Merdeka.com - Siang hari di pertengahan 2013. Sebuah ruangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang saat itu masih berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, penuh sesak. Sebabnya, seorang petinggi partai berkuasa diadili dalam sebuah perkara suap. Keterlibatannya terkuak setelah pegawainya dicokok aparat.

Maklum, di samping terjun ke dunia politik, dia adalah konglomerat ternama memimpin sebuah korporasi besar. Dia bisa menyewa advokat kelas wahid. Deretan bangku di kubu kuasa hukumnya pun nyaris tak pernah kosong. Ajudannya pun berjejer di antara pengunjung sidang.

Saban sidang, puluhan orang datang. Entah anggota keluarga atau hanya pegawai biasa di perusahaannya sengaja dikerahkan. Pendingin udara ruang sidang yang seakan hidup segan mati tak mau itu tak bisa berbuat banyak. Hawa pengap dan panas di dalam tak terhindarkan. Jaksa, pengacara, hakim pun kipas-kipas, termasuk sang terdakwa.

Terkadang itu juga menyulitkan kerja para pemburu berita pengadilan. Kami mesti berdesakan dengan mereka buat mencari tempat paling strategis mengawasi jalannya persidangan. Bahkan alat perekam diletakkan di dekat pengeras suara bekerja tak maksimal lantaran obrolan orang-orang itu ikut tercampur. Alhasil, awak media mesti pasang telinga lebar-lebar buat mendengarkan kembali rekaman selama proses peradilan.

Lalu seorang lelaki dengan gaya busana pekerja kantoran datang menghampiri saya yang sedang duduk melantai. Dengan agak berbisik, dia mengawali obrolan dengan menanyakan pekerjaan. Padahal sidang sedang seru-serunya. "Minta tolong nih," kata dia, "bisa diarahkan enggak beritanya?" Pertanyaannya semakin mengusik. Hal itu bisa diakhiri dengan penolakan secara halus, dan ditutup dengan saling tersenyum.

Kejadian itu mungkin satu di antara yang lain. Berbagai cara memang dilancarkan bagi mereka yang terlibat perkara rasuah. Berupaya merekayasa pemberitaan dengan iming-iming tertentu hanya salah satunya. Namun, itu pun kalau punya banyak uang dan pengaruh. Jika sang pion sulit ditembus, maka rayuan bakal ditujukan ke atasan, sampai berhasil. Kalau tidak bisa juga, mungkin mereka sedang apes.

"Para koruptor akan berupaya melakukan perlawanan balik dengan cara apapun, termasuk melalui rekan-rekan media," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Kamis (1/12) lalu.

Di belahan dunia mana pun, kejahatan ini menjadi parasit menggerogoti kehidupan manusia. Negara dan masyarakat yang mestinya berwibawa bisa hancur dengan akal-akalan itu. Sistem keadilan dipastikan runtuh dan tidak ada lagi kepercayaan, jika pesakitan bisa lolos dengan mudah dari jerat hukum berbekal lembaran duit. Polisi, jaksa, hakim bisa dibeli.

Indonesia, seperti negara di Asia Tenggara lainnya, juga menghadapi masalah sama. Korupsi yang terus terjadi, bahkan sudah membikin gejolak sosial politik seperti peristiwa 1998. Malaysia, Thailand, Filipina juga senasib. Ada anggapan hal itu merupakan warisan kolonial.

Lingkungan pun hancur akibat ketamakan lantaran korupsi. Wilayah seharusnya tidak boleh dirambah malah disulap menjadi perkebunan atau tambang. Itu terjadi lantaran kepala daerah silau dengan gepokan fulus. Ujungnya adalah bencana alam dan maraknya sengketa lahan. Sebab distribusi keuntungan dari kekayaan negara buat masyarakat juga tidak merata.

Pemodal juga pikir-pikir jika mau menanamkan uangnya di negara yang kekayaan alamnya berlimpah, tetapi korup. Jika korupsi merasuk ke dunia kerja, maka tidak ada lagi keadilan. Nepotisme sebagai cabang dari korupsi akan menutup pintu rapat-rapat buat orang-orang 'bersih' dan berbakat. Termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan. Itu adalah dampak rasuah dari catatan Organisasi PBB menangani Kejahatan dan Narkoba (UNODC). Hal ini nampaknya akan terus terjadi, selama masih ada manusia di bumi.