Gugatan pulau buatan 1

Menang menggugat reklamasi

Senin, 6 Juni 2016 06:07 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Menang menggugat reklamasi Nelayan segel Pulau G. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - "Allahu akbar!!" lantunan dzikir terdengar beriringan ketika Ketua Majelis Hakim Adhi Budhi Sulistyo membacakan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Selasa sore pekan lalu. Suasana mendadak riuh di halaman pengadilan. Para nelayan tradisional dari teluk Jakarta itu pun sorak sorai menyambut kemenangan.

Penantian panjang sejak September tahun lalu pun terbayarkan. Mereka memenangkan gugatan membatalkan izin reklamasi. "Mengabulkan, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra," ujar Ketua Majelis Hakim Adhi Budhi Sulistyo ketika membacakan putusan di ruang sidang.

Menangnya gugatan dilayangkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta itu pun menambah daftar kekalahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jika objek gugatan tetap berjalan akan merugikan para nelayan."Menimbang, kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang diberikan oleh objek gugatan," kata Hakim Anggota Elizabeth Tobing.

Elizabeth pun menuturkan pertimbangan itu. Dia mengatakan, jika reklamasi tetap dilakukan menyebabkan hilangnya sumber daya ikan di perairan teluk Jakarta. Termasuk juga menambah masalah perekonomian para nelayan dan juga kerusakan lingkungan. "Terdapat potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan obyek gugatan, nelayan kecil mengeluhkan lumpur. Lumpur itu berasal dari pengerukan teluk Jakarta," ujar Elizabeth.

"Jika ini terus terjadi akan mengakibatkan kehidupan para penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan,".

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putera pun mengatakan hal serupa. Menurut dia, jika reklamasi tetap dilakukan bukan saja berdampak pada kerusakan lingkungan, namun juga nasib para nelayan. "Dampak sosialnya pun ada, hilangnya mata pencaharian yakni para nelayan yang kehilangan sumber penghasilannya, yaitu mencari ikan," ujar Puput melalui sambungan seluler, Jumat kemarin.

Terkait PTUN mengabulkan gugatan para nelayan, Ahok pun memberi tanggapan. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, proyek reklamasi akan tetap berjalan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Dia pun mengaku senang mendengar keputusan PTUN membatalkan proyek reklamasi Pulau G. "Kita reklamasi tetap jalan pakai izin sendiri. Cabut izinnya, kita proses lagi. Kita tinggal cari yang baru, Jakpro mau lagi enggak yang baru? Kita bisa lelang yang baru," kata Ahok di RSUD Cengkareng, Selasa pekan kemarin.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pihaknya akan mengajukan banding atas pengabulan gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta soal pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. "Banding lah, biar saja (kalah gugatan) kita banding," kata Djarot di Balai Kota Jakarta. [arb]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini