Mematikan Ruang Gerak FPI

Senin, 4 Januari 2021 11:23 Reporter : Ronald, Wilfridus Setu Embu
Mematikan Ruang Gerak FPI Polisi turunkan atribut FPI di Petamburan. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ruang gerak Front Pembela Islam (FPI) benar-benar dimatikan. Setelah pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga, muncul Maklumat Kapolri. Penegasannya untuk semakin menutup aktivitas dilakukan ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut.

Dalam Maklumat Kapolri, memuat empat aturan. Adapun yang menjadi sorotan dalam poin 2d. Di mana masyarakat diminta tidak mengakses dan mengunggah konten terkait FPI. Ada ancaman tindakan Polri bila isi Maklumat Kapolri dilanggar.

Ragam patroli siber pun langsung dilakukan. Polisi diduga banyak memantau aktivitas berbagai akun media sosial kerpa mengunggah mengenai FPI. "Polri selalu melakukan _cyber patrol_ dan untuk mengantisipasi Polri pasti melakukan penindakan bila sudah cukup data dan bukti yang dapat menjerat," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Harton kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Dalam poin dua, dijelaskan bahwa Maklumat Kapolri bertujuan, "Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar."

Salah satu rekomendasi pembubaran dalam SKB, lantaran diduga banyak anggota FPI terlibat terorisme.Video dugaan keterlibatan FPI dengan terorisme juga ditayangkan saat pengumuman SKB pembubaran.

Mabes Polri mencatat 206 orang anggota dan atau pengurus FPI terlibat berbagai tindak pidana umum yang 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Anggota dan pengurus FPI juga kerap melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

Rizieq Shihab selaku pimpinan juga terus dikaitkan dengan keterlibatan ISIS. Polri menduga kuat bahwa pimpinan FPI itu mendukung gerakan ekstremis tersebut. Ini terlihat dari banyak video lama yang beredar dan menayangkan dukungan Rizieq kepada ISIS.

Dalam SKB enam menteri dan lembaga yakni, Mendagri, MenkumHAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri serta BNPT, pemerintah menilai ada tujuh poin pertimbangan atau alasan pembubaran FPI. Poin pertama untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.

Poin b atau kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.

Point ketiga, keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlalu sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu, secara de jure terhitung mulai 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar.

Sementara itu poin ke empat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf 1, c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagaimana telah diubah dengan UU 16 tahun 2017, tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2107 tentang perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU. Sementara, kegiatan FPI dinilai bertentangan dengan aturan itu.

Tak hanya itu, pemerintah menilai adanya pengurus anggota FPI terbelit dengan hukum. Di mana pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasar kan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana tertentu (Tipidter), dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.

Enam, aparat hukum menilai adanya tindakan berlawanan hukum. Di mana anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Tujuh, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Usai diumumkan, aparat gabungan Polri-TNI dan Satpol PP diterjunkan ke Markas Besar FPI di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk menurunkan seluruh atribut yang terpasang di tempat itu. Penurunan atribut ini sempat adanya perlawanan dari anggota FPI. Kendati demikian, tak berujung ricuh. Akan tetapi, pada hari yang sama, FPI baru muncul dengan nama Front Persatuan Islam.

Baca Selanjutnya: Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini