Korupsi untuk bayar janji kampanye

Merdeka.com - Korupsi atau perilaku koruptif tak bisa dilepaskan dari politisi. Citra negatif ini sudah tertanam lama dan bahkan kerap terulang dari tahun ke tahun.

Tak dapat disangkal, korupsi terjadi karena politisi kerap umbar janji pada saat kampanye politik. Ketika janji menjadi beban, sang politisi pun memenuhi janjinya dengan jalan pintas. Menurut politisi PDIP Hendrawan Supratikno, membayar janji kampanye adalah politik pragmatis yang sering dilakukan para politisi di Indonesia. Kata dia, politisi korupsi untuk membayar janji-janji kampanye selain karena faktor biaya politik yang mahal.

"Salah satu penyebab kalau melihat korupsi tentu ada faktor-faktor yang faktual sifatnya. Nah kalau politisi faktor faktualnya adalah karena biaya politik yang sangat mahal dan ekspetasi publik terhadap peran politisi itu demikian tinggi. Harapan misalnya proposal harus direalisasi, kalau turun ke lapangan harus rajin berbagi. Istilahnya bukan demam berdarah tapi demam berderma," kata Hendrawan ketika berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya di Kantor Fraksi PDIP DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, ketika berhadapan dengan pemenuhan janji politik kerap membuat politisi gelap mata. Tuntutan-tuntutan itu tentunya juga tak mampu dibendung dengan gaji yang mereka terima ketika menduduki suatu kursi. Maka tak ada cara lain selain memanfaatkan kekuasaan yang ada dan pandai mencari celah untuk korupsi.

"Maka ini semua harus ada sumbernya, gaji tidak cukup. Coba you cek. Kalau yang suami istri masing-masing punya gaji itu masih ringan tapi kalau hanya satu itu (yang cari uang), mereka berat. Apalagi politisi dengan tuntutan yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka berimprovisasi melalui berbagai peluang atau celah yang ada. Nah kalau celah itu dimiliki oleh orang yang berkekuasaan maka celah dan peluang itu semakin besar. Jadi otoritas itu mempengaruhi besar kecilnya yang ditanggung. Semakin powerfull semakin besar harapan rezeki yang ditanggung," jelas Hendrawan.

Tak hanya memenuhi tuntutan konstituen, korupsi, menurut Hendrawan, terjadi untuk melanggengkan kekuasaan. Politisi yang sedang menjabat curi duit rakyat untuk mempersiapkan diri pada pemilihan berikutnya.

"You pikir jabatan-jabatan politik tidak melalui atau diperoleh dengan cuma-cuma? Kan tidak. Diperoleh dengan pergulatan dengan perjuangan. Pokoknya kalau di Indonesia ada kontestasi, di mana rivalitas untuk menduduki posisi tertentu kan selalu ada biaya. Coba amati pemilihan ketua-ketua Kadin, amati pemilihan ketua-ketua partai. Kecuali PDIP ya sudah tradisi Bung Karno, trah keluarganya tak tergoyangkan," tutup Hendrawan.