Lobi-Lobi Berebut Posisi Wagub DKI

Senin, 3 Februari 2020 07:57 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Lobi-Lobi Berebut Posisi Wagub DKI Ilustrasi kursi wagub DKI. ©2020 Merdeka.com/Liputan6.com/Triyasni

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau lagi kehilangan kesempatan merebut posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menjagokan Nurmansjah Lubis alias Ancah, mereka langsung tancap gas keliling melakukan lobi-lobi politik berbalut silaturahmi. Satu per satu fraksi di DPRD DKI ditemui demi menyamakan harmoni.

Sehari PKS bisa menyambangi tiga fraksi. Seperti dilakukan pada Rabu, 29 Januari 2020, mereka menemui Partai Golkar, PSI dan Demokrat. Setiap usai pertemuan, mereka makin yakin bahwa kriteria Nurmansjah bisa diterima para anggota DPRD.

"Mudah-mudahan ujungnya juga satu sikap yang sama untuk memilih wakil gubernur yang terbaik bagi warga DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin usai bertemu Partai Golkar. Hadir pula Ancah dalam tiap pertemuan politik demi mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Nurmansjah Lubis ©2020 Merdeka.com/Angga Yudha Pratomo

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI, Basri Baco, merasa sisa 2,5 tahun kepemimpinan Anies perlu didorong lebih moncer lagi. Karena itu, wakil rakyat menekankan betapa pentingnya sosok wakil gubernur yang benar-benar paham mengenai Jakarta.

Kesiapan bahu membahu dengan pemegang pucuk pimpinan sembari menggandeng DPRD mutlak dituntut. Mengingat sejumlah agenda dan rencana besar menanti. Sebut saja salah satunya rencana perpindahan ibu kona negara (IKN) ke Kalimantan Timur. "Kalau gubernur dan wagubnya tidak kuat, tidak bisa bergandengan tangan dengan DPRD atau legislatif, maka tidak maksimal proses itu," tegas Baco selesai pertemuan.

Lebih kurang 1,5 tahun posisi wakil gubernur DKI kosong. Pemilihan ditunda sampai berlarut-larut. Padahal PKS sebelumnya sudah mengusung dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sejak September 2018. Kedua nama itu gagal diusung. Buntunya pembahasan dan terjadi pergantian anggota DPRD DKI menjadi alasan.

Lebih kurang 18 bulan terkatung-katung, Gerindra dan PKS akhirnya bersepakat soal nama cawagub. PKS memilih Nurmansjah dan Gerindra mengusung Ahmad Riza Patria. Dua nama ini sudah disetujui Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Sebenarnya Oktober 2019, Gerindra sebenarnya mengusulkan empat nama cawagub untuk dipilih PKS. Mereka adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Lewat rapat internal, PKS menyetujui nama Riza sebagai 'win-win solution'. Kedua nama itu resmi menyudahi tarik ulur antara PKS-Gerindra sejak Sandiaga Uno mundur dari kursi wagub pada 28 Agustus 2018 untuk maju di Pilpres 2019.

1 dari 3 halaman

Sejak surat berisi usulan dua nama Cawagub dilayangkan Anies ke DPRD, PKS bahkan sudah menemui PDIP. Dengan kursi terbanyak di DPRD DKI, partai berlambang banteng moncong putih itu menjadi prioritas. Pertemuan PKS dan PDIP dilakukan pada, Selasa 28 Januari 2020, atau shari sebelum menemui tiga partai lainnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, lobi PKS memang lebih cepat dibandingkan Gerindra. Bahkan PKS lebih dulu meminta bertemu. Pertemuan kedua partai itu sekaligus menjadi ajang reuni bagi Nurmansjah sebagai mantan anggota DPRD DKI selama 10 tahun.

"Kita sudah ngobrol-ngobrol, silaturahim. Sekaligus fraksi PKS memperkenalkan calon yang dia usung," kata Gembong pada merdeka.com. Sedangkan Partai Gerindra direncanakan baru Senin ini dijadwalkan bertemu dengan fraksi PDIP.

Gerindra memang terkesan jauh lebih kalem. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, menegaskan pihaknya sudah mengambil ancang-ancang. Mereka hanya sedang menunggu momentum. "Di fraksi kita juga kan harus kita perkuat. Lintas fraksi diperkuat," ujar dia kepada merdeka.com.

Ahmad Riza Patria 2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Soal sikap fraksi-fraksi DPRD DKI dalam pilih memilih Wagub, kata Syarif, bisa muncul instruksi langsung dari DPP buat memilih satu nama. Bila itu dilakukan maka tak ada prinsip 'one man one vote'. Semua bulat satu fraksi.

Sedangkan jika tak ada instruksi DPP maka bisa berlaku bahwa setiap anggota DPRD dibebaskan memilih pengganti Sandiaga Uno. "Kalau perintah partainya belum ada terus buyar kan yang sudah kita susun. Kita tunggu lah," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Bagi PKS lobi yang sedang dilakukan juga mendorong agar digelar tes uji kelayakan. Mereka cukup percaya diri dan merasa lebih adil bila itu diselenggarakan. Dengan demikian cawagub jagoannya lebih dikenal. Tidak saja pribadinya, tapi yang paling penting kompetensinya sebagai cawagub dapat diketahui dan dipertimbangkan.

"Supaya mereka paham tentang visi dan misi Bang Ancha ini. Kalau mereka paham mudah-mudahan jadi simpatik, tertarik, dan kemudian mendukung," terang Arifin.

Nurmansjah mengaku merasa sangat siap bila dalam tata tertib yang sedang dibahas DPRD DKI mencantumkan uji kelayakan. Dirinya ingin menjadi bagian untuk menuntaskan janji politik Anies dan Sandiaga ketika masa kampanye PIlgub DKI 2017 lalu. Begitu pula dengan Riza yang ingin memberikan kinerja terbaik bila mendapat kesempatan mendampingi Anies.

2020 Merdeka.com

Mekanisme pengisian posisi Wakil Gubernur yang kosong diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Aturan itu mengharuskan PKS dan Gerindra, sebagai dua parpol pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017, mengajukan dua nama calon wagub untuk dikirim ke DPRD DKI melalui surat permohonan dari Gubernur.

Proses pemilihannya nantinya dilakukan oleh DPRD di Gedung Parlemen Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Berdasarkan fakta ini, langkah safari politik memang penting. Sebab jadi ajang bagi segenap fraksi untuk mengenal para Cawagub.

3 dari 3 halaman

Menakar Kriteria Cawagub DKI

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyoroti lamanya proses pemilihan wagub DKI. Proses pemilihan yang berlarut-larut dengan alasan yang tidak kuat, membuatnya dia berpandangan bahwa Anies sesungguhnya tidak butuh wakil gubernur.

"Kalau bicara jujur dari proses yang berjalan, sebenarnya Pak Anies itu enggak butuh Cawagub. Karena satu kita bicara betapa terlambatnya pemilihan Cawagub DKI. Tidak ada daya dorong yang cukup serius baik dari Pak Anies maupun dari partai-partai politik, ujar dia.

Adapun kriteria cawagub DKI yang, Rico justru berpandangan bahwa Anies membutuhkan sosok yang tidak menjadi ancaman bagi kelancaran Anies di Pilpres 2024. Menurut dia, bukan lagi rahasia bahwa Anies merupakan salah satu kandidat cukup kuat untuk menghadapi Pilpres 2024.

Sejauh ini elektabilitasnya pun paling tinggi jika dibandingkan dengan nama-nama lain yang juga digadang-gadang bakal ikut kontestasi politik menuju istana. "Kedua calon wakil gubernur relatif tidak menjadi gangguan bagi Anies. Kecuali kalau di penghujung nanti, Gerindra memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan," Rico menjelaskan.

Sosok Nurmansjah dalam skala politik nasional tidak setenar Riza Patria sebagai elit DPP Gerindra dan anggota DPR. Sebagai kader PKS, Nurmansjah awalnya membangun karir sebagai auditor profesional, baik di BPKP maupun swasta. Bahkan pernah mencicipi 10 tahun berkiprah sebagai anggota DPRD DKI.

Sedangkan Riza Patria selama karir di politik pernah Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2014-2019. Kini dirinya juga kembali lolos sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari dapil Jawa Barat 3 yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Dia mendapat 54.528 suara.

Sejauh ini PDIP merasa sosok Nurmansjah mendapat nilai cukup baik untuk dipilih menjadi wakil gubernur. Pemilik 25 kursi DPRD DKI tersebut masih menunggu pertemuan dengan Riza Patria dan Gerindra sebagai pertimbangan sebelum pemilihan.

"Kalau 1 sampai 10, Nurmansjah bisa kita katakan angka 8. Sedangkan Riza mungkin saja 9 nilainya, atau jangan-jangan bisa angkanya 5. Kita enggak tahu kan? Karena mereka (Riza Patria dan Gerindra) belum datang," kata Gembong.

Pengamat Politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat bahwa skema uji kelayakan dan kepatutan yang sedang santer dibicarakan tak akan berpengaruh banyak pada proses pemilihan. Semua keputusan berada di DPP Partai. Meski begitu, tetap penting bagi Gerindra dan PKS menawarkan sesuatu konkret bagi publik.

Justru lobi-lobi politik akan didasarkan pada sentimen koalisi politik di level nasional. Artinya kecocokan hati yang telah dibangun PKS dan Gerindra dengan partai lain akan menentukan jagoan mereka akan terpilih.

"Soal sentimen koalisi nasional itu didasarkan pada kecocokan dan chemistry (kecocokan) yang terbangun. Misalnya, PKS dan Nasdem serta PAN terlihat sangat mesra," ungkapnya.

Berdasarkan gambaran tersebut, adu kuat Nurmansjah dan Riza masih seimbang. Masing-masing punya sisi positif yang dapat dipoles menjadi pendulang dukungan. Riza misalnya, merupakan politisi nasional yang disokong Gerindra. Masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah bisa menjadi angin segar.

Sementara Nurmansjah bakal diuntungkan dengan statusnya sebagai mantan anggota DPRD DKI. Kiprah Nurmansjah selama dua periode, tentu membuat masih memiliki banyak teman di DPRD DKI dan menjadi modal politik cukup memadai.

Sejauh ini Anies belum berkomentar tentang dua sosok ini. Dia lebih menyerahkan kewenangan kepada dua partai pengusung, PKS dan Gerindra. Kemudian menjadi tanggung jawab anggota DPRD DKI untuk melakukan pilihan sesuai aturan berlaku. [ang]

Baca juga:
PDIP Penentu Kursi Wagub DKI
Riza Patria Sebut Anies Paham Aturan Hukum dan Dampak Revitalisasi Monas
Riza Soal Mundur dari Elite Gerindra Jika Jadi Wagub DKI: Habibie Punya 28 Jabatan
Jika Jadi Wagub DKI, Riza Bakal Banyak Belajar dari Sandiaga
Klaim Kantongi 66 Suara DPRD DKI, Taufik Yakin Riza Patria Jadi Wagub DKI
Jika Jadi Wagub DKI, Riza Patria Serahkan ke DPP Soal Jabatannya di Gerindra

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini