KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Kegeraman dan kebijakan

Kamis, 19 Mei 2016 11:16 Penulis : Sidik Pramono
Ilustrasi Hukuman Mati. ©2015 Merdeka.com/Angeline Agustine

Merdeka.com - Dalam hidup, banyak kegeraman muncul, mengundang kita untuk merumuskan dan kemudian melakukan hal-hal lain sebagai tindak lanjutnya.

Ketika kita sebegitu marahnya karena kasus narkoba yang tidak berhenti, para bandar besar yang tidak kapok meski sudah dikerangkeng di bui; pada saat itulah kita menjadi sedemikian mendukung penerapan hukuman mati dan sulit untuk bersetuju pada usul penghapusannya dalam praktik hukum negara. Ketika mencuat banyak kasus perundungan seksual membawa korban pada anak-anak usia dini; pada saat itulah kegeraman menyertai usul agar para predator tersebut dihukum kebiri.

Pun ketika banjir datang, sasaran pertama yang terbersit di kepala adalah penggusuran hunian di bantaran kali. Pun ketika kita menjadi sedemikian sebal akibat kebijakan 3-in-1 yang justru dihapuskan hanya karena kebijakan tersebut dinilai tidak mengurangi kemacetan Jakarta.

Apakah setiap kebijakan harus bermula dari kegeraman? Seperti sebuah siklus yang selalu berulang: setiap aksi memunculkan reaksi, tesis mengundang antitesis sehingga memunculkan sintesis yang kemudian menjadi tesis baru yang pasti akan menghadirkan antitesis berikutnya. Demikian seterusnya dan seterusnya

Pun demikian dalam proses kebijakan publik (public policy): selalu bermula dari kebutuhan akan pengaturan (dan juga sebaliknya) yang dirasakan oleh publik. Kegeraman adalah bagian dari proses itu, sekalipun mungkin saja hanya bersifat short-term dan amat situasional.

Berikutnya, akan selalu ada masukan, umpan-balik (feedback) yang memungkinkan proses kebijakan terjadi berulang-ulang sehingga menjadi kebijakan yang matang. Bagaimanapun, kebijakan publik juga merupakan respons dari sebuah sistem politik terhadap tuntutan maupun dukungan yang mengalir dari lingkungannya. Pada akhirnya, esensi kebijakan publik adalah critical and continuous questioning, tidak lebih dan tidak kurang dari itu (Martin Lodge, Comparative Public Policy, 2007).

Mengutip Jennifer Wallner (Legitimacy and Public Policy: Seeing Beyond Effectiveness, Efficiency, and Performance, The Policy Studies Journal Vol 36 No 3, 2008), selama ini kegagalan kebijakan hanya dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, dan kinerja.

Padahal, semestinya penelitian kebijakan idealnya melihat lebih dari sekadar soal kinerja, efektivitas, dan efisiensi terutama ketika mempelajari peran legitimasi dalam sukses-tidaknya kebijakan publik dan pemerintahnya. Walaupun seseorang memiliki kekuasaan untuk memaksakan legislasi tertentu, tidak berarti praktik-praktik agresif seperti itu adalah yang paling efektif atau strategi yang layak dijalankan.

Giandomenico Majone (1997) dalam studinya tentang bentuk regulasi baru, berpendapat bahwa lembaga-lembaga di Eropa semakin cenderung untuk menggantikan bentuk regulasi command and control dengan bentuk regulation by information yang memprioritaskan persuasi. Kebijakan produksi dan diseminasi informasi secara terus-menerus ini memiliki fungsi konstitutif dan instrumental dalam bidang kompetensi mereka.

Menurut Wallner, jarang sekali aktor politik dapat mempengaruhi time horizon pembuatan kebijakan. Oleh karenanya, penting untuk mempertimbangkan dua hal di mana terdapat lebih banyak kontrol. Pertama, melakukan pendekatan emosional (emotive appeal) untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan publik terhadap agenda politik tersebut. Emotive appeal termasuk simbol-simbol dan diskursus-diskursus yang digunakan untuk memberikan kerangka pada masalah kebijakan dan solusinya.

Kedua, melibatkan para pemangku dan publik dan proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Tentu saja, pelibatan seperti ini bisa memperlambat proses kebijakan itu sendiri dan akan membentuk kembali agenda kebijakan pemerintah. Namun prinsip demokratis popular control yang dipegang termasuk ekspektasi bahwa aktor-aktor non-negara, warga negara, dan para pemangku kepentingan, harus bisa berpartisipasi dalam berbagai tahapan siklus kebijakan.

Seorang pemimpin organisasi, termasuk tentunya para pejabat publik ataupun birokrat kebanyakan, kerap kali mengintroduksi sebuah kebijakan semata-mata karena ia merasa memiliki otoritas untuk itu. Betul bahwa mungkin saja kebijakan yang diambil baik secara teknis. Akan tetapi, kebijakan juga melibatkan manusia dengan segala latarbelakangnya. Karenanya, dalam praktik pemaksaan kebijakan semacam itu, kerap kali muncul konflik. Tentu saja, tidak berarti setiap konflik harus dihindari karena konflik juga bisa dimaknai sebagai proses pematangan kebijakan. Akan tetapi, apakah semuanya harus disertai dengan konflik?

Orang tua zaman dulu selalu menasihati bahwa semua harus diambil dengan hati lapang dan kepala dingin. Kegeraman bisa jadi hanya menjadi kabut penutup untuk melihat hal-hal yang lebih jauh, lebih luas, lebih kompleks, termasuk juga unintended consequences dari sebuah kebijakan.

Karenanya, idealnya kebijakan lebih dekat dengan kebijaksanaan (wisdom) ketimbang kegeraman. Siapa tidak setuju? [war]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.