Membasuh Luka Akibat Konflik Papua

Membasuh Luka Akibat Konflik Papua pengungsi Kampung Mayerga Distrik Moskona Barat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ruang aula kantor kampung Tehak Kecil, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dipenuhi warga. Mereka berasal dari sembilan kampung di Maybrat. Terpaksa meninggalkan rumah. Tak tenang setelah terjadi konflik bersenjata. Beberapa hari sebelumnya, Pos Koramil Kisor diserang sekitar 30 orang. Bersenjata tajam. Empat anggota TNI gugur.

Hari itu, Sabtu (11/9), para pengungsi kedatangan Bupati Maybrat Bernard Sagrim. Dia menyempatkan diri bermain dan berbincang dengan anak-anak yang ada di pengungsian. Tak hanya anak-anak, orang tua memilih bertahan di pengungsian karena takut ketika kembali ke rumah.

Sebulan sebelumnya, gelombang pengungsi memadati Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Agustus 2021. Mereka warga Kampung Mayerga Distrik Moskona Barat. Mereka ketakutan. Mendapat terror dari kelompok tidak dikenal.

tni bantu warga kampung kisor yang mengungsi pascapenyerangan di maybrat

Sementara di Provinsi Papua, awal 2019 gelombang pengungsian terjadi di Kabupaten Nduga. Setelah insiden penembakan terhadap pekerja Jalan Trans Papua oleh kelompok bersenjata pada akhir 2018. Hidup di pengungsian terpaksa menjadi pilihan. Minimal untuk menghindar dari ancaman keselamatan jiwa.

Mereka yang paling dirugikan dari kontak senjata yang terjadi antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan di tanah Papua. Warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Mencari tempat pengungsian. Belum lagi korban jiwa dari pihak TNI-Polri maupun kelompok sipil lainnya.

"Ribuan warga, masyarakat sipil, mengungsi karena eskalasi kekerasan itu berlanjut sampai ke dalam kelompok-kelompok masyarakat sipil," ujar Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramendey saat berbincang dengan merdeka.com akhir pekan lalu.

Temuan Komnas HAM Papua, eskalasi dan ketakutan publik semakin tinggi setelah kelompok bersenjata dikategorikan teroris. Warga yang hidup di wilayah atau radius markas kelompok bersenjata semisal di Puncak Jaya dan Intan Jaya, jauh lebih panik. Mereka takut dianggap bagian dari kelompok pemberontak. Bayang-bayang ketakutan itu yang pada akhirnya membuat mereka melarikan diri ke hutan ketika konflik terjadi dan kampung mulai disisir aparat keamanan.

"Pasca kejadian menimbulkan trauma," katanya.

pasukan tni bersenjata lengkap buru knpb di papua barat

Para pengungsi meminta perlindungan saat terjadi adu senjata. Biasanya di markas tentara atau polisi. Selama beberapa hari, mereka memulihkan diri. Meredam ketakutan yang sempat menyerang. Setelah keadaan dirasa terkendali, mereka kembali ke rumah. Kondisi ini tidak hanya terjadi saat konflik antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan. Ketika terjadi konflik antarsuku atau antarkampung, mereka juga datang ke TNI-Polri.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono memahami ketakutan warga dari berbagai ancaman dan konflik di depan mata. Dia melihat semua ketakutan warga tidak berlebihan. "Kita ikut membantu atau membangun psikologi mereka biar lebih siap," kata Pangdam.

TNI dan Polisi juga berusaha meyakinkan warga. Kehadiran mereka untuk menjamin keselamatan. Namun, mereka masih menyimpan kekhawatiran. Pertama, doktrin soal isu operasi militer. Kedua, ancaman dari kelompok bersenjata.

"Karena yang mereka khawatir kan ada isu operasi militer, mereka menjadi takut. Kedua, mereka takut diancam oleh kelompok bersenjata," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi.

Polisi melakukan pendekatan melalui kepala suku. Biasanya, warga lebih menerima penjelasan dari kepala suku. Sekaligus membantah mengenai operasi militer yang diterima warga. Menurutnya, kelompok bersenjata mengancam dan menakut-nakuti warga. Memberi informasi, TNI Polri akan menangkap warga. Kepada kepala suku dijelaskan, keberadaan polisi dan tentara yang menyisir kampung untuk memburu kelompok bersenjata. Bukan menakuti warga.

"Kita datang ke sana mencari pelaku tindak pidana pembunuhan," ucapnya.

Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono meyakini efektivitas kehadiran militer di kampung warga. Babinsa jadi garda terdepan yang berkerja Bersama warga. Mengawasi kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan. Dia menyebut, beberapa hari lalu berhasil menangkap dua orang yang kedapatan menyimpan 50 senjata. Warga melapor kepada Babinsa ketika mencurigai dua orang yang melintas di sebuah sungai. Aparat keamanan memeriksa dan menemukan puluhan senjata api.

"Bukti bahwa Babinsa aparat teritorial kami bekerja dengan baik di kampung-kampung sehingga masyarakat merasa terlindungi dan percaya sama kita," kata Ignatius Yogo.

jenazah prada ardi yang gugur di yahukimo papua dimakamkan dekat kuburan ayah

Jangan Ada Lagi Korban

Kelompok yang paling merasakan ketakutan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka di kantong pengungsian pun mendominasi. Seperti pengungsian di Nduga, Puncak Jaya dan Intan Jaya. Semua pihak punya kewajiban memberikan tempat perlindungan yang aman. Tidak boleh lari ke hutan. Lantaran terlalu berisiko terhadap keselamatan.

Dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak dan kaum ibu harus mendapat jaminan rasa aman dari kedua pihak yang bersitegang. Bukan hanya tugas TNI dan Polri. Tapi juga pemerintah. Tapi kondisi ini belum terjadi di Papua.

"Aparat distrik di kabupaten harus turun ke wilayah kemudian mengumpulkan seluruh kepala kampung atau distrik desa agar terlibat aktif dalam penyelamatan dan itu sulit terjadi di wilayah konflik di Papua," jelas Koordinator KontraS Papua Samuel Awom.

Mantan kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jhon Al Norotow menyadari terlalu banyak warga sipil tak bersenjata yang menjadi korban konflik di Papua. Dia menyadari itu hingga akhirnya memilih keluar dari OPM. Kebanyakan anggota OPM tak segan menyerang warga. Dianggap tidak terlalu berisiko dibanding menyerang tentara.

"Kalau bunuh orang yang bersenjata mereka dikejar masuk lebih jauh ke hutan-hutan lagi. Bunuh yang tak bersenjata tidak ada risiko. Mereka lari," kata Jhon.

Jhon ingin konflik segera berakhir. Tak berkepanjangan. Berharap rantai trauma generasi muda Papua diputus. Anak-anak yang hari ini hidup di tengah konflik bersenjata. Mereka menyaksikan kekerasan tak berujung. Hidup mengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mereka berada dalam tekanan. "Jadi gangguan kemanusiaan itu ada di Papua tapi di daerah tertentu."

Sudah terlalu banyak korban akibat konflik panjang di tanah Papua. Dari catatan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab, korban jiwa bukan hanya TNI – Polri maupun kelompok bersenjata. Tapi juga mereka yang dituduh separatis tanpa bukti.

"Semua pihak harus berpikir menghentikan jatuhnya korban. Kami di Komnas itu tujuannya satu menghentikan warga negara menjadi korban," jelasnya.

Papua Seperti Aceh

Penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi konflik di Papua sudah terbukti bukan jalan keluar. Penyelesaian dengan kekuatan senjata hanya menambah panjang daftar korban. Baik dari pihak TNI, Polri, kelompok separatis, bahkan warga yang tidak bersalah. Pendekatan politik yang saat ini diperlukan. Seperti ketika pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah separatisme di Aceh.

"Demi keselamatan tiap-tiap warga negara atau rakyat di republik ini. Itu gagasan pokoknya,” jelas Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al-Rahab.

kepala suku pegaf papua terima bendera merah putih dari pangdam kasuari

Kedua, pendekatan dengan fokus pada kesejahteraan warga Papua. Jika mereka diikutsertakan dalam pembangunan, maka keinginan untuk merdeka diyakini bakal terkikis. Warga Papua perlu diberikan bukti nyata, mereka bukan anak tiri Indonesia.

Komnas HAM sudah cukup sering berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri mengenai upaya menyelesaikan konflik panjang di Papua. Pemerintah berupaya mengubah pendekatan. Dari semula yang hanya fokus penegakan hukum dan keamanan, menjadi pendekatan kesejahteraan. Tapi masih belum berhasil.

Pendekatan dialog, termasuk bernegosiasi dengan OPM, tidak ada salahnya terus dilakukan. Dalam bernegosiasi dengan OPM, Komnas HAM pernah berada di garda depan. Sebab OPM belum mau negosiasi dengan pihak TNI-Polri. Pilihan untuk kompromi dengan kelompok OPM maupun KNPB bisa saja membuat Papua lebih damai. Mengikuti jejak penyelesaian konflik dengan GAM di Aceh.

"Itu dulu pernah dilakukan dengan Aceh dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Aceh sudah damai dan pembangunan makin pesat," kata Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Seperti di Aceh, pendekatan dialog harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Baik kelompok sipil bersenjata, faksi politik, dan masyarakat adat. Dialog untuk meruskan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Bukan lagi menyinggung integrasi Papua di Indonesia. Komnas HAM sudah merumuskan kerangka baru yang diberi nama Dialog Kemanusiaan.

Tak kalah penting pendekatan kepastian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang jadi PR besar di Papua. Menurut catatan, setidaknya ada tujuh kasus besar di Papua yang belum jelas penyelesaiannya. Sebut saja kasus Tragedi Wamena 2000, Kasus Wasior Juni 2001, Tragedi Universitas Cendrawasih 2006, Demonstrasi besar-besaran tolak Rasisme pada 2019 hingga Pembunuhan Pendeta Zanambani.

"Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia supaya menjadi rujukan penghargaan terhadap kemanusian," ujar Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramendey.

Konflik di Papua hanya bisa diselesaikan oleh warga Papua sendiri. Bukan pihak dari luar. Diakui, sulit mengubah ideologi merdeka dari generasi tua di Papua yang masih berpegang pada kemerdekaan. Tetapi ini bisa efektif terhadap generasi muda Papua. Dengan pendidikan, keterampilan dan kegiatan-kegiatan multikultur. Sehingga generasi muda Papua tidak ikut merawat luka lama yang membuat mereka bergabung dalam gerakan bersenjata.

"Kita jaga anak-anak kita, generasi kita untuk jangan terhasut ikut KNPB," ucap Kapendam Kasuari Letkol Arm Hendra.

Penulis: Ronald, Fellyanda Suci Agiesta, Richard Jakson Mayor (Jayapura), Agil Aliansyah, Wisnoe Moerti [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini