Marwan dan pesawat yang terlewat

Kamis, 3 Maret 2016 08:07 Penulis : Sidik Pramono
Marwan dan pesawat yang terlewat menteri desa marwan jafar. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Mengurusi puluhan ribu desa di Indonesia tentu bukanlah perkara mudah. Bukan hanya karena warganya yang puluhan juta jiwa, kondisi daerah yang kebanyakan masih tertinggal, atau situasi politik yang senantiasa dinamis oleh pemilihan kepala desa yang begitu sengit.

Belakangan, kucuran dana desa yang besar pastilah berpotensi membawa banyak persoalan pula. Bolehlah dikatakan bahwa desa dan daerah tertinggal adalah cerminan kompleksitas yang dihadapi bangsa ini.

Namun, bukan soal itu yang membuat kegusaran Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar pada akhir Februari terungkap ke publik. Bukan pula apakah urusan desa berada di kementeriannya ataukah di Kementerian Dalam Negeri.

Bukan pula soal kemungkinan namanya hilang dari Kabinet Kerja karena masuknya sejumlah partai politik menjadi pendukung pemerintah belakangan ini. Bukan pula soal tudingan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin terkait penyebaran fee untuk meloloskan sebuah proyek. Bukan pula soal kemiripan artikel yang didaku karyanya dengan tulisan orang lain yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Ups…. Pemicunya adalah soal pesawat.

Pada Rabu, 24 Februari silam, Marwan Jafar ketinggalan pesawat yang semestinya membawanya ke Yogyakarta pada pagi hari. Pihak Garuda beralasan bahwa Marwan dan

rombongan sudah ditunggu hingga pukul 08.00 WIB namun tak kunjung muncul sehingga

mau tidak mau pesawat harus diberangkatkan. Ketika kemudian dioper ke penerbangan

berikutnya, lha kok ya ternyata pesawat delay….

Persoalan memanjang karena Marwan mengungkapkan kekecewaan secara terbuka, bahkan sampai pada usulnya agar direksi Garuda diganti karena dianggap gagal menampilkan kinerja memuaskan.

Terang saja keterlambatan (dan terutama kekesalan) langsung Marwan ditangkap media, terutama pengguna media-sosial yang respons otaknya bisa secepat kilat memerintahkan jempol tangan mengetikkan cuitan. Serupa dua kutub: banyak yang menyemprot Marwan, tapi ada pula yang menyentil ketidakadilan perusahaan penerbangan Indonesia yang sebenarnya sejauh ini tak selalu tepat-tepat amat.

Pokok-soal dalam tulisan ini bukanlah soal benar-tidaknya tudingan Marwan mengenai kinerja buruk maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Juga bukan soal layak-tidaknya Garuda membela diri. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, ke soal desain kebijakan, sikap Marwan adalah cerminan besar kecenderungan kita semua dalam

merancang dan juga mengevaluasi kebijakan.

Kecenderungan pertama adalah kebiasaan melakukan generalisasi, gebyah-uyah dari sebuah kasus terhadap kebijakan secara keseluruhan. Sebuah kasus yang sebenarnya

merupakan pencilan, semestinya pula tidak cukup valid untuk dicomot sebagai gambaran

keseluruhan persoalan. Kebiasaan seperti itulah yang menjadikan hal-hal mendasar dalam melakukan evaluasi justru terabaikan.

Tanpa metode ataupun indikator yang jelas, bagaimana bisa muncul sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan? Lebih buruk lagi jika kemudian hasil evaluasi bisa dipesan, disesuaikan dengan kehendak pengambil Kecenderungan berikutnya adalah kuatnya self-interest dalam penentuan nasib kebijakan. Benar bahwa pemegang kuasa adalah penguasa sumberdaya (resources) dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam kondisi kepemimpinan yang punya visi dan kharisma serta didasari pegangan ideologi yang jelas, kondisinya mungkin tidak bahaya-bahaya amat. Apesnya jika pemegang otoritas tersebut sebenarnya tidak memiliki kemampuan mumpuni dan bisa seenaknya hanya karena kebetulan sedang berkuasa saja.

Paparan di atas mungkin saja disanggah. Misalnya, masak iya sih, pertimbangan rasional benar-benar harus selalu dinihilkan saat tarik-suara soal nasib sebuah kebijakan? Namun, bukankah ini Indonesia di mana kekuasaan politik lebih menentukan arah dan isi sebuah kebijakan?

Merujuk pandangan Henry Mintzberg, politik adalah satu dari empat “systems of influence” utama di dalam organisasi. Alhasil istilah (dan juga praktik) seperti negosiasi, pragmatisme, kolaborasi, dan konsensus lebih dominan dalam penentuan kebijakan (Craig Matheson, 2009). Tatkala draf regulasi disiapkan, bisa jadi para expert diberi ruang seluas-luasnya untuk mengajukan gagasan dengan rasionalitasnya yang “lurus”.

Akan tetapi, dalam proses pengambilan keputusan, siapa yang menyanggah jika kebanyakan para policy actor lebih memainkan kekuasaannya sekehendak hati? Pak Menteri Marwan tentu tidak sendirian karena yang beliau alami mungkin mewakili respons kebanyakan dari kita. Siapapun yang ketinggalan pesawat tentu lebih gampang menyalahkan pihak lain ketimbang diri sendiri. Karena kita masih ada di Indonesia, yakinlah bahwa masih akan ada pesawat yang terbang terlambat. [war]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini