan praktik lazim. Bahkan, sebelum Demokrat, diduga dialami oleh Partai Berkarya. Brokernya itu berasal dari dalam partai yang bekerja dengan orang dekat pemerintahan.

"Contoh di Partai Berkarya. Pasti ada orang dalam yang berkolaborasi dengan pihak luar untuk mendongkel Tommy Soeharto. Pihak dalam itulah broker politiknya," kata Ujang saat dihubungi.

Ujang menilai, Nazaruddin bisa jadi motifnya kekecewaan terhadap internal partai. Hingga bermotif mencari keuntungan berupa pundi-pundi. Karena itu muncul gerakan kolaborasi dengan orang dalam pemerintahan untuk mendongkel AHY dari kursi ketua umum.

Diamenduga, Nazaruddin cs ini tidak hanya menjadi broker politik tetapi juga pemain utama drama kudeta Partai Demokrat. "Jika kemarin kudetanya sukses, bisa saja ketiganya jadi petinggi di Partai Demokrat," kata Ujang menjelaskan.