Pungutan Liar di Pelabuhan (3)

Macet juga diperas

Rabu, 1 Mei 2013 12:26 Reporter : Arbi Sumandoyo
Macet juga diperas bongkar muat peti kemas. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Tidak hanya mengurus dokumen, masuk ke pelabuhan, dan bongkar muat barang harus memberi fulus pelicin. Namun kemacetan menuju pelabuhan juga bisa dijadikan modus untuk meminta uang kepada para sopir truk kontainer.

Petugas pencatat mematok Rp 300 ribu agar kontainer berisi barang ekspor bisa diberangkatkan dengan kapal sudah tertera dalam dokumen. "Kalau truk telat masuk sesuai jam, itu yang jadi mainan,” kata Ketua Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) Ilhamsyah kepada merdeka.com di kantornya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin lalu.

Pungutan liar itu, kata Ilhamsyah, terjadi di Jakarta International Container Terminal (JICT). Selain JICT, hampir seluruh perusahaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mengetahui proses pengiriman menjadi makanan empuk untuk mendapatkan fulus tambahan.

Hal itu biasanya berlangsung menjelang sore. Nanang, sopir truk kontainer, mengatakan pungutan liar terlihat mulai pukul empat sore saat kemacetan parah di jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Meski pintu masuk JICT sudah menggunakan kartu elektronik, waktu bisa diatur lambat. Ujung-ujungnya, kontainer akan diekspor datang telambat.

Selain JICT, 19 perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok juga memanfaatkan kemacetan untuk memeras sopir truk. “Yang elektronik aja masih bisa dimainin, apalagi manual,” kata Nanang.

Jika sopir sudah tidak bisa bernegosiasi dengan operator agar kontainernya dapat masuk ke dalam pelabuhan, sopir terpaksa menghubungi Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang mengurusi administrasi pelabuhan. Konsekuensinya, mereka harus merogoh kocek dengan alasan pengaturan letak kontainer sudah tidak sesuai nomor registrasi. "Padahal dari keberangkatan, kapal itu masih ada waktu 9 jam. Itu hanya alibi mereka, awalnya juga nggak bayar,” tuturnya.

Maraknya pungutan liar itu, menurut Ilhamsyah, karena mayoritas buruh di pelabuhan dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mau tidak mau, mereka mencari uang tambahan dengan berbagai cara dan paling menjanjikan adalah pungutan haram. “Harus ada pengawasan langsung dari dalam dan tindakan tegas dari perusahaan bongkar muat jika karyawannya terbukti melakukan pungli." [fas]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini