Merdeka.com - Riuh aktivitas jual beli di belakang Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pedagang barang bekas berjejer. Memakan lebar trotoar. Hilir mudik warga membuat jalan semakin sempit. Sedikit ruang untuk menjaga jarak.

Deretan lapak pedagang bisa dikerumuni banyak pembeli. Entah sekedar bercengkrama maupun bertransaksi. Wajar saja, lokasi itu memang dikenal sebagai surganya pasar loakan. Mereka mengais rezeki demi tetap bertahan di tengah terpaan badai pandemi Covid-19.

Niat para pedagang tentu mulia. Sayangnya masih ada saja abai protokol kesehatan. Terutama soal penggunaan masker. Tak sedikit mereka menggunakan masker tidak menutup mulut dan hidung, tapi diletakkan di dagu. Meski begitu sebagian besar lagi sudah mematuhi selama diterapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) transisi.

Aturan pembatasan memang sempat dilonggarkan. Aktivitas masyarakat, seperti kerja dan bisnis mulai diberikan ruang. Dengan catatan, protokol kesehatan wajib diterapkan. Tak boleh ditawar apalagi dilanggar.

Khususnya di DKI Jakarta. Melawan penyebaran Covid-19 yang kian masif menjadi permasalahan serius. Tiap hari korban positif bertambah. Sudah banyak nyawa menghilang akibat positif Covid-19. Jumlahnya pun terus bertambah tiap harinya.

Tantangan berat sedang dihadapi. Kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan kian terdesak. Makin banyak warga terjangkit Covid-19 maka tinggi pula angka keterisian ruang isolasi maupun ruang ICU rumah sakit.

Indonesia, khususnya DKI Jakarta melawan Covid-19 dimulai pada 2 Maret 2020. Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua kasus pertama. Sejak itu jumlah kasus positif terus naik. Hingga sekarang.

Menilik pengalaman DKI Jakarta, kasus positif terus bertambah saban hari. Pada 31 Maret, kasus positif Covid-19 di Ibu Kota tercatat 608 orang. Ingin bergerak cepat mengatasi pandemi, Pemprov DKI kemudian memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tepat 10 April PSBB kebijakan diterapkan. Tentu dengan harapan agar Covid bisa ditekan. Sayangnya data berkata lain.

Bulan April ditutup dengan catatan naiknya kasus positif. Kasus positif meningkat menjadi 3.345 pada 30 April. Terus melonjak pada Mei mencapai 4.650 orang. Pemprov DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk menjalankan PSBB transisi pada Juni.

Kebijakan ini sempat menuai kritik publik. Pelonggaran PSBB dikhawatirkan bakal memperburuk situasi karena bisa memperluas penyebaran Covid-19. Lantaran belum semua masyarakat siap dan patuh menjalankan protokol kesehatan.

Data penyebaran Covid pada Juni menurun jadi 4.123 kasus aktif. Kemudian Juli kasus kembali naik lagi drastis menjadi 7.157. Angka terus menanjak di Agustus menjadi 8.569 kasus.

Hingga pada Minggu, 13 September 2020, kemarin kasus positif di DKI Jakarta bertambah 1.492 kasus. Sehingga akumulasi kasus positif Covid-19 di ibu kota mencapai 54.864. Jumlah akumulasi kesembuhan sejak Maret hingga saat ini sebanyak 41.014 orang.

Untuk kasus kematian yang dilaporkan bertambah 6 orang pada hari Minggu kemarin. Sehingga total kematian akibat Covid-19 di Jakarta sebanyak 1.410 jiwa. Sedangkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit mencapai 4.649 orang. Terdapat 7.791 orang menjalani isolasi mandiri.

Peningkatan kasus mengancam ketersediaan kapasitas tempat tidur isolasi. Pemprov DKI Jakarta memprediksi pada tanggal 17 September 2020 nanti, tempat tidur isolasi akan penuh. Mereka hanya memiliki stok 4.053 tempat tidur.

Setelah tanggal 17 September 2020, pasien covid kemungkinan tidak tertampung. Dari sisi jumlah pasien, mereka memperkirakan jumlah pasien isolasi akan mencapai 4.807 pada 6 Oktober 2020. Padahal tempat tidur isolasi baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober 2020.

Ketersedian ruang ICU pun diprediksi hanya cukup untuk seminggu lagi. Hanya tersedia 528 ruangan di rumah sakit Jakarta. Setelah tanggal 15 September 2020 pasien covid yang membutuhkan ICU kemungkinan tidak tertampung.

Jumlah pasien diperkirakan akan mencapai 636 pada 15 September 2020. Padahal 636 tempat tidur ICU baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober 2020.

Covid-19 tidak hanya menyerang sisi ketersedian sarana dan prasarana rumah sakit. Keadaan ini juga membuat banyak tenaga medis meninggal. Baik dokter maupun perawat. Menilik data dirilis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per 12 September, tercatat sudah 115 dokter gugur. Dari jumlah tersebut, 15 dokter bertugas di wilayah DKI Jakarta.

Tantangan juga datang dari sisi ketersediaan tempat pemakaman untuk jenazah yang dikuburkan dengan protokol Covid-19. Total sudah mencapai 5.491 jenazah hingga 12 September 2020.

DKI Jakarta pun harus mencari cara untuk menambah daya tampung lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Salah satunya membuka lagi satu blok di TPU Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tiga blok disediakan sebelumnya ternyata telah penuh.

Lahan khusus jenazah Covid-19 pun semakin berkurang. Saat ini diperkirakan tersisa 1.100 petak makam muslim dan non muslim. Sejak kurun Maret 2020 hingga saat ini, TPU Pondok Ranggon telah menampung total 2.623 jenazah pasien Covid-19.

Minim Kesadaran Masyarakat

Sederet data ini menunjukkan bahwa kondisi penyebaran penyakit yang disebabkan virus SARS-Cov-2 makin menggelisahkan. Pemprov DKI Jakarta tidak ingin penyebaran Covid-19 bakal makin ganas. Bekerja sama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, mereka menggelar rapat khusus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat di kawasan Tebet pada 9 September 2020, menyebut kondisi penyebaran corona di wilayahnya semakin membahayakan. "Situasinya mengkhawatirkan dalam satu Minggu terakhir," kata Anies.

Pelanggar PSBB Jakarta di Pasar Rebo dihukum masuk peti mati ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

Kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran Covid-19 juga menjadi sorotan. Masih banyak masyarakat tidak mengindahkan imbauan untuk pelaksanaan protokol kesehatan, terutama saat dilaksanakannya PSBB transisi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, bahkan menyebut masyarakat Jakarta masuk lima besar provinsi yang percaya diri tidak akan terkena Covid-19. Lima provinsi itu secara berurutan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

Karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 mengambil langkah mitigasi yang melibatkan pakar di bidang sosiologi, antropologi dan psikolog untuk menyasar daerah-daerah tersebut. Karena masih adanya ketidakpercayaan terhadap Covid-19 dan menganggap virus corona hanya konspirasi.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya warga terjaring razia masker dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Padahal sudah ada beragam sanksi yang bakal diterima mereka yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Menilik Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, terdapat sejumlah sanksi. Khususnya bagi yang tidak mengenakan masker.

Warga melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Mulai dari kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000.

Bagi warga yang mengulangi pelanggaran maka dikenakan dua kali lipat dari sebelumnya. Mereka akan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000. Jumlah sanksi itu terus berlipat jika pelanggar kerap mengulangi kesalahannya.

Meskipun dibuat sanksi tegas, masih banyak masyarakat yang bandel. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta melaporkan sebanyak 158.018 pihak telah dijatuhi sanksi karena melanggar aturan PSBB.

Menurut Anies, para pelanggar aturan tersebut berasal dari perorangan, lembaga, hingga perusahaan. Denda yang terakumulasi dari hasil penegakan hingga saat ini terkumpul Rp4,3 miliar lebih. Penegakan aturan itu melibatkan 5.000 orang petugas, ditambah aparatur sipil negara yang diberikan tugas khusus untuk menegakkan aturan.

"Saya perlu garis bawahi, yang terjadi konteks penularan itu terjadinya di ruang-ruang semi private dan private. Seperti contoh kita ini di ruang terbuka ini tempat umum, transportasi pakai masker sampai ke kantor dalam rapat tidak memperhatikan jumlah orang di dalam ruangan belum tentu tidak memakai masker," kata dia menjelaskan.

Kini DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total per tanggal 14 September 2020. Langkah rem darurat terpaksa diputuskan demi menekan angka penyebaran virus corona di ibu kota.