Merdeka.com - Selembar kertas berisi data pasien corona dipegang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, setiap hari. Laporan itu didapat dari Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto alias Yuri. Data yang disampaikan pun terbatas dan kerap kali berbeda.

Agus mengatakan bahwa adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Daerah dengan Pusat dikarenakan kesalahan teknis. Biasanya selembar kertas itu didapat satu atau dua jam sebelum Yuri melakukan konferensi pers. "Ya, mungkin kesalahan teknis saja," ujar Agus kepada merdeka.com pada Sabtu, 11 April 2020.

Adapun data didapat hanya berisi informasi singkat. Tidak ada penjelasan jenis kelaminnya maupun umur pasien positif maupun meninggal.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, membenarkan ucapan Agus. Ia mengatakan bahwa gugus tugas hanya terima data saja. Mereka mendapatkan draf jumlah pasien Covid-19. Baik itu jumlah pasien yang positif, yang meninggal maupun yang sembuh.

"Sebenarnya gugus tugas terima jadi saja, kita hanya terima data berupa draf yang setiap hari disampaikan saat konferensi pers," ujar Bambang saat dihubungi merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Setiap harinya, Gugus Tugas Pusat yang dikomandoi Doni Monardo menerima laporan dari daerah bukan hanya jumlah pasien Covid-19. Ada juga laporan masalah logistik, bantuan serta pendanaan. Meskipun ketiga hal itu tidak disampaikan ke publik.

Gugus tugas juga menerima laporan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Setelah semua laporan terkumpul, kemudian laporan itu disampaikan ke publik oleh Jubir Penanganan Covid-19.

Bambang mengatakan, laporan dilakukan Gugus Tugas Pusat, di antaranya yaitu kebutuhan seperti Alat Pelindung Diri (APD), obat, serta berbagai fasilitas rumah sakit lainnya yang masih kurang jumlahnya. Misalnya seperti tempat tidur, ventilator, atau disinfektan. Menurut Bambang, semakin banyak jumlah pasien positif Covid-19 di suatu daerah maka kebutuhan APD semakin tinggi.

"Harus dilaporkan kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau tidak, itu kasian. Harus segera, jangan sampai saat sudah habis stoknya, baru masuk laporannya. Daerah dengan jumlah positif corona tinggi maka kebutuhan APD-nya semakin tinggi. Ini harusnya dibikin juga skala berimbang seperti itu," ungkap dia.

Menurut Bambang, Gugus Tugas Daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak juga lebih intens mengadakan rapat. Di antaranya Provisi Jakarta dan Jawa Barat. Rapat dilakukan secara virtual, tapi tidak setiap hari.

Dalam menjalankan setiap kebijakan, tiap anggota Gugus Tugas Daerah tidak sepenuhnya harus berkoordinasi atau mendapatkan izin dari Gugus Tugas Pusat. Menurut Agus, mereka hanya menuruti kebijakan yang efeknya luas saja. Baik secara multidimensi dan multisektor dari sisi ekonomi maupun politik.

Adapun kalau kebijakan besar dan penting, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu baru melakukan laporan. Kalau kebijakan biasa, kata Agus, mereka bebas memilih. Misalnya, membantu masyarakat, memberikan makanan, melaksanakan rapat, atau tentang pembagian tugas. Itu tidak perlu berkoordinasi dengan gugus tugas pusat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor pada 30 Maret 2020.

Di waktu berbeda, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan PSBB tidak diberlakukan seragam di semua daerah. Pelaksanaan PSBB ini tergantung kondisi tip wilayah yang disetujui Menteri Kesehatan dr Terawan.

Daerah yang sudah menerapkan PSBB, yaitu Ibu Kota DKI Jakarta. Dimulai sejak Jumat, 10 April 2020. Selain itu, empat daerah di Jawa Barat seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Banten juga mengajukan PSBB.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan PSBB di empat wilayah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Yuri) saat memberikan keterangan di kantor BNPB yang disiarkan langsung lewat Akun YouTube BNPB, Minggu kemarin.

jubir penanganan covid-19 Achmad Yurianto 2020 Merdeka.com

Yuri menegaskan bahwa Gugus Tugas Daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebijakan apa pun yang akan diambil terkait corona. Pihaknya khawatir tindakan tanpa koordinasi justru membuat beberapa masalah baru. Salah satunya klaim pembayaran maupun tidak sampainya APD kepada tim medis.

Untuk saat ini, Yuri menekankan bahwa fokus utama Gugus Tugas Pusat maupun daerah yaitu menekan persebaran virus corona. "Jangan sampai ada penularan lagi, kalau 270 juta sakit semua mau dirawat di mana? Yang paling penting kan itu. Yang rawat siapa? Mau pasang infus sendiri-sendiri?" kata Yuri kepada merdeka.com pada 8 April 2020.

Terkait banyaknya berita mengenai perbedaan jumlah data pasien Covid-19, Yuri menjelaskan bahwa setiap hari mendapatkan data pukul 12 siang. Lewat dari waktu itu maka akan dimasukkan dalam data esok hari.

BNPB pun membenarkan ucapan Yuri. Bahwa permasalahan ketidaksinkronan data pasien Covid-19 dikarenakan perbedaan waktu input. Oleh karena itu, pada hari Senin, 13 April 2020, BNPB akan menjelaskan tentang sistem input data terbaru agar tidak ada lagi perbedaan data antara pusat dan daerah.

"Terkait perbedaan data itu sudah dikoordinasikan. Sudah harus jadi satu semua dalam satu sistem. Nanti diperbaiki. Sistemnya sudah jadi, sudah dikerjakan. Tinggal jalan saja, Hari Senin akan disampaikan mengenai sistem tersebut," kata Agus kepada merdeka.com.

Sedangkan menurut Bambang, sistem tersebut memanfaatkan sistem lama dari Kemenkes. Nantinya semuanya akan dimasukkan sendiri. Mulai dari Puskesmas, rumah sakit hingga kementerian dan lembaga.

"Misalnya ke Bea Cukai, soal impor APD maupun soal rapid test yang masuk ke Indonesia. Sudah berapa sampai hari ini? Nanti baru sinkron. Kemudian kita lapornya ke bagian distribusi," kata Bambang.

Menurut dia, saat ini proses distribusi ditangani Kemenkes. Nantinya sistem baru tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan serta Pemda setempat. Menurutnya, Pemda akan banyak terlibat untuk mendukung para tim medis dengan menggerakan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) di BNPB.

"Untuk mempercepat semuanya kita minta bantuan TNI, Polri, PNS yang digerakkan gubernur untuk membantu juga, harus keroyokan. Tapi kalau sesuai tagar Bersatu dalam Covid sih sudah enak," ungkap Bambang.