Merdeka.com - Proses pemilihan Kapolri masih dalam pembahasan. Beragam rekomendasi nama muncul di permukaan. Termasuk rencana paket Kapolri dan Wakapolri yang akan dilantik bareng Presiden Joko Widodo. Ide ini memunculkan pro kontra. Di satu sisi, usulan ini justru memperkuat nama calon pimpinan Polri untuk menggantikan Jendral Idham Azis akhir Januari nanti.

Kabar paket pemilihan Kapolri dan Wakapolri diembuskan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Gagasan itu diklaim muncul dari lingkaran Istana. Menurut Neta, opsi paket tersebut semakin serius dibahas kalangan orang dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR.

Upaya paketan Kapolri-Wakapolri itu, kata Neta, tidak menutup kemungkinan bahwa nama Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri. "Gatot dan Listyo," ujar Neta kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ©2020 Merdeka.com/Nur Habibie

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo ©2020 Merdeka.com

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah menyerahkan lima nama jenderal bintang tiga Polri kepada Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan, kelima nama calon Kapolri itu adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Edy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar.

Selanjutnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, kelima nama itu terpilih setelah Kompolnas menyerap banyak aspirasi dari pelbagai pihak. Mulai dari purnawirawan Polri (PP Polri), internal Polri, tokoh masyarakat, akademisi dan LSM. Adapun tokoh yang hadir, di antaranya yakni Putri Sulung Gus Dur, Yenny Wahid dan Romo Muji Sutrisno.

Poengky menjelaskan, sejak Desember 2020 pihaknya sudah menyaring calon-calon berdasarkan kriteria pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002, dan kriteria masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, internal Polri, Purnawirawan Polri, akademisi, LSM dan perwakilan media. Berdasarkan UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 38 ayat (1) huruf b, Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Di mana Kompolnas juga melihat track record dari para calon.

Selain itu, Poengky juga meyakini kalau nama-nama calon tersebut berdasarkan hasil rapat. Sehingga, ia meyakini, tak ada namanya 'titipan' dalam menentukan calon Kapolri. "Kami independen dan objektif," tegasnya.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adiansyah mengatakan, belum ada pembicaraan di lingkungan Istana untuk mengusung Komjen Gatot sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Sehingga dipastikan belum ada pembicaraan resmi soal nama calon Kapolri lain yang akan dipilih Presiden Jokowi. Kita tunggu saja, ini masih dalam proses," kata Donny kepada wartawan, Rabu pekan lalu.

Sementara itu, Mantan Ketua Kompolnas Adrianus Meliala menyebut tidak menutup kemungkinan pemilihan Kapolri pengganti Idham Azis bakal satu paket dengan Wakapolri. Pelantikan bisa terlaksana jika Presiden mengeluarkan Keppres terkait pemilihan Kapolri dan Wakapolri.

Untuk nama Kapolri nantinya memang perlu persetujuan DPR. Sedangkan untuk nama Wakapolri akan tetap menjadi urusan presiden. Jika skema itu berjalan, anggota Ombudsman tersebut mengatakan, peluang Gatot dan Listyo berduet memimpin Polri tidak menutup kemungkinan akan terjadi. "Berarti jelas Gatot jadi Kapolri," ungkap Adrianus.

Paketan Kapolri-Wakapolri Ditentang

Rencana paketan Kapolri-Wakapolri mendapat pertentangan DPR. Anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, menyebut dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002, hanya mengatur pemilihan Kapolri. Sedangkan dalam pasal 11 dalam UU tersebut, pemilihan Wakapolri sepenuhnya kewenangan Kapolri. Termasuk untuk mengangkat pejabat utama lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, Wakapolri adalah Jabatan eselon IA. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi (PATI) bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

"Maka secara nalar dan logika kalau mendasarkan kepada aturan tersebut tidak mungkin secara formal bisa dipaketkan," ujar Didik kepada merdeka.com.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Nasional (Lemkapi) Edi Hasibuan menyebut kabar satu paket Kapolri dan Wakapolri adalah kabar 'ngawur'. Sebab presiden sudah punya satu calon tunggal Kapolri. Pihaknya yakin bahwa presiden tidak mengenal paket Kapolri dan Wakapolri lantaran sudah diatur dalam undang-undang.

Pemilihan Kapolri dan Wakapolri harus dibedakan. Menurut Edi, Kapolri kewenangannya di tangan presiden. Sementara Wakapolri kewenangannya berada di bawah Kapolri.

"Ini bukan Pilkada. Saya yakin tidak akan mungkin presiden memilih Wakapolri. Yang melantik Wakapolri itu Kapolri. Dalam sejarah tidak pernah ada presiden membuat paket Kapolri dan Wakapolri," jela Edi kepada merdeka.com.

Komisi III DPR berharap nantinya sosok calon Kapolri harus memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis.

Nantinya Kapolri yang baru, kata Didik, juga mesti merepresentasikan sosok visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian. Baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum. Sosok Kapolri itu juga harus memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri ke depan.

"Kapolri juga harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," katanya.

Bisik-bisik sumber merdeka.com di lingkaran pemerintahan menyebut calon kuat Kapolri nanti harus cukup laik menggantikan posisi Idham Azis lantaran. Selanjutnya orang tersebut termasuk 'orang asli' Polri.

Pekan lalu nama calon Kapolri memang kencang menjadi pembahasan di lingkaran pemerintahan. Sumber tersebut menyebut presiden sudah mengantongi nama pantas menggantikan tugas Idham Azis. "Inisialnya G," ungkapnya. Diduga kuat nama Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memiliki kans besar untuk duduk sebagai pucuk pimpinan Polri nanti.

Gatot Eddy merupakan alumni akademi polisi tahun 1988. Pria berusia 55 tahun kelahiran Solok, Sumatera Barat, ini sebelum menjabat sebagai Wakapolri, juga pernah menjabat Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri pada 2018. Gatot juga pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, hingga Wakapolda Sulawesi Selatan.

Adapun empat pati calon Kapolri lain memiliki beragam latar belakang dan rekam jejak beragam. Seperti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Saat ini Boy Rafli masih berusia 55 tahun atau 3 tahun lagi menjelang masa pensiun. Boy Rafli merupakan lulusan Akpol 1988. Dia merupakan salah satu tokoh yang berpengalaman dan pernah menjabat jabatan sentral di Polri. Di antaranya, Kapolda Banten, Kadiv Humas Polri, Waklemdiklat Polri hingga kini menjadi Kepala BNPT.

Selanjutnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Perwira tinggi Polri kelahiran Ambon, Maluku itu masih berusia 51 tahun. Alumni Akpol 1991 melejit setelah sempat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten hingga menjadi Kadiv Propam Polri.

Kemudian nama Komjen Arief Sulistyanto. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987. Saat ini dia bertugas sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Sebelumnya, Arief menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia pun pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Terakhir, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto. Agus adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 6 Desember 2019 menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Pria kelahiran Blora Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.