KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Masih gerah lantaran kandidat bermasalah

Senin, 17 Juli 2017 07:03 Reporter : Desi Aditia Ningrum
Koalisi Selamatkan Komnas HAM. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Totok Yulianto menunggu kami di lantai tiga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, Selasa (4/7), dia tengah memberikan bantuan hukum untuk satu kasus yang sudah memasuki persidangan. Di lantai tersebut, suara orang-orang saling bersahutan dengan pengumuman informasi ruang sidang yang disampaikan melalui pengeras suara.

Dari ujung ruang sidang, tampak pria tinggi besar yang tak lain Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Totok Yulianto. Setelah bertemu, dia mengajak kami ke lantai satu untuk berbincang, tepatnya di ruang tunggu. Di sanalah dia menceritakan penelusuran yang dilakukan koalisi selamatkan Komnas HAM terhadap rekam jejak calon kandidat komisioner Komnas HAM.

Dari 60 nama kandidat yang lolos tahap pertama, telah dieliminasi dan kini hanya menyisakan 28 orang. Dari kandidat yang lolos tahap kedua, hanya sembilan orang yang memiliki kompetensi cukup dan 16 orang memiliki kompetensi baik. Tiga orang perlu memperdalam lagi kompetensinya pada isu-isu hak asasi manusia. Sisanya, masih perlu ditimbang-timbang kelanjutannya dalam proses seleksi.

Dari sisi independensinya, dua orang terindikasi terafiliasi dengan parpol dan dua calon memiliki afiliasi dengan korporasi bermasalah. Masih ada tiga calon yang memiliki perilaku koruptif, tiga calon bermasalah soal kejujuran, dua calon berperilaku tidak adil gender, empat calon berperilaku intoleran.

"Dari 28 nama yang lolos seleksi tahap III, kami masih menemukan sejumlah nama yang memiliki catatan yang yang terindikasi," ujar Totok kepada merdeka.com.

Totok menolak menyebut nama kandidat bermasalah dengan alasan nama itu sudah masuk wewenang Pansel Komnas HAM. Apalagi, nama-nama itu bersifat rahasia dan hanya panitia seleksi yang mengetahui. Dia hanya bersedia menjelaskan hasil penelusuran terhadap rekam jejak mereka. Semisal kandidat berperilaku korupsi, itu dilihat dari latar belakang bisnis yang tidak masuk akal, temuan dari BPK, hingga calon yang tidak melakukan laporan harta kekayaannya.

"Ada kemudian sebenarnya sarana negara untuk kepentingan pribadi atau bisnisnya, atau sebenarnya keluarganya yang punya fasilitas negara tapi kemudian dimanfaatkan sama dia, hal-hal itu yang kita catatkan kemudian masuk perilaku korup," kata Totok dengan wajah serius.

Dia melanjutkan penjelasannya tentang kandidat yang terindikasi melakukan pelecehan seksual. Namun Totok buru-buru menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dimaksud itu dilihat dari cara komunikasi dengan lawan jenis. Ketika cara berkomunikasinya sering merendahkan martabat lawan jenis, mereka memasukannya dalam kategori pelecehan seksual. Hal lain ketika tidak memberikan perlindungan kepada istri. Dia mencontohkan ada kandidat yang melakukan poligami dan tidak mendaftarkan salah satu istrinya ke KUA. Itu dapat dikatakan pelecehan seksual karena tidak adil gender.

Dia cukup lega lantaran dari 28 kandidat yang lolos tahap selanjutnya, tidak ada lagi kandidat yang terindikasi melakukan pelecehan seksual dan kandidat intoleran. Sebelumnya diakuinya ada calon yang terafiliasi dengan kelompok intoleran. Dia mengetahui itu setelah menelusuri rekam jejak melalui media sosial. Mereka kerap membagikan pandangannya di media sosial terkait isu keberagaman yang mengarah pada intoleran. Selain itu mereka turut serta berkampanye di media atau di masyarakat.

"Kalau kartu anggota kami belum mengkonfirmasi ke organisasi nya, karena itu agak susah juga dia anggota apa bukan," ujar Totok yang kala itu mengenakan kemeja garis-garis lurus dipadu celana hitam.

Dia menjelaskan proses penelusuran rekam jejak yang dilakukan tim koalisi selamatkan Komnas HAM. Data primer dan sekunder dipadukan. Penelusuran dilakukan dengan cara dialog publik, wawancara dengan para calon, orang di lingkungan sosial atau tempat tinggal, dan juga orang di lingkungan kerja. Setelah semua pengumpulan data rampung, pihaknya menyerahkan hasilnya ke pansel.

Dengan masih adanya kandidat yang terindikasi bermasalah, Totok berharap pansel membuka keterlibatan publik dalam seleksi wawancara tahap selanjutnya. Sehingga publik tidak terus bertanya-tanya calon yang bermasalah. Di sisi lain dia juga berharap publik proaktif menyampaikan informasi kepada pansel apabaila menemukan kandidat bermasalah.

Dalam bundelan dokumen yang dimiliki Pansel Komnas HAM, ada nama bekas aktivis KontraS Haris Azhar, dosen Universitas Hasanuddin Makassar yang juga mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan, dosen Universitas Al Azhar Jakarta Munafrizal Manan, aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam, penulis FX Rudi Gunawan, aktivis Komnas Perempuan Arimbi Heroeputri dan Sondang Frishka Simanjuntak, bekas Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat dan juga aktivis antidiskriminasi ANBTI Sudarto.

Nama lain, ahli hukum humaniter Universitas Pertahanan Fadillah Agus, aktivis gerakan difabel Bahrul Fuad, aktivis INFID Beka Ulung Hapsara, Jones Batara Manurung seorang aktivis tani yang juga mengaku sebagai Sekjen Duta Jokowi. Ada pula nama Sri Lestari Wahyuningroem, seorang akademisi, pegiat HAM, sekaligus panitia International Peoples Tribunal 1965, Antonio Pradjasto Hardojo seorang ahli hukum dan aktivis kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Ada beberapa nama yang tercatat pernah berkantor di markas Komnas HAM Jalan Latuharhary. Yaitu M Imdadun Rahmat, Roichatul Aswidah dan mantan Ketua Komnas HAM sekaligus bekas Dirjen Perlindungan HAM Kemenkum HAM Hafid Abbas. Tidak hanya mereka yang punya rekam jejak birokrat, ada nama Bunyan Saptomo bekas dubes RI untuk Bulgaria. Bahkan ada purnawirawan TNI Sumedi Wiryatmodjo.

Meski sejumah nama kandidat bermasalah telah dicoret, namun tugas panitia seleksi Komnas HAM untuk memastikan institusi semi lembaga negara itu tidak disusupi orang bermasalah, belum rampung. Anggota Pansel Komisioner Komnas HAM Makarim Wibisono tidak menutupi masih ada kandidat bermasalah dalam proses audisi ini.

Lagi-lagi, atas dasar menjaga nama baik, Pansel Komnas HAM menolak menyebut identitas mereka. Makarim hanya bisa berjanji, pada hasil akhir nanti, orang-orang tersebut tidak akan terpilih menjadi anggota Komnas HAM. "Tidak ada," tegas Makarim. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.