Konflik Partai di Balik Wacana Reshuffle

Senin, 6 Juli 2020 11:18 Reporter : Wilfridus Setu Embu, Angga Yudha Pratomo
Konflik Partai di Balik Wacana Reshuffle Jokowi rapat dengan pimpinan parpol. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Wacana reshuffle menteri diembuskan dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Tidak puas terhadap kinerja beberapa menteri selama masa pandemi. Kondisi ini membuat partai pendukung bergolak. Dinamika politik pun mulai memanas.

Masalah ekonomi menjadi salah satu sorotan Presiden Jokowi. Dalam pidatonya pada rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu, sektor ekonomi dianggap belum bisa memberikan stimulus kepada masyarakat. Kebijakan dihadirkan belum mampu membuat pengusaha kecil sampai besar tenang menghadapi suasana krisis.

Sektor ekonomi dikomandoi Airlangga Hartarto. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dia juga menjabat ketua umum Partai Golkar. Kabar panasnya hubungan Golkar dan PDIP dianggap menjadi salah satu penyebab kemungkinan Airlangga akan bergeser dari posisi menteri koordinator.

Dua partai itu tengah panas akibat Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Golkar tidak mendukung. Justru bersikap seakan menuduh PDIP. Mereka seharusnya sepakat saling mendukung dalam RUU HIP dan Omnibuslaw.

Seorang petinggi Golkar menyebut Airlangga Hartarto bakal tergeser dari posisinya saat ini. Pergeseran ini dikarenakan Presiden Jokowi tidak puas. Ada kemungkinan tergeser menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Airlangga Hartarto pindah. Golkar tergeser. Presiden tidak puas kinerjanya," kata petinggi Partai Golkar tersebut kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Suasana ini tentu membuat internal riuh. Panas sisa Munas Golkar masih ada. Mereka mendorong agar Airlangga lekas diganti. Sebagian lain tentu mendukung penuh kepemimpinan Airlangga.

Residu politik akibat panasnya Munas Golkar memang masih kentara. Pengamat Politik Muradi melihat isu reshuffle ini memantik panasnya internal Partai Golkar. Sikap dinamis ini merupakan ciri khas Golkar pascareformasi.

Golkar tidak akan berpaling dari pemerintahan. Bahkan diprediksi akan tetap mesra bersama pemerintahan dan PDIP ke depan. Kabar retaknya hubungan dengan PDIP akibat RUU HIP bukan masalah serius. Justru internal Golkar yang menjadi perhatian serius para elit partai.

"Memandang Golkar, ini harus diperhatikan gejolak di internalnya. Residu politik masih ada. Meski ada dinamika di internal, sepanjang sejarah Golkar tidak akan berpaling dari pemerintahan," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung kepada merdeka.com.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, hubungan partainya dengan Golkar masih kompak. Meski begitu, pihaknya menyoroti bagaimana kinerja Airlangga terutama terkait pelatihan pra kerja.

Menurutnya, kartu pra kerja itu sebenarnya tujuannya bagus. Walau hasilnya ketika pelatihan dilakukan dengan sistem online kita semua tahu efektivitasnya rendah. Kondisi itu juga sudah diakui Airlangga Hartarto. Bahwa orang pelatihan secara langsung saja kadang-kadang mengalami kesulitan.

"Apalagi pelatihan yang dilangsungkan melalui online. Jadi ini wajar saja kalau ditinjau ulang. Itu sebabnya presiden kan mengatakan dalam kondisi saat ini kartu pra kerja itu seperti semi-bansos, setengahnya bantuan sosial," ujar Hendrawan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, optimis bahwa teguran untuk sektor ekonomi bukan sekedar menyorot kinerja Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Apalagi hubungan antara Jokowi dan Airlangga terjalin cukup baik. Situasi ini juga berlaku pada internal maupun antar partai.

"Enggak ada. Semuanya hubungan ketua umum kita Pak Airlangga dengan Presiden hubungannya sangat baik tidak ada masalah atau renggang-renggang," ujar Dave.

Sedangkan Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizaldi memandang, kemarahan Jokowi tersebut merupakan upaya untuk memotivasi segenap anak buah agar bekerja lebih maksimal. Publik tentu menganggap bahwa reshuffle kabinet bakal dilakukan. Namun demikian, dia meyakini Jokowi tak bermaksud menyampaikan pesan bahwa presiden bakal mengganti anak buah.

Tentu sebagai elit Partai Golkar, dia berharap tidak ada perubahan signifikan dari kejengkelan Jokowi. Justru ini upaya mendorong para menteri lebih kerja lebih keras lagi.

"Don't change the winning team, kira-kira itu situasi saat ini. Presiden memotivasi kabinetnya untuk lebih inovatif, tidak menyalahkan atau undermined kinerja sektor secara spesifik sampai harus di reshuffle," ujar Bobby.

Baca Selanjutnya: Pergantian Partai Pendukung Pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini