Merdeka.com - Kursi DKI 1 berganti. Jabatan gubernur Jakarta kini diemban Anies Rasyid Baswedan. Wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka melanjutkan pembangunan ibu kota selama lima tahun terakhir di pegang Joko Widodo (Jokowi), Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Kepemimpinan Anies dan Sandi mutlak. Mereka menang telak. Pasangan ini berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memperoleh 57,96 persen atau 3.240.987 suara. Sedangkan lawannya, Ahok-Djarot hanya 2.350.366 suara atau 42,04 persen. Hari ini mereka bakal dilantik langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Pertarungan sudah usai. Pemerintahan DKI Jakarta selama lima bulan dipegang Djarot. Ahok masuk bui. Dia dinyatakan bersalah menistakan agama. Divonis dua tahun penjara.

Hanya lima bulan. Djarot mengemban jabatan singkat. Menggantikan posisi Ahok. Sebelumnya, Ahok juga mendapat posisi gubernur setelah Jokowi resmi menjadi presiden pada tahun 2014 lalu. Ketika belum tuntas menjalankan amanahnya memimpin dan membenahi ibu kota.

Pesta kemenangan dan perpisahan telah digelar. Ahok dan Djarot telah menerima kekalahan. Tapi Djarot terus meminta massa pendukungnya tetap mendukung dan mengawasi pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Dalam lima bulan masa jabatan. Djarot mengakui belum semua selesai. Tetapi dia telah mengunci semua celah kebocoran anggaran. Salah satunya lewat sistem e-budgeting.

Dia juga memaparkan telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk ikut melakukan pengawasan keuangan daerah. Seperti bekerjasama dengan KPK, Kepolisian, BPK, BPKD dan DPRD. Sistem e-audit dibuatnya ini nanti akan mempermudah proses pengawasan dari berbagai lembaga telah bekerjasama.

Tujuannya tak lain untuk membangun pemerintahan bersih. Terutama dari praktik tindak pidana korupsi. "Makanya selalu kita gencarkan sistem nontunai di dalam pengelolaan tata kelola keuangan daerah. Termasuk di dalam sistem pelayanan kepada masyarakat," ujar Djarot kepada merdeka.com, pekan lalu.

Anies-Sandi diharapkan bisa lebih baik dibanding para pemimpin DKI Jakarta sebelumnya. Sebab, selama lima tahun terakhir sudah dilakukan revitalisasi transportasi. Menurut Djarot, salah satunya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Selain pembangunan MRT, pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan dianggap sebagai terobosan pembangunan transportasi selama Jakarta dipegang Jokowi-Ahok-Djarot. Tak hanya itu, kata Djarot, pihaknya telah meneruskan proyek TransJakarta. Semula hanya 11 koridor, kini setelah lima tahun menjadi 13 koridor. Belum termasuk tiap jalur penyangga dan penambahan bus baru.

"Sehingga sistem transportasi di Jakarta itu terintegrasi. Jakarta itu kan sudah jadi kota megapolitan. Dia tidak mungkin pembangunannya tidak terintegrasi, terkoneksi dengan sekitarnya," ungkap Djarot.

Soal reklamasi, kata Djarot, pembangunan pulau buatan di teluk Jakarta tak terlepas dari upaya penanggulangan dari pelbagai kemungkinan buruk bakal menimpa Jakarta. Kata dia, pembangunan banyak pulau itu lantaran makin turunnya permukaan tanah. Sehingga air laut berada di atas permukaan tanah. Karena itu, proyek reklamasi dan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diharapkan akan bisa mencegah ancaman banjir air laut di Jakarta.

Mega proyek reklamasi teluk Jakarta ini pun sempat mendapatkan penolakan hingga dimoratorium pengerjaannya ketika Menko Maritim masih Rizal Ramli. Namun belakangan telah dicabut. Menko Maritim-nya kini Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasca-moratorium dicabut, aturan untuk reklamasi dikembalikan ke DPRD DKI Jakarta. Sehingga cepat atau lambatnya proses pembentukan Perda ada di tangan anggota dewan.

"Begitu ada surat pencabutan moratorium dari pusat lalu dikasih ke dewan untuk dibahas kembali. Tapi apakah bisa itu tergantung dewan?"

Terkait adanya kontribusi 15 persen dari pengembang masuk ke APBD pemerintah. Djarot melihat sebaiknya pemanfaatannya langsung ditentukan peruntukannya. Misalnya dalam bentuk rusun, pembuatan drainase, pembuatan jalur inspeksi atau membeli macam alat berat guna normalisasi sungai. Tujuannya, agar tak jadi bancakan pihak tak bertanggungjawab.

Pelbagai hal itu, Djarot mengklaim, tingkat kepuasan warga Jakarta dalam lima tahun terakhir meningkat. Dianggap sukses menciptakan wajah baru Jakarta. Dia meminta gubernur selanjutnya bisa memberikan pelayanan setara bahkan lebih baik lagi. Termasuk soal pelayanan kepada warga.

"Tolong ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Untuk penyelesaian masalah harus cepat dong, mudah-mudahan standar untuk bebas dari korupsi dengan menggunakan sistem cashless," ucap Djarot sekaligus pesan kepada Anies dan Sandiaga.

Pelbagai prestasi itu tentu menjadi pemicu buat Anies dan Sandi. Sehingga mereka bakal memegang teguh dan melaksanakan semua janjinya selama masa kampanye. Termasuk soal reklamasi Teluk Jakarta. Selanjutnya, mereka juga yakin bisa dekat dengan seluruh warga Jakarta. Salah satu cara dengan melanjutkan tradisi gubernur Jokowi, Ahok maupun Djarot mendengar keluhan warga DKI di Balai Kota.

"Tentu dong kan Gubernur DKI Jakarta. Harus menyapa seluruh warga," ujar tim Komunikasi Anies-Sandiaga, Naufal Firman Yursak.

Sementara Sandiaga, sudah tak sabar menunggu dilantik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dia percaya diri. Sampai menyebut 97 persen warga Jakarta sudah siap dipimpin Anies-Sandiaga. Kepercayaan diri itu bertambah. Sebab, belakangan warga DKI sudah mengenali program kerja Anies-Sandi untuk lima tahun ke depan. Ini akan menjadi modal selama memimpin ibu kota.

Faktor lain membuat Sandiaga sangat percaya diri segera berkantor di Balai Kota, yakni banyaknya warga ternyata menunggu realisasi janji kampanye mereka. "Mereka menunggu realisasi dari program-program kami dan ini yang membuat kami semakin yakin hasil sumbangsih pemikiran ini bisa kita ciptakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, dan juga biaya hidup yang terjangkau ke depan," ujar Sandiaga di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dari kaca mata pengamat tata kota, Yayat Supriatna, melihat selama lima tahun terakhir di Jakarta memang mengalami pembangunan. Namun, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat terkadang menuai pro dan kontra. Sehingga ke depan masalah ini harus lekas diperbaiki. Lebih baik duduk bersama untuk mencari jalan keluar.

Dosen Universitas Trisakti ini menyarankan kepada gubernur dan wakil gubernur melanjutkan pelbagai program pemerintahan sebelumnya. Apalagi itu dianggap penting. Sehingga manfaatnya dirasakan betul masyarakat.

"Masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk bekerja sama dengan pemerintah, harus bergerak. Tanpa adanya kerja sama antara keduanya, itu sulit," kata Yayat kepada merdeka.com.

Melanjutkan program kerja memang penting. Namun, dia mengingatkan pemimpin baru di DKI Jakarta harus bekerja lebih maksimal. Terutama memenuhi banyak janji politik saat kampanye. Di samping itu, masyarakat juga diminta ikut terlibat dan bergotong-royong dengan pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di Jakarta.