Merdeka.com - Kemarin, Selasa (22/7), saya menghadiri rapat di sebuah gedung perkantoran di kawasan Thamrin. Rencananya rapat akan berakhir pukul 12.30. Tapi pada pukul 11.30, pimpinan menghentikan rapat. Alasannya, pihak keamanan internal akan mengosongkan gedung pada pukul 12.00 karena pertimbangan keamanan.

Rupanya pihak keamanan gedung memantau situasi: mulai ada pergerakan massa. Mereka khawatir gerakan massa itu akan membesar, sehingga kerusuhan yang dikhawatirkan akan terjadi. Untuk antisipasi, seluruh pengguna gedung diminta pulang. Apalagi kendaraan umum juga mulai berkurang.

Terus terang, saya tidak percaya, bahwa akan ada kerusuhan pada hari penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Desas-desus atau kabar burung rusuh itu dihembuskan dari mulut ke mulut atau dipublikasi melalui media sosial. Menurut saya, ini hanya ulah pensiunan jenderal intelijen yang ada di dua kubu calon presiden dan wakil presiden. Mereka saling memprovokasi, padahal sesungguhnya tidak ada apa-apa.

Bahwa akan ada massa protes di KPU karena tidak puas atas hasil pemilu, itu sudah biasa terjadi. Selama musim pemilu, gedung KPU di Jalan Imam Bonjol memang menjadi sasaran demontrasi. Kalau demonstrasi lalu dianggap akan berubah menjadi rusuh, itu analisis berlebihan. Lagipula polisi dibantu tentara pasti bisa mengatasi rencana aksi itu.

Warga Jakarta sesungguhnya sangat trauma dengan kerusuhan Mei 1998. Mereka benar-benar tidak ingin hal itu terulang kembali. Oleh karena itu, setiap muncul tanda-tanda ke sana, atau setiap ada ajakan untuk rusuh, maka muncul mekanisme kejiwaan untuk menolaknya. Jadi, ajakan untuk membuat rusuh rasanya mustahil diikuti.

Lagi pula siapa yang mau membuat Jakarta rusuh. Jika rusuh itu digerakkan orang-orang yang tidak puas atas hasil pemilu presiden, tuduhan itu mengarah ke Prabowo. Sebab, hasil rekapitulasi suara menunjukkan, Jokowi jadi pemenang. Pertanyaannya, benarkah Prabowo tega membuat rusuh Jakarta hanya karena tidak terpilih menjadi presiden?

Mungkin sebagian orang percaya dengan "reputasi" Prabowo sebagai pembuat rusuh Mei 1998. Tetapi hal itu masih merupakan spekulasi daripada kebenaran, karena begitu banyak faktor yang melatari dan begitu banyak aktor yang berada di sekitar tragedi itu, sehingga siapa pun tak bisa menunjuk seorang saja sebagai "kreator" rusuh.

Apalagi jika melihat latar belakang sejarah keluarga Prabowo: kakeknya adalah pendiri BNI; bapaknya adalah begawan ekonomi yang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk memajukan Indonesia; pamannya adalah pahlawan yang tewas saat perang kemerdekaan. Dia sendiri adalah tentara yang nasionalismenya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apakah sosok macam ini punya "potongan" untuk membuat rusuh?

Namun sejujurnya, setelah mengikuti pidato penolakan atas hasil rekapitulasi suara pemilu presiden melalui televisi pendukungnya, saya syok. Saya merasa Prabowo telah membutatulikan terhadap proses penyelenggaraan pemilu presiden yang lebih baik daripada dua pemilu presiden sebelumnya; sehingga Prabowo telah mengabaikan usaha keras anak bangsa ini untuk membangun demokrasi.

Saya sedih sekali, karena terlanjur berharap bahwa Prabowo pada akhirnya akan mengakui keterpilihan Jokowi-JK, setelah beberapa hari diguncang jiwanya oleh kekalahan yang tidak diperkirakan. Saya kecewa sekali, karena terlanjur berharap Prabowo akan mengakhiri pemilu dengan manis dan penuh kesan: memberi selamat Jokowi-JK, setelah KPU menetapkannya sebagai pemenang.

Pidato penolakan Prabowo atas hasil pemilu presiden telah menambah noda lagi, pada saat noda "kerusuhan" dan "penculikan" masih antara tampak dan tak tampak. Kekalahan memang menyakitkan, sehingga diperlukan kawan-kawan pelampiasan untuk berbagi rasa. Pada saat itu, mestinya kawan-kawan koalisi harus menjaga kewarasan agar Prabowo tidak lepas kendali. Bukan malah ikut meledakkan emosi.

Pada titik inilah kita bisa menilai, bagi Prabowo kawan-kawan macam apa sesungguhnya orang-orang ini: Aburizal Bakrie, Anis Matta, Suryadharma Ali, MS Kaban, bahkan Amien Rais?