Merdeka.com - Seakan sudah menjadi karakter pemerintahan SBY: selalu gagal mengonsolidasi partai-partai koalisi yang mendukungnya. Ini terjadi baik ketika SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla (2004-2009) maupun berpasangan dengan Boediono (2009-2014). Keributan pengambilan keputusan rencana kenaikan BBM pekan lalu, memperkuat karakter tersebut.

PKS mbalelo. Sikap politiknya berseberangan dengan PD, PAN, PPP dan PKB, yang sejak awal bersama-sama mengajukan pasangan calon SBY-Boediono pada Pilpres 2009. Jika PG yang bergabung belakangan agak sulit dikendalikan, masih bisa dipahami: kursi PG di DPR lebih banyak, rivalitas PD dan PG sudah lama berlangsung.

Tapi bagaimana menjelaskan PKS, yang tidak hanya menjadi koalisi inti, tetapi juga memiliki beberapa kursi di kabinet? Sungguh, sulit dijelaskan dalam kerangka politik koalisi, kecuali oleh PKS yang memiliki dalih sendiri!

Apa yang dilakukan PKS sebetulnya mengulang kejadian tujuh tahun lalu, saat SBY-Kalla hendak menaikkan harga BBM akibat gejolak harga minyak internasional. Waktu itu SBY-Kalla yang baru saja dilantik pada Oktober 2004, memang harus bersikap realistis: BBM harus dinaikkan demi menyelamatkan APBN tahun-tahun mendatang.

Tapi rencana SBY-Kalla itu ditentang habis oleh PKS, PAN, PPP dan PKB. Empat partai yang baru merapat ke SBY-Kalla, setelah pada pilpres putaran pertama pasangan calon yang didukungnya kalah. Waktu itu pengusung utama SBY-Kalla adalah PD, PBB dan PKPI.

SBY-Kalla juga direpotkan oleh PG, karena partai itu masih dikendalikan oleh Akbar Tanjung, yang usai pilpres mengambil jalan politik bersama PDIP. Kalla memang bisa mempengaruhi sebagian anggota DPR untuk berpihak kepadanya, namun sikap partai jelas tetap di tangan Akbar.

Waktu itu, sesungguhnya pemerintah tidak harus meminta persetujuan DPR untuk menaikkan BBM. Tetapi SBY-Kalla harus menghadapi kenyataan, bahwa menaikkan BBM pada awal masa pemerintahannya, bisa berdampak pada kredibilitas pemerintahan selanjutnya. Apalagi demo mahasiswa menentang kenaikan harga BBM sudah muncul di mana-mana.

Jika pada awal pemerintahannya, SBY-Kalla dibuat repot oleh partai-partai koalisi yang menentang rencana menaikkan harga BBM; pada awal pemerintahan SBY-Boediono diguncang oleh skandal Bank Century. Kali ini, PKS dan PPP, yang sejak awal mengusung pasangan calon SBY-Boediono dalam pemilu presiden, berseberangan dengan PD, PAN dan PKB. PG yang baru bergabung pada putaran kedua, juga bersama dalam barisan oposisi yang dimotori PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Akibatnya, hampir satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono lumpuh, karena sibuk menghadapi skandal Bank Century yang diperdebatkan di DPR. Kemenangan PD dalam Pemilu 2009 ternyata tidak menjamin stabilitas koalisi; demikian juga banyaknya partai yang mengusung sejak awal pencalonan SBY-Boediono dalam pemilu presiden.

Oleh karena itu, pada 2,5 tahun sisa kekuasaannya mendatang, sangat mungkin pemerintahan SBY-Boediono akan menghadapi situasi yang lebih sulit akibat ulah partai-partai koalisi dalam pengambilan kebijakan di DPR. Apalagi SBY, yang memiliki pesona pengumpul suara, sudah tidak mungkin mencalonkan lagi, sehingga hari-hari mendatang akan banyak keriuhan politik yang disebabkan oleh koalisi rapuh.