Merdeka.com - Modus pengumpulan dana teroris melalui kotak amal terbilang anyar. Dana masyarakat disalahgunakan. Diduga demi kepentingan merancang aksi teror. Gerakan ini semakin masif dengan ditemukannya 13.000 kotak amal tersebar di minimarket maupun di pusat perbelanjaan lain.

Dukungan logistik dan pendanaan memang menjadi persoalan krusial bagi tiap kelompok teroris di Indonesia. Beragam modus selama ini kerap digunakan. Mereka selalu berusaha menemukan dan menempuh berbagai jalan.

Regional Head for Counter-Terrorism Financing and Anti-Money Laundering di IACSP Southeast Asia, Garnadi Dharmaputra, mengatakan penggalangan dana lewat kotak amal yang diletakkan di minimarket maupun pusat belanja menunjukkan fleksibilitas pengumpulan dana oleh kelompok teroris. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan dana langsung untuk kegiatan kelompok.

Dalam penelitian dilakukan pihaknya, sejauh ini kelompok teroris memang mendapatkan pendanaan lewat lembaga penggalang dana masyarakat berkedok gerakan kemanusiaan. Hal ini tentu sudah masuk dalam radar dan pengawasan lembaga berwenang. Sebut saja, PPATK, OJK, Kemendagri, dan tentu saja Polri.

Melihat modus tersebut, lanjut dia, penggalangan dana lewat kotak amal sebenarnya bukan merupakan cara yang benar-benar baru. Polisi bisa saja sudah mengendus praktik ini sejak lama. Sama halnya dengan lembaga amal berkedok gerakan kemanusiaan, polisi memerlukan bukti yang kuat untuk melakukan penindakan.

"Apakah ini benar-benar digunakan untuk aksi teror? Itu kuncinya. Bagaimana pembuktian terhadap hal-hal ini," kata Garnadi kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Mabes Polri mencatat sejumlah daerah yang menjadi tempat penyebaran kotak-kotak amal tersebut. Masih merupakan temuan polisi, kotak-kotak amal disebarkan oleh Yayasan ABA (Abdurahman bin Auf). Kota-kota yang sudah menjadi tempat berjalannya praktik tersebut, antara lain, Medan, Lampung, Jakarta, Temanggung, Solo, Semarang, Pati, dan Yogyakarta.

Selain itu juga tersebar di Magetan, Surabaya, Malang, Ambon, Lombok. Selanjutnya ada kotak-kotak amal juga tersebar di Lampung, maupun Sumatera Utara. Terkait daerah-daerah ini serta adanya kemungkinan kotak-kotak amal juga tersebar di daerah lainnya, masih didalami.

Brigadir Jenderal Awi Setiyono, yang ketika dihubungi masih menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri mengatakan, sejauh ini polisi sudah mengamankan tiga orang. Tiga orang tersebut, yakni FS selaku ketua Yayasan, RW selaku Bendahara, dan DN selaku pengurus kotak amal di wilayah Lampung.

“Untuk kepengurusan Yayasan BM ABA dan ternyata juga masuk ke dalam struktur organisasi teror Jamaah Islamiyah,” ujarnya kepada Merdeka.com, Senin, 7 Desember 2020

Sementara itu, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, ruang publik dapat dimanfaatkan berbagai pihak tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk para kelompok teroris. Alhasil kepedulian sosial yang dimiliki masyarakat digunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam pandangan dia, salah satu tantangan untuk menekan maupun memberantas berbagai praktik tersebut adalah lemahnya proses validasi banyak pihak yang dijadikan tempat penitipan kotak amal. Apalagi tidak ada aturan tegas bagi peredaran kotak amal di masyarakat.

"Kan tidak ada larangan. Kalau mungkin ngemis di perempatan ada larangan Pemda. Tapi untuk mengedarkan kotak amal di tempat-tempat, itu kan milik pribadi, minimarket itu kan milik pribadi sebenarnya. Selama mereka memberikan izin tidak ada masalah. Kecuali kotak amal di perempatan jalan. Dan itu bukan hanya kelompok Islam," ucap Harits kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Berdasarkan keterangan polisi dari Ketua Yayasan Abdurahman bin Auf, jika ditotal maka ada belasan ribu kotak amal sudah disebar di berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran dilakukan tiap kantor cabang. Rinciannya, Kantor cabang Jakarta raya sekitar 43 kotak amal, Kantor cabang Lampung sekitar 4000 kotak amal, Kantor cabang Sumut sekitar 1500 kotak amal, Kantor cabang Semarang sekitar 600 kotak amal, Kantor cabang Pati sekitar 250 kotak amal, dan Kantor cabang temanggung sekitar 200 kotak amal.

Selanjutnya, Kantor cabang Solo Raya sekitar 2000 kotak amal, Kantor cabang Yogyakarta sekitar 1200 kotak amal, Kantor cabang Magetan sekitar 3000 kotak amal, Kantor cabang Malang sekitar 1500 kotak amal, dan Kantor Cabang Surabaya sekitar 1000 kotak amal. Sedangkan untuk Kantor cabang Lombok dan Ambon belum diketahui jumlah kotak amal yang sudah tersebar.

Memang ada rupa-rupa pintu digunakan kelompok teroris untuk mendapatkan dukungan dana. Selama ini kelompok teror juga kerap mendapatkan dukungan dana dari luar negeri. Hanya saja beragam cara tersebut sudah berhasil dibongkar.

Menurut Garnadi, para kelompok teroris kini memang berupaya untuk mencari cara lain. Upaya yang kemungkinan besar dilakukan lewat model pengumpulan dana masyarakat lewat tiap lembaga berkedok gerakan kemanusiaan. Karena itu, dia menekankan bahwa kehadiran beragam lembaga semacam ini harus betul diawasi.

Cara pengumpulan lewat platform digital juga dijalankan. Salah satunya lewat model crowdfunding. Metode ini, yakni adanya website yang menjadi platform penggalangan dana masyarakat untuk kegiatan kelompok teroris. Sama halnya metode lembaga amal, crowdfunding juga memanfaatkan kepercayaan serat kepedulian masyarakat. Bahkan cara ini bisa terkumpul dana besar dalam rentang waktu cukup singkat.

“Dikirimi e-mail kemudian diminta membantu dengan kedok bahwa ada anak yang sakit dari keluarga yang tidak mampu di suatu wilayah. Kemudian kita diminta menyumbang melalui website atau link tertentu lah. Itu kan jumlahnya besar sekali dan penggalangan seperti itu bisa dilakukan dengan cepat. Mungkin dalam waktu dua minggu saja bisa terkumpul miliaran,” jelasnya.

Model-model pengumpulan dana tersebut, kata dia, akan terus berkembang. Termasuk model pengumpulan dana lewat kotak amal. Karena itu, polisi maupun lembaga pemerintahan yang berwenang harus lebih aktif dalam memantau dan mendeteksi penyebarannya. Termasuk siapa pihak yang menyebarkan juga mendukung penyebaran kotak amal tersebut.

Proses penyidikan terhadap terhadap kasus ini masih terus dijalankan oleh aparat kepolisian. Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, saat ini polisi tengah mendalami berkas-berkas yang dimiliki Yayasan ABA. Terutama terkait dengan perizinan hingga pembukuan keuangan yayasan.

Temuan kepolisian, setiap tahunnya Yayasan ini berhasil mengumpulkan total dana sekitar miliaran. Uang tersebut digunakan untuk pendanaan kegiatan teroris. Namun besaran dana tersebut tidak hanya berasal dari kotak amal. Ada juga yang berasal dari infak tiap anggota Jamaah Islamiyah, ragam kegiatan pengumpulan dana yang diselenggarakan dan lain sebagainya.

"BM ABA tiap tahun berhasil kumpulkan total dana sekitar Rp1,6 miliar. Tidak hanya dari kotak amal, ada juga dari infak anggota," ungkap Ahmad.

Pendanaan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 bahwa pendanaan terorisme itu selain untuk mendanai aksi teror secara langsung juga ditujukan untuk kelompok teror seperti pembiayaan organisasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian tunjangan/gaji. Sesuai dengan pengakuan tersangka, kata Ahmad, dana tersebut lebih kepada membesarkan organisasi terlarang Jamaah Islamiyah.

Harits menyampaikan, memang tiap kelompok teroris kian susah mendapatkan pendanaan dari luar. Karena dengan mudah dilacak PPATK. Hal ini membuat mereka harus menggali pendanaan dari dalam negeri. Memang mereka tidak menggantungkan pendanaan hanya dari kotak amal. Meski begitu, masalah ini tetap harus diwaspadai karena jumlahnya bisa naik jika penyebaran kotak-kotak amal itu meluas.

"Jadi walaupun receh kalau dikali dalam jumlah yang banyak tentu nominalnya juga besar. Tapi itu bukan menjadi sumber utama dari dari kelompok-kelompok di teroris ini," jelas dia.

Dia melanjutkan, sumber dana utama kelompok-kelompok teroris berasal dari setoran semacam sumbangan dari anggota maupun simpatisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendanaan untuk kegiatan kelompok dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada pendanaan dari luar. Proses masuknya dana pun dilakukan secara selektif. Tidak bisa datang dari sembarang pihak.

Para anggota kelompok teroris, kata dia, kadang punya usaha bersama. Dari usaha itu beberapa persen pendapatan dimasukkan ke organisasi. "Jadi pengelolaan anggaran yang mereka kumpulkan dari anggota kemudian dirupakan satu unit usaha dan nanti hasilnya kembali ke kelompok dan bagaimana penggunaannya itu ada yang ngatur."

Jika diumpamakan maka urusan pendanaan dapat dikatakan sebagai urusan dapur. Karena itu, kelompok-kelompok tersebut bakal berupaya menjaga agar urusan dapurnya tidak melibatkan unsur luar yang tidak dikenal. Mengingat keberadaan maupun pergerakan kelompok yang harus dilakukan secara rahasia. Karena bisa saja pendanaan itu menjadi jalan untuk menyusupi kelompok. Jika hal kelompok berhasil disusupi maka akan sangat merugikan.

Sedangkan menurut Garnadi, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat masyarakat. Dengan dengan demikian, kepedulian masyarakat tidak lagi dimanfaatkan. Penyampaian informasi dan edukasi terhadap masyarakat harus dijalankan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga yang peduli pada upaya melawan terorisme.

Dari sisi pemerintah, diharapkan kontrol dan monitor terhadap lembaga-lembaga sosial maupun lembaga-lembaga kemanusiaan harus terus dijalankan dan diperketat. Lembaga-lembaga itu pun harus ada dalam sistem yang terintegrasi. Semua kegiatan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dananya pun harus bisa dimonitor secara ketat.

“Bukan berarti kita tergila-gila sama kontrol. Cuma maksudnya kita harus memiliki cara yang cukup radikal juga untuk melawan radikalis dan ekstremis ini. Caranya kita harus bisa memantau secara ketat,” ucap dia.

Meski demikian, Harits menegaskan bahwa proses penindakan oleh polisi terkait kasus kotak amal ini harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai timbul kesan di tengah masyarakat bahwa kotak-kotak amal yang tersebar digunakan untuk pendanaan teroris.

Jika psikis publik terganggu akibat kasus semacam ini maka berpotensi membunuh jiwa sosial masyarakat. Padahal pengalaman bangsa ini menunjukkan bahwa jiwa sosial masyarakat mempunyai peran penting dalam keadaan genting atau darurat. “Altruisme sosial itu tidak boleh dimatikan juga. Karena pada kondisi-kondisi sangat emergency kepedulian sosial sangat dibutuhkan. Contohnya bencana dan sebagainya. Ini kan butuh effort dari publik,” dia mengungkapkan.