Merdeka.com - Puluhan mobil terlihat berderet rapi di depan sebuah pertokoan di kawasan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur pada Kamis pekan kemarin. Mobil-mobil itu terpakir di bahu jalan. Padahal, di sepanjang jalan itu terpasang rambu dilarang parkir.

Pemandangan itu memang hampir bisa ditemui di beberapa wilayah Jakarta. Paling ironis, di tengah semrawutnya parkir mobil-mobil itu, seorang lelaki berseragam biru dengan logo Pemerintah Provinsi DKI, asyik menodong fulus. Sekali parkir, pemilik kendaraan dikenakan biaya Rp 5 ribu. Pajak retribusi liar itu tidak pernah masuk ke dalam kantong Pemprov DKI.

Wardi, seorang juru parkir liar tidak peduli dengan pekerjaan dia jalani meski sering dicaci orang. "Namanya juga cari duit. Saya sih maklumi saja kalau ada yang tidak suka dengan pekerjaan saya," ujar Wardi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat pekan kemarin.

Wardi mengklaim jika pekerjaan sebagai juru parkir di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur adalah legal. Dia pun mengaku jika ada izin dari Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai bukti, Wardi kebal jika sedang ada razia. Amannya nama Wardi bukan tanpa sebab, saban hari dia memberikan uang setoran sebesar Rp 30 ribu kepada petugas Dishub Jakarta Timur.

Berkat izin liar itu, saban hari Wardi bisa membawa uang lumayan besar. Paling sedikit jika parkiran sepi, wardi cuma bawa uang Rp 100 ribu. Jika sedang ramai, dia bisa mendapat dua kali lipat. Uang itu pun sudah dipotong dengan setoran ke Dinas Perhubungan. "Sehari itu bisa 100 ribu, paling gede itu pernah Rp 400 ribu," tutur Wardi.

Bukan hanya setoran wajib ke Dinas Perhubungan, wardi juga memberikan pelicin kepada preman dan anggota Kepolisian. Biasanya Wardi membayar Rp 5 ribu sehari kepada preman. Sedangkan kepada Polisi, Wardi biasanya memberikan rokok. "Uang keamanan istilahnya. Kalau polisi biasanya cuma minta rokok," kata Wardi.

Jika Wardi mengklaim sebagai juru parkir resmi atas izin pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada juga tukang parkir ilegal bermodus hanya menggunakan seragam. Di daerah Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan misalnya, kebanyakan parkir dikuasai oleh Organisasi Masyarakat. Jika parkir dikuasai oleh Ormas, jangan kaget jika bayaran jasa liar itu pun juga lumayan besar. Buat mobil, biaya parkir yang harus dibayar Rp 10 ribu.

"Peraturannya memang seperti itu. Kalau enggak mau bayar, enggak usah parkir di sini," ujar lelaki berkulit hitam saat berbincang dengan merdeka.com di salah satu cafe di Tebet, Jakarta Selatan, pekan kemarin. Jika pemilik kendaraan tak mau bayar, jangan kaget jika mereka akan mendapatkan intimidasi.

Dibeberapa tempat hiburan malam di daerah Jakarta, parkir ilegal juga marak dengan penjagaan Ormas-ormas penguasa wilayah itu. Buat beroperasi, mereka pun tidak meminta izin kepada Pemerintah Provinsi DKI. Uang hasil parkir juga biasanya di setor ke pimpinan Ormas. Sementara yang bertugas menjadi juru parkir hanya menerima beberapa persen dari total setoran.

Gubernur DKI Jakarta pun dibuat geram atas aksi pungutan liar ini. Ahok begitu Basuki Tjahaja Purnama di dapuk mengakui jika petugas parkir liar di Jakarta masuk dalam kategori meresahkan. Sebagai Gubernur, dia pun berencana mempidanakan tukang parkir liar yang kerap menggunakan bahu jalan. Ahok bahkan meminta TNI dan Kepolisian membantu menertibkan parkir liar tersebut.

"Kita lagi cari celahnya, bisa enggak sih, jukir itu (dipidanakan). Dia kan memperdagangkan lahan negara, ya kan, mengambil lahan terus dikomersialkan, kita mau gugat," kata Ahok di Balaikota. Dari penghitungan Ahok, potensi pendapatan Pemprov DKI jika parkir dikelola dengan baik bisa mencapai Rp 1,8 triliun saban tahun.

"Seharusnya, pendapatan kita dari retribusi parkir bisa mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Akan tetapi, karena banyaknya parkir liar, jadi banyak kebocoran di sana sini yang akhirnya mengakibatkan PAD kita jadi berkurang," ujar Ahok.