Jubir Penanganan Covid-19: Semua Data dari Saya

Merdeka.com - Perbedaan data pasien positif Corona virus Disease (Covid-19) seolah menunjukkan tidak ada sinkronisasi di dalam pemerintahan. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) bahkan merasa bahwa jumlah disampaikan juru bicara resmi pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Kondisi ini tentu membuat tensi dua pihak ini tampak bersinggungan. Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19, dr Achmad Yurianto, sampai mempertanyakan dari mana hasil didapat dari BNPB terkait jumlah pasien positif.

Anak buah Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto ini juga mengeluhkan masyarakat masih mengucilkan para tim medis. Untuk itu, dia menegaskan akan menjaga privasi para pasien demi keamanan mereka.

Berikut petikan wawancara Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, ini dengan jurnalis merdeka.com Rifa Yusya Adilah pada Rabu, 8 April 2020:

Di Indonesia menggunakan metode test apa sampai akhirnya masuk ke data resmi pemerintah terkait jumlah pasien positif covid-19?

Kita menggunakan rapid test antobodi itu hanya untuk penyaringan saja. Kan kita tidak pernah diagnosa menggunakan rapid test antibodi. Makanya yang diumumkan itu yg antigen kan, yaitu hasil dari PCR (Polymerase Chain Reaction/tes swab).

Tidak pernah saya umumkan yang antibodi. Karena saya laporan ke WHO juga menggunakan PCR. WHO tidak akan terima laporan yang antibodi. Wong akurasinya juga tidak tinggi. Memang aturannya begitu.

Pemkot Tangerang gelar swab test untuk ODP Liputan6.com/Angga Yuniar

BNPB sudah blak-blakan menyebut bahwa jumlah data pasien positif corona tidak sesuai. Apa yang mendasari masalah pendataan ini?

Kenapa kamu tidak tanya ke BNPB? Bukan tanya ke saya. Kan saya tidak tahu data yang dia (BNPB) miliki data apa. Orang semua data dari saya. Kalau dia bikin data sendiri ya saya tidak tahu. Kalau kemudian data rapid test antibodi dengan antigen PCR dijadikan satu ya tidak akan sama dengan data saya.

Kalau yang saya laporkan itu kan PCR. kemudian mereka melaporkan PCR dengan rapid test dijadikan satu tidak akan sama kan. Kalau hanya diambil positifnya. Loh ini positif dari apa? Positif dari PCR atau positif dari antibodi (Rapid test)? Jangan dilihat positifnya doang. Jangan cuma positif doang. Jangan-jangan positif hamil pun dimasukkan.

Bagaimana penjelasan Anda terkait penyataan kepala pusat data BNPB yang mengatakan bahwa data dari kemenkes terbatas?

Kok kamu tanya saya? Yang dimaksud terbatas tuh terbatas apanya? Yang pasti saya tidak akan umumkan di koran, saya lempar-lempar di jalan, atau saya tulis di trotoar kan.

Terbatas apanya? Kalau kemudian dia (BNPB) mau tarik data, alamat, ya tidak saya kasih lah itu kan rahasia pasien.

IDI menginginkan saja data pasien dibuka saja agar mudah melacak (tracing) lingkungan. Apa yang dilakukan pemerintah untuk ini?

Ya biarin saja mereka mau bilang apa. Yang dari masalah, begitu dari laboratorium hasilnya positif kan dikembalikan ke rumah sakit. Dari rumah sakit kan tahu alamatnya, rumahnya. Itu lah yang di kasih ke dinas kesehatan untuk tracing.

Apa saya harus umumkan? Nama ini, alamat ini, sakit ini? Oh, langsung masuk penjara saya. Undang-undang bilang tidak boleh. Kalau tracing kan yang tahu rumah sakit dan dinas. Kalau dinas tidak tahu nama dan alamatnya bagaimana mau tracing.

Tapi apa data yang ada di dinas harus dibuka ke masyarakat? Apa masyarakat ramai-ramai mau tracing. Wong perawat saja diusir sama masyarakat.

Menjaga data pasien alasannya untuk privasi atau agar tidak pasien mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungannya?

Bukan menjaga privasi tapi ini menjalankan aturan undang-undang. Mau nyaman tidak nyaman, kalau ini aturan undang-undang bisa dituntut saya.

Aturannya memang begitu. Bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Ini masalah undang-undang. Kalau datanya tidak ada, mana mungkin bisa tracing.

Apakah tujuan menjaga privasi data pasien positif corona sebagai upaya menghindari kepanikan masyarakat?

Kepanikan, siapa yang panik? Ini undang-undang. Tidak usah dibawa panik enggak panik. Orang sakit biasa saja tidak saya buka kok, apa saya pernah mengumumkan si A alamatnya ini sakit diabetes? Kan tidak boleh.

Ini masalahnya undang-undang, ini aturan. Jangankan sakit covid, sakit diabetes, hipertensi, saya tidak boleh mengumumkan. Bahkan bila si A, alamatnya di sini sakitnya bisulan. Itu saja tidak boleh.

Petugas medis RS Pertamina Jaya 2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Selain soal pendataan, apa saja yang sedang difokuskan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi wabah pandemi corona seperti ini?

Ya yang diutamakan jangan sampai ada penularan lagi. Kalau 270 juta sakit semua mau dirawat di mana? Yang paling penting kan itu.

Press release saya tadi kan yang saya omongin pertama kali, penyebaran dan penularannya dihentikan. Kamu bisa bayangkan enggak kalau 270 juta jiwa sakit semua? Mau menaruh di mana. Yang rawat siapa? Mau pasang infus sendiri-sendiri?

Terkait masalah pendataan pasien corona, sampai muncul situs laporcovid19.org. Apakah ini bagian dari tim Anda dan hasilnya bisa dipercaya?

Saya tidak pernah bikin itu. Website resminya gugus tugas adalah covid19.co.id. selain itu bukan buatan gugus tugas. Mana ada institusi pemerintah pakai dot org. Kalau websitenya bukan punya pemerintah masa dipercaya sih.