Revisi UU Persaingan Usaha

Membasmi monopoli, menumbuhkan pengusaha pribumi

Rabu, 16 November 2016 06:32 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Membasmi monopoli, menumbuhkan pengusaha pribumi Ilustrasi e-commerce dan UKM. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menekankan kebutuhan Indonesia untuk melahirkan banyak pengusaha. Saat ini, populasi pebisnis hanya mencapai 1,56 persen dari total jumlah penduduk di Tanah Air yang mencapai 250 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, seharusnya, Indonesia memiliki minimal 2 persen pengusaha. Itu setara 1,7 juta wirausahawan baru.

Lebih jauh, menurut Bank Dunia, sebuah negara dikatakan maju jika populasi pengusaha mencapai, setidaknya, 4 persen. Untuk menyentuh standar itu, Indonesia mesti melahirkan 5,8 juta saudagar.

Sialnya, kebanyakan generasi muda Indonesia enggan menjadi usahawan. Dasarnya, survei Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) kepada lima juta mahasiswa di seluruh Tanah Air.

Sebanyak 83 persen responden cenderung memilih menjadi karyawan. Hanya empat persen ingin menjadi pengusaha. Sisanya bercita-cita menjadi politisi atau mengabdi di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai iklim bisnis saat ini masih menjadi penghambat kemunculan usahawan anyar. Menurutnya, sebagian besar lini bisnis di negeri ini telah dikuasai segelintir

pengusaha. "KPPU ingin memunculkan pelaku usaha baru di Indonesia, maka kami mendorong reformasi pasar," katanya, di Jakarta, Senin (14/11).

"Harus ada perubahan di struktur pasar kita, hampir semua komoditas stategi hanya dikuasai dua sampai tiga pemain besar."

Atas dasar itu, KPPU mendukung upaya parlemen membenahi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Langkah ini diyakini bakal meningkatkan kepastian hukum yang berujung pada perbaikan iklim persaingan usaha di Tanah Air.

"Kepastian hukum mendorong investasi dan pengusaha baru tak takut lagi merugi karena kartel."

Revisi beleid membuka peluang penguatan status kelembagaan KPPU. Dengan begitu, lembaga independen berdiri sejak 7 Juni 2000 itu bisa bertambah kewenangan dalam memberantas persaingan usaha tak sehat di Indonesia.

Menurut Syarkawi, dinamika ekonomi global saat ini menuntut penguatan institusi pengawas persaingan usaha. Dia menginginkan KPPU setara lembaga negara.

"Dengan UU yang ada sekarang terus terang kami tidak sanggup melindungi ekonomi, pelaku usaha, dan konsumen dalam negeri."

Dia mencontohkan, saat ini, KPPU hanya bisa menindak pelaku persaingan usaha tak sehat terjadi di Indonesia. Sementara, faktanya, ada kartel di luar negeri yang berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

September lalu, KPPU menduga terjadi persekongkolan dalam bisnis pengangkutan peti kemas di Batam yang melibatkan delapan perusahaan Singapura. Untuk menyelidiki itu, KPPU harus menjalin kerja sama dengan Competition Commission of Singapore (CCS).

"Kami hanya bisa berkoordinasi dengan KPPU Singapura untuk melakukan kerja sama investigasi," katanya.

"Tanpa adanya kerja sama investigasi secara formal, ke depan, kami berharap bisa melakukan penegakan hukum ekstra teritorial yang jelas merugikan pelaku usaha dan konsumen di Indonesia."

Parlemen memang menjadikan penguatan posisi KPPU sebagai substansi revisi undang-undang antimonopoli. Ketua Komisi VI DPR-RI Azam Azman Natawijana menyebut KPPU bakal diberikan kewenangan lebih dalam menyidik dugaan kartel.

Mengingat, pengusaha yang selama ini terindikasi menjalankan persaingan tak sehat seringkali sulit disentuh KPPU.

"Makanya, kami berikan kekuatan. Apabila tidak kooperatif, KPPU bisa menggunakan aparat untuk penggeledahan dan penyitaan," kata ketua panitia kerja revisi UU persaingan usaha tersebut saat diwawancara, pekan lalu.

Selain itu, aparat KPPU juga akan diubah statusnya menjadi pegawai negeri sipil. "Itu jadi lebih enak kerjanya."

Azam mengakui penyusunan draf revisi hanya melibatkan akademisi dan KPPU, minus pengusaha. Selain itu, studi banding juga dilakukan ke sejumlah negara dinilai memiliki institusi pengawas persaingan usaha yang kuat, seperti Jerman dan Jepang.

"Draf-nya tidak melibatkan pengusaha karena akan menjadi tidak fair. Ini bukan berarti

kita melemahkan pengusaha, melainkan membuat pengusaha lebih produktif dan efiesin dan akan tumbuh pengusaha yang lain," katanya.

Saat ini, draf sudah dikirim ke badan Legislasi untuk diharmonisasi selambatnya awal 2017. Selanjutnya, DPR bakal menggelar sidang paripurna guna mengambil keputusan menjadikan draf revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha sebagai inisiatif parlemen.

"Kemudian dikirim ke pemerintah. baru pemerintah mengirim wakilnya untuk membahasnya bersama DPR."

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendukung pembenahan regulasi persaingan usaha. Sepanjang, regulasi tersebut tak sekedar berorientasi penguatan lembaga pengawas persaingan usaha.

"Kalau indonesia mau maju, bukannya KPPU yang kuat, harus seimbang," kata Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Corporate Social Responsibility dan Persaingan Usaha, saat diwawancara, pekan lalu. [yud]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini