Merdeka.com - Kisruh Partai Golongan Karya (Golkar) terus meruncing. Puncaknya pekan ini ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menetapkan jika kepemimpinan yang sah partai berlambang beringin itu ialah pimpinan Agung Laksono. Agung merupakan ketua umum versi Munas Ancol.

Sedangkan Aburizal Bakrie lebih dulu menjadi ketua umum Partai Golkar versi Munas Bali. Tentu, pengesahan oleh Menkum HAM ini semakin bikin panas situasi politik tanah air. Apalagi, pengesahan ini diendus berbau politis. Maklum, Menteri Yasona juga pernah bikin panas Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia mengesahkan pimpinan Romahurmuzy sebagai kepemimpinan sah.

Buntutnya, Mahkamah Agung membatalkan pengesahan itu. Djan Farid ditetapkan sebagai pemimpin sah PPP. Lain dengan PPP, Agung Laksono mengaku jika kisruh ini memang sudah berakar pertengahan tahun lalu dan tak berhubungan dengan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo. Dia pun mengatakan jika pengesahan dirinya sebagai pemimpin sah Partai Golkar merupakan jalan Tuhan.

"Bahkan kemenangan dalam tanda petik pengesahan kepada saya itu pemberian dari atas," kata Agung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa malam kemarin. Dia pun mengatakan jika hasil Munas Ancol menyatakan jika Partai Golkar mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mengenakan Jas Hitam usai Rapat di Kantor DPP Golkar dengan para kader, Agung laksono menyempatkan untuk berbincang dengan merdeka.com seputar kisruh Partai Golkar. Berikut penuturan Agung Laksono kepada Muhammad Taufik dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com.

Kemarin anda bertemu dengan Megawati, apakah pertemuan itu memantapkan Golkar untuk keluar dari KMP dan gabung ke KIH ?

Ya karena Golkar keluar dari KMP itu keputusan dari Munas Ancol. Jadi saya tidak bisa keluar dari keputusan tersebut dan memang cukup beralasan mengingat dasar pemikirannya koalisi itu dibangun untuk kepentingan pilpres. Jadi setelah pilpres kita bersatu kembali, tergantung dari isunya sehingga lebih independent, bebas.

Tapi kami tidak ingin begitu, kami menyatakan bergabung dengan partai-partai politik yang mendukung pemerintah. Soal penamaannya belakangan. Kita sudah bertemu dengan Megawati, kemudian Surya Paloh Partai Nasdem, kemudian Wiranto Partai Hanura, Pak Zulkifli Partai PAN, kemudian PPP juga dengan Pak Romy. Itu kami lakukan adalah melaksanakan amanat dari Munas.

Kalau secara pribadi anda bagaimana, apakah memang ingin mendukung pemerintah?

Harusnya karakteristik Partai Golkar dari dulu tidak berada di luar pemerintahan. Terus Golkar doktrin adalah karya-karya, membangun negeri. Membangun negeri, ada disebutkan membangun bersama pemerintahan yang sah. Dengan doktrin itu kami tidak ada pilihan lain selain mendukung pemerintahan sah. Tetapi, kami juga berpegang teguh pada pembangunan demokrasi. Sehingga memposisikan diri sebagai mitra kritis. Kritis konstruktif. Bukan mendukung membabi buta.

Masih ada ruang demokrasi berdialog untuk kami koreksi. Tapi kalau kami koreksi, koreksi dengan tujuan memperbaiki keadaan. Bukan untuk menggulingkan atau merekayasa dan menjegal. Di situ bedanya. Karena kami pendukung pemerintah kritis tadi, itu sejalan dengan semangat keputusan Partai Golkar ketika Munas di Ancol. Dan saya enggak ragu-ragu tapi bukan langsung namanya KIH, tapi itu partai-partai pendukung pemerintah.

Artinya itu sesuai dengan misi Partai Golkar ketika didirikan dari awal?

Iya betul. Karena karakter kita memang seperti itu.

Banyak yang menilai kisruh Partai Golkar ini ada yang menunggangi?

Saya tidak sependapat. Karena saya sebagai pelaku di dalam betul-betul ini sudah jauh-jauh hari dari pertengahan tahun sudah berasa. Bahwa ada sesuatu yang kurang pas dalam budaya pemerintahan Golkar itu. Sekarang yang cenderung orientasinya pada bisnis dan lain sebagainya itu. Sekarang legacy yang didapat dari kepemimpinan sekarang? Money Politic muncul, pragmatisme, transaksional, itu yang kami rasakan. Menghilangkannya kan tidak mudah.

Kemudian secara akumulatif kami hanya mengajak di sidang pleno itu, yang juga sebenarnya menginginkan didialogkan sepihak. Dimana Munas itu harus sekarang jangan menggiring-giring. Tapi ini penentuan waktu sendiri, penentuan panitia sendiri, materinya pun enggak. Akhirnya meledak. Dari meledak itu kemudian dibentuk tim penyelamat. Jadi kita tidak ada skenario bentuk-bentukan. Ini secara alami.

Bahkan kemenangan dalam tanda petik pengesahan kepada saya itu pemberian dari atas. Karena kita enggak ada maksud lain, itu bergulir dengan sendirinya. Bahwa kemudian kami arahkan untuk mendukung pemerintah itu hasil dialog antar kami sendiri. Mau ke mana ini, mau independent, mau oposisi. Pilihan independent juga tidak menguntungkan juga kalau tidak jelas. Akhirnya kita gabung dengan parpol pendukung mereka. Jadi merupakan suatu kekuatan yang bisa menstabilkan situasi politik. Turut membangun situasi politik yang kondusif. Penting ini sangat dibutuhkan negeri ini membangun pemerintahan.

Apa ada alasan lain kenapa Golkar tak mau menjadi oposisi, karena banyak bukti partai oposisi pada akhirnya menang pemilu, contohnya PDIP?

Kenapa harus coba-coba sih. Urusan negara tidak bisa dicoba-coba. Tapi menurut saya kalau urusan negara dan bangsa kok coba-coba. Jangan coba-coba lah. Negara ini ada 250 juta orang, salah-salah bisa sengsara. Jadi saya tidak setuju kalau coba-coba. Kita laksanakan apa yang sudah kita miliki saja. Semua yang menjadi oposisi itu bukan pilihan kok, terpaksa saja mereka jadi oposisi. Tidak ada pemerintahan di dunia ini untuk menjadi oposisi.

Tapi Golkar punya modal untuk menjadi partai oposisi, perolehan suaranya masih besar?

Iya, tapi sayang sekali kita dalam mengambil keputusan tidak bisa coba-coba. Yang ada kita kapitalisasi suara. Lalu kapitalisasi untuk kebaikan kita sendiri. Lalu oposisi bagaimana mencari peluang untuk menjatuhkan dan berkuasa. Akhirnya kan berkuasa juga. Sudahlah nanti di pemilu kita berkompetisi secara sehat. Jadi bukan dalam perjalanan itu.