Merdeka.com - Konflik bersenjata sudah terjadi lebih dari 50 tahun di ujung timur Indonesia. Antara sekelompok warga yang kini dicap sebagai teroris, dengan militer. Berbagai pendekatan sudah coba dilakukan. Meredam gejolak di Papua.

Kebanyakan menggunakan pendekatan keamanan untuk mendukung kebijakan. Periode kepemimpinan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mencoba pendekatan damai. Namun tidak terwujud. Sebelumnya, periode Presiden Soekarno memulai pendekatan militer. Periode Presiden Jokowi, selain pendekatan pembangunan, juga masih mengandalkan pendekatan militer.

Kelompok yang paling merasakan ketakutan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka di kantong pengungsian pun mendominasi. Semua pihak harus berpikir menghentikan jatuhnya korban.

Penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi konflik di Papua sudah terbukti bukan jalan keluar. Penyelesaian dengan kekuatan senjata hanya menambah panjang daftar korban. Baik dari pihak TNI, Polri, kelompok separatis, bahkan warga yang tidak bersalah. Pendekatan politik yang saat ini diperlukan. Seperti ketika pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah separatisme di Aceh.

"Itu dulu pernah dilakukan dengan Aceh dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Aceh sudah damai dan pembangunan makin pesat," kata Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Kedua, pendekatan dengan fokus pada kesejahteraan warga Papua. Jika mereka diikutsertakan dalam pembangunan, maka keinginan untuk merdeka diyakini bakal terkikis. Warga Papua perlu diberikan bukti nyata, mereka bukan anak tiri Indonesia.

Tak kalah penting pendekatan kepastian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang jadi PR besar di Papua. Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia supaya menjadi rujukan penghargaan terhadap kemanusiaan.