Misi dakwah berujung rasuah
Merdeka.com - Yusuf Supendi masih ingat betul peristiwa 11 tahun lalu menjelang pemilihan umum presiden 2004. Sebagai anggota dewan syuro Partai Keadilan, dia yakin partai yang ia dirikan mampu memenangkan pemilihan presiden. Apalagi, partai buatannya itu hadir dengan misi partai dakwah. Namun, slogan partai dakwah kini berubah karena terlibat rasuah.
Dengan mimik serius, Yusuf Supendi, membeberkan bagaimana kebrobrokan partai yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera tersebut (PKS). Adalah Hilmi Aminuddin nama yang pertama kali disebut Yusuf Supendi menjadi biang kerok di balik hancurnya PKS. Mantan ketua dewan syuro PKS itu dituding merusak kader partai.
"Diduga kuat bahwa Hilmi Aminuddin piawai dalam memicu perpecahan kader PKS akibat tergelincir dan terperangkap pemanis Rp 31 miliar," ujar Yusuf Supendi saat ditemui Merdeka.com, di kediamannya di Jalan Kalisari Lapan, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (9/11).
Yusuf Supendi mengatakan, duit Rp 31 miliar diberikan calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto kepada Hilmi Aminuddin. Uang itu untuk memenangkan Wiranto dalam bursa pemilihan presiden. Menurut dia, itulah pertama kali sumber dana 'panas' masuk ke tubuh partai berlandaskan dakwah.
Yusuf lantas menceritakan musyawarah majelis Syuro yang terjadi tanggal 26 Juni 2004 di Anyer, Banten. Mayoritas 70 persen suara anggota majelis dewan syuro mendukung Amien Rais. 20 persen mencalonkan Wiranto. 7,5 persen abstain, dan 2,5 persen untuk Hamzah Haz.
Namun, pemberian suara ke Amien Rais tidak berjalan lancar. Menurut Yusuf Supendi, sehari kemudian Anis Matta yang muncul mengatasnamakan majelis pertimbangan partai mengatakan bahwa keputusan dewan syuro yang baru boleh mendukung Amien Rais atau Wiranto. Yusuf menuding Hilmi Aminuddin yang meminta Anis Matta menyampaikan hal itu kepada anggota majelis syuro.
"Kemudian karena dia ketua dewan syuro diduga kuat Hilmi Cs itu akhirnya memilih Wiranto," kata Yusuf Supendi.
Yusuf Supendi yang geram dengan keputusan itu mengundurkan diri sebagai anggota dewan syuro. Dia pun menduga mahar Rp 31 miliar berada di balik berubahnya keputusan tersebut.
"Hal ini saya kritisi karena ini melanggar. Pertama melanggar anggaran dasar keputusan dewan syuro mengikat. Kemudian mengkhianati keputusan anggota majelis syuro yang 70 persen itu," kata Yusuf Supendi.
Namun saat dikonfirmasi mengenai tudingan Yusuf tersebut sejumlah elite PKS bungkam. Bahkan, Presiden PKS, Sohibul Iman hingga berita ini ditayangkan tidak membalas pesan singkat yang diberikan Merdeka.com, soal tudingan Yusuf Supendi itu.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan
Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.
Baca SelengkapnyaHormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Amanat Majelis Syura, PKS Fokus Gugat Sengketa Pemilu di MK dan Dorong Hak Angket di DPR
Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.
Baca SelengkapnyaTKN Santai Ma’ruf Amin Salam Tiga Jari di HUT PDIP: Anaknya Dukung Kita
Persoalan salam itu lebih kepada sikap menghormati Ma’ruf Amin karena hadir sebagai tamu undangan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS
Bawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Semua Cara Perlu Ditempuh Buktikan Kecurangan Pemilu 2024
Timnas AMIN dipastikan membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke jalur hukum.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ingin Kentungan Dipasang di Istana dan MK: Pengingat Demokrasi Sedang Ada Masalah
"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentungan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," kata Jazilul.
Baca SelengkapnyaSaksi AMIN Temukan Lurah di Riau Minta Data Pemilih 02 untuk Diberikan Bansos, Ini Pengakuannya
Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya