Kampus Ruang Diskusi, Pendidikan Militer Belum Urgensi

Senin, 24 Agustus 2020 10:06 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Kampus Ruang Diskusi, Pendidikan Militer Belum Urgensi Demo mahasiswa tolak RUU KUHP. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Banyak cara wewujudkan rasa nasionalisme kaum milenial. Tidak harus melalui pendidikan militer di perguruan tinggi. Dirasa belum ada urgensi. Meskipun upaya itu menjadi salah satu alternatif.

Upaya memasukkan pendidikan militer di kampus memang sedang digodok Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka merasa program itu mampu membangkitkan sikap cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Pemerhati Pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema mengatakan, dalam konteks kampus, sebenarnya masih ada banyak cara untuk menumbuhkan rasa cinta bangsa dan nasionalisme. Misalnya, melalui keikutsertaan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan, bukan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Dia berpandangan, pengayaan pengalaman mencintai bangsa dan tanah air bisa dilakukan melalui banyak cara, metode, dan ruang ekspresi seni, budaya, dan agama. "Jadi saya melihat belum ada urgensi untuk pendidikan militer di kampus," ujar Doni kepada Merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya nasional, pasal 13 mengatur tentang cara Bela Negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan yang memenuhi syarat.

Kalau tujuan pendidikan militer untuk mempersiapkan komando cadangan alias Komcad maka proses pendaftaran, seleksi, pembentukan, dan pengesahan harus dilakukan sesuai ketentuan UU PSDN yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan pun harus berbasis pada kesukarelaan peserta.

Atas dasar itu, Doni melihat bahwa pendidikan militer tidak diwajibkan, dan hanya berlaku bagi mahasiswa yang memang tertarik mengikutinya dan memenuhi berbagai syarat, seperti sehat secara fisik dan mental. Kalau perlu, bisa dilakukan asesmen ideologi, agar tidak dimanfaatkan banyak kelompok tertentu dengan mempergunakan momen ini.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ini pun berpandangan, pendidikan militer bisa menjadi pengganti mata kuliah pendidikan Pancasila yang ada di perguruan tinggi sejauh universitas memiliki kebijakan untuk mengonversinya. Terkait hal ini, dia menggarisbawahi perbedaan karakter antara pendidikan militer dan pendidikan yang dikembangkan di universitas.

Pendidikan militer mahasiswa tidak boleh diperpanjang di lingkup kampus dengan menjadikan mereka semacam perwakilan militer di kampus. Bagi Doni, kampus adalah tempat pengembangan keutamaan akademis, yang lebih mengutamakan dialog dan pemikiran kritis yang terbuka pada berbagai macam pemikiran sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. "Militerisme di kampus tidak boleh terjadi."

Sebenarnya pola pendidikan militer bisa dimanfaatkan asal sesuai porsi. Terutama untuk pembentukan karakter mahasiswa agar memiliki sikap nasionalisme. Namun, model militer, komando dan ketaatan pada atasan, yang sifatnya hirarki tidak bisa otomatis berlaku juga di kampus. Karena domain kampus adalah domain akademis.

Untuk itu, dia mendorong sebaiknya rencana pendidikan militer dipertimbangkan dengan baik agar tetap selaras dengan UU Bela Negara dan tidak membingungkan publik.

DPR justru melihat rencana Kemenhan dan Kemendikbud tersebut merupakan terobosan yang baik. Jika ditilik dari sisi penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik untuk menanamkan kedisiplinan, menamakan nilai nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengatakan ada baiknya pelaksanaan program tersebut porsi yang diberikan disesuaikan dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. "Sehingga tidak lantas mengubah pendidikan kita yang humanis menjadi kaku dan militeristik," ungkap Abdul kepada Merdeka.com.

Politikus PKS ini mengatakan, sejauh ini memang belum ada komunikasi antara pihaknya dengan Kemendikbud selaku rekan kerja Komisi X terkait program tersebut. Namun, dia berharap agar program tersebut juga harus diimbangi dengan penguatan pendidikan agama dan budaya yang cukup.

Baca Selanjutnya: Kasubdit Direktorat Bela Negara Kolonel...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini