Melawan hingga ke negeri Jepang

Kamis, 21 April 2016 07:38 Reporter : Nuryandi Abdurohman, Muhammad Zul Atsari, Arbi Sumandoyo
Melawan hingga ke negeri Jepang Demo PLTU Batang di depan Menteri Puan. ©2016 Merdeka.com/Nur Fauziah

Merdeka.com - Pengajian di rumah Jaeni yang berada di Desa Roba, Kabupaten Batang, dipadati warga. Mereka menggelar doa untuk mengantarkan 7 orang warga dari lima desa yakni Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowereng, Wonokerso dan Roban yang berjuang mencari dukungan penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara berkapasitas 2x1.000 megawatt yang akan berdiri di kampung mereka.

Di tengah warga yang duduk melingkar, disajikan makanan dari hasil bumi dan laut. Nasi, ikan asin, cumi, tempe, telur dan sayur, disajikan di atas sebuah daun pisang sebagai simbol kedaulatan pangan. Lantunan doa yang dipimpin Abdul Hakim mengalun, memohon berkat dan perlindungan selama perjalanan mereka menjaring dukungan dari aktivis dan ulama.

Hari masih subuh saat Cayadi, Abdul hakim, Muripah, Untung, Jaeni dan beberapa warga lainnya bergegas menuju Yogyakarta dan menggunakan kereta api. Di Yogyakarta mereka menggalang dukungan dari pegiat seni dan aktivis Taring Padi. Sore harinya mereka bertemu Buya Syafii Maarif. Keesokan harinya mereka bergerak ke Rembang, untuk bertemu dengan Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus, pimpinan Pesantren Raudlatuth Thalibin, Rembang. Pertemuan dengan Gus Mus diwakili putranya, Gus Rizal.

warga batang demo PLTU 2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Setelah itu, mereka berangkat menuju rumah Sudjiatmi Notomiharjo, ibunda Presiden Joko Widodo yang berada di Jalan Pleret Raya, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan agar Jokowi menghentikan proyek PLTU Batang. Namun mereka tidak dapat bertemu dengan Sudjiatmi. Rombongan diadang pasukan pengaman presiden. Mereka diminta langsung ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Sudah beragam cara dilakukan petani Batang untuk menyuarakan penolakan terhadap pembangunan PLTU.

"Yang belum kami temui cuma Presiden Jokowi," ujar Jaeni, nelayan asal Desa Roban, saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

Selama lima tahun memperjuangkan penolakan PLTU, Jaeni menghitung setidaknya sudah 50 kali melakukan aksi. Sejak era pemerintahan SBY-Boediono, mereka sering bolak balik menggelar aksi di Jakarta. Di era pemerintahan Jokowi-JK, mereka semakin lantang menyuarakan penolakan PLTU. Menteri pertama yang ditemui warga adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Pengakuan warga, Menteri Siti merespon positif. Bahkan, sekretaris menteri turun langsung ke lokasi lahan yang akan digunakan untuk PLTU.

"Menteri LH janji memperjuangkan warga. Bilangnya, mau (PLTU) dipindah, jangan di Batang. Tapi sampai sekarang tidak jelas," katanya.

Berselang sebulan, warga menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jaeni dan rekan-rekannya merasa Menteri Susi punya tanggung jawab melindungi kehidupan nelayan. Lagi-lagi, janji manis mengantar mereka pulang. Menteri Susi berjanji memperjuangkan nelayan di Batang. Tapi hingga saat ini tidak ada aksi nyata. Kemudian warga mengadukan persoalan PLTU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhirnya menggelar aksi di depan Istana Negara dan bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

"Katanya akan diusahakan supaya bisa ketemu Jokowi. katanya akan usahakan bantu warga, berpihak warga. Tapi ya tidak ada hasilnya," katanya.

Warga ingin bertemu dan menyampaikan langsung keluhan mereka pada sang presiden. Alasannya, warga lima desa itu sepenuhnya memberikan suara dan dukungan mereka untuk Jokowi saat bertarung di Pilpres 2014. Mereka percaya semangat Nawacita yang dijual Jokowi-JK saat kampanye pemilihan presiden. Tapi usaha mereka menghentikan proyek ini dianggap angin lalu. Pada 28 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan groundbreaking pembangunan PLTU dengan nilai investasi USD 4 miliar itu.

demo pltu batubara 2016 merdeka.com/imam buhori

Perjuangan menolak PLTU tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Abdul Hakim, Karohmat dan Cayadi membawa api perlawanan PLTU Batang hingga ke Jepang. Selama lebih kurang empat hari terhitung 7-10 September 2014. Mereka menemui parlemen Jepang, pemerintah Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) selaku penyandang dana untuk proyek ini. JBIC tercatat menyumbang 70 persen pendanaan untuk pembangunan PLTU. Tiga anggota parlemen Jepang, Motoyuki Odachi, Akiko Kurabayashi, dan Yukihiro Shimazu menyaksikan langsung penyerahan surat gugatan warga Batang kepada JBIC.

"Kami ketemu langsung dengan mereka. Harapannya bisa mencegah dari sisi pendanaan," kata Abdul Hakim.

Dari pertemuan di Jepang, warga mengetahui bahwa JBIC menerima informasi tidak benar dari PT BPI mengenai proses pembebasan lahan untuk PLTU. JBIC hanya mendapat laporan bahwa situasi di lokasi PLTU kondusif, lahan sudah dibebaskan tanpa ada masalah. Padahal sampai saat ini gelombang penolakan masih terus disuarakan. Bahkan JBIC tidak mengetahui persoalan lahan warga yang ditutup pagar oleh perusahaan.
Abdul Hakim menyerahkan dokumen berisi penjelasan dampak dialami warga akibat rencana PLTU Batang selama tiga tahun terakhir. Mulai dari intimidasi yang dialami warga dalam proses pembebasan lahan, kekerasan saat aksi demonstrasi, kriminalisasi hingga peradilan semu dan kehilangan mata pencaharian. Bila proyek dilanjutkan, dampak gangguan kesehatan membayangi warga.

"Mereka dengar semua itu. Kami bilang kalau JBIC dan pihak jepang kurang percaya dan ingin tahu kenyataan, kami persilakan datang ke Batang," jelasnya.

Setelah laporan gugatan warga ke Jepang, dua kali JBIC menyambangi Batang. Bagi JBIC, proyek yang didanai mereka harus tanpa cela dan persoalan. Karena itu Direktur JBIC turun langsung dan mencoba mencari tahu kondisi yang sesungguhnya. Dari penuturan Abdul Hakim, perwakilan JBIC bertemu langsung dengan warga.

"Dari dalam negeri sampai luar negeri sudah kami lakukan,"

[arb]

Topik berita Terkait:
  1. Batang
  2. Konflik PLTU Batang
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini