Legislator Muda, Pembuktian Generasi Milenial

Senin, 2 Maret 2020 07:37 Reporter : Yan Muhardiansyah, Yunita Amalia
Legislator Muda, Pembuktian Generasi Milenial Legislator muda. ©2020 Merdeka.com/Zul Atsari

Merdeka.com - Generasi milenial menjadi istilah yang disematkan pada anak-anak muda masa kini. Generasi yang juga punya nama lain Generasi Y, adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an. Pemilu 2019 lalu memunculkan para anggota dewan dari generasi milenial. Banyak yang meragukan kemampuan mereka. Apa yang bisa mereka perbuat?

"Banyak, banyak yang menganggap itu (diremehkan). Kamu masih muda, kamu tahu apa?" ucap anggota DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya (23) dalam perbincangan dengan merdeka.com, Rabu (26/2).

Habib, sapaan akrabnya, menjadi salah satu anak muda yang sukses menduduki kursi DPRD Kota Medan periode 2019-2024. Mendapat nomor urut 12, Habib mampu meraih satu-satunya kursi bagi Partai NasDem di daerah pemilihan V Medan yang meliputi: Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan. Meraih hampir 5.000 suara, dia mengalahkan sebelas kandidat lain, termasuk caleg incumbent.

"Tetapi ini saya balikkan. Saya muda, saya sudah bisa seperti ini. Kamu waktu muda sudah buat apa? Degan masuknya saya ke dewan dan ke sistem pemerintahan, setidaknya saya bisa membantu, walaupun tidak semua. Minimal kelompok kelompok 5.000 orang yang memilih saya," ujarnya dengan bersemangat.

Habib meraih kursi dewan pada usaha pertamanya jadi caleg. Dia lebih beruntung dari ayahnya, Rusdi Sinuraya, yang berkali-kali gagal menjadi anggota dewan. "Beliau lima kali mencoba sejak tahun 1997, 1999, sampai 2014, terakhir mencoba menjadi anggota dewan, namun gagal. Saya sekali mencoba, menang," tuturnya.

Awalnya Habib mengaku tidak terlalu serius berpolitik. Aktivitasnya lebih banyak diisi dengan usaha sebagai kontraktor. Setelah bergabung dengan NasDem, dia merasa nyaman dan memberanikan diri mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Untuk mendapatkan kepercayaan pemilih, dia turun langsung ke calon konstituennya. Berdasarkan catatannya, tidak kurang 20.000 warga telah ditemuinya selama masa kampanye. Jebolan Politeknik Negeri Medan ini juga mengakui cukup banyak uang yang dihabiskan.

"Ada lah Rp1 miliar. Dana saya pribadi, dari simpanan saya, dan tetap ada bantuan keluarga. Angka Rp1 miliar itu normal aja. Saat pemilu lalu ada kurang lebih 1.600 TPS. Saksi tiap TPS enggak mungkin tidak dibayar. Satu saksi Rp200 ribu, itu sudah berapa ratus juta. Kita buat spanduk berapa juta? Kita buat acara ngasih makan nasi kotak berapa juta? Tim kita buat baju berapa juta?" jelasnya.

Soal anggapan miring sebagai anak muda yang terjun ke dunia politik juga dialami anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana (23). William yang sempat bikin heboh karena membongkar anggaran lem Aibon Rp82 miliar di RAPBD DKI 2020 bahkan tidak mendapat restu dari orang tuanya saat menjadi caleg.

"Ya jadi saya kebetulan triple minority, Tionghoa, Kristen, tambah satu lagi, anak muda di politik. Di beberapa kesempatan saya mengalami tantangan juga misalnya saya turun di beberapa daerah ditolak karena kesukuan. Mungkin karena saya Tionghoa atau karena saya Kristen. Biasa sih," ujarnya sambil tersenyum kepada merdeka.com, Kamis (27/2).

William yang masih berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) saat berkampanye di Pemilu 2019 mengaku tidak pernah memakai uang untuk mendapatkan dukungan dari warga di daerah pemilihan 9 Jakarta Barat yang meliputi Kecamatan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora.

"Waktu itu saya hanya jualan program, enggak pernah kasih amplop, sembako. Saya cuma jualan program yang PSI juga jual seperti antikorupsi, anti intoleransi, dan transparansi anggaran," ujarnya.

Salah satu yang menurutnya menjadi pemikat calon pemilihnya adalah janji akses terhadap anggota DPRD jika dirinya terpilih. Itu yang kini dia buktikan dengan mendirikan posko pengaduan warga yang ingin bertemu dengan anggota dewan dari PSI.

"Intinya sih kembalikan lagi kepercayaan masyarakat partai politik dan institusi parlemen. Saya selalu mengatakan ke masyarakat jangan mau harga diri kita dijual dengan pecahan 50 ribu dan 100 ribu tapi mempertaruhkan nasib kita 5 tahun ke depan," tuturnya.

1 dari 2 halaman

Ambisi dan Pembuktian

pembuktian rev4

Menjadi anggota DPRD di usia muda bahkan salah satu yang termuda di Kota Medan, Habib mengaku ada beban moril yang dipikulnya. Banyak yang harus dia pelajari termasuk berhati-hati dalam bersikap.

"Saya enggak mau terlalu vokal juga di dalam DPR ini karena masih takut salah, karena kita masih muda. Di usia saya masih banyak kawan-kawan yang main-main. Dengan usia saya 23 tahun saya sudah memangku jabatan di DPRD, di alat kelengkapan dewan saya juga jadi Sekretaris Komisi 1. Beban ini beban moril, agak berat bagi saya. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah jalur," tukasnya.

"Apalagi ini politik, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai digiring," imbuhnya.

Selain hal positif, Habib mengaku banyak mendapat pengaruh negatif saat mengemban tugas. Dia berupaya memilahnya agar tidak salah jalan. "Saya juga enggak mau nanti sampai tercemar, karena kita sama-sama mengetahui DPR ini mendapat sentimen negatif, masyarakat sudah banyak yang tidak percaya. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat, setidaknya kepada orang yang percaya dan memilih saya," tuturnya.

Kepercayaan pemilih dijawab Habib dengan sejumlah program pribadi dan partai. Fraksinya kini memperjuangkan perda agar warga Kota Medan terlindungi dengan BPJS yang iurannya dibayar APBD.

"Jumlah anggaran yang diperlukan saya kurang tahu pasti, tapi Medan mampu. Ini program kita di NasDem, setidaknya minimal setengah penduduk kota Medan tercover, karena sudah ada 300.000 sudah dibantu dari pusat," sebut Habib.

Menurut Habib, fraksinya juga mendorong perda yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan mempekerjakan warga ber-KTP Medan, setidaknya 50 persen dari kebutuhannya. Dia menilai langkah ini perlu untuk mengangkat perekonomian warga dan mengurangi urbanisasi.

Di luar program partai, Habib juga membuat sejumlah langkah pribadi seperti bantuan perangkat fardhu kifayah dan ambulans gratis. Dia juga mengaku sering membantu warga yang mengurus administrasi, seperti KK, KTP, dan akta nikah. Niat membantu warga dari dalam sistem ini pula lah yang memotivasinya menjadi anggota dewan.

"Seperti juga anggota dewan lainnya, kita menampung dan menyalurkan aspirasi warga di dapil kita terkait kerusakan jalan, banjir, dan lainnya. Kita sampaikan langsung ke kepala dinas terkait supaya terjun ke bawah cepat mendapat perhatian. Kemarin kita juga membantu saudara kita umat Hindu di Polonia terkait masalah listrik rumah ibadah mereka," papar Habib.

Tak hanya menjadi anggota dewan, Habib punya harapan besar untuk melanjutkan langkah politiknya ke depan. "Bukan ambisi, tapi cita-cita, saya bermimpi tetap ke atas. Sekarang usia saya 23 tahun, mungkin 10 tahun lagi bisa jadi wali kota, atau nanti bisa menjadi gubernur, kalau bisa menjadi menteri. Sejauh ini orang Karo yang pernah menjadi menteri baru dua, yakni Tifatul Sembiring dan MS Kaban," sebutnya.

2 dari 2 halaman

Transparansi dan Medsos

medsos rev4

Sementara bagi William, mengunggah kegiatannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setiap hari ke berbagai akun media sosial miliknya merupakan aktivitas yang wajib dilakukan. Hal itu sebagai bentuk transparansi terhadap konstituennya. Selain itu, PSI membuka posko pengaduan di gedung DPRD bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya.

"Kita mempublikasi jadwal kegiatan di setiap hari di media sosial. Nah yang terakhir itu kita menawarkan pengawalan uang rakyat dan sudah terjadi di tahun lalu. Kita memperjuangkan untuk transparan. Kita fight, berantem, di situ saatnya kita awasi apa yang sudah dianggarkan," jelasnya.

Kasus anggaran lem Aibon yang membuat dirinya dipanggil Badan Kehormatan DPRD tak membuat kapok. Termasuk cibiran terhadap dirinya dan PSI yang suka bikin gaduh politik di Jakarta.

"Kalau menurut saya demokrasi itu pasti gaduh. Masyarakat semua bisa berbicara, jadi kegaduhan itu satu konsekuensi. Kalau enggak mau ada kegaduhan sama sekali, otoriter jadinya, dibungkam. Ya inilah demokrasi. Yang penting kegaduhan itu menghasilkan yang positif," tegasnya.

Soal transparansi anggaran, bagi William merupakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Keluarganya bahkan sempat syok ketika dia sampai dipanggil BK akibat mengungkapkan kejanggalan anggaran di RAPBD.

"Ya kalau dari keluarga awalnya syok, khawatir juga anak baru masih muda. Tapi akhirnya paham juga lah. Mau gimana lagi karena apa yang saya perjuangkan yang menurut saya benar, transparansi anggaran. Kecuali gaduh gara-gara saya ketangkep korupsi, itu keluarga boleh protes," tuturnya.

"Ya pastinya, tentu kalau memperjuangkan sesuatu membutuhkan stamina jadi memang capek. Capek mental. Ya ketika kita buka lem Aibon itu ribut-ribut itu kan tekanan politik besar. Ya itu kita ada pressure saat itu, baru tiga bulan udah kayak gini tapi yang kita selalu bawa itu kita solid di dalam," pungkasnya. [bal]

Baca juga:
Legislator Muda, Bisa Apa?
Anggota DPR Muda Berikan Sembako ke TNI-Polri yang Amankan Pelantikan Presiden
Agun Gunandjar Duduk di DPR Sejak 1997
Anggota DPR Periode 2019-2024 Akan Dapat Rumah Dinas di Kalibata dan Ulu Jami
Usai Dilantik Jadi Anggota DPR, Eko Patrio Sering Rapat Hingga Larut Malam

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini