KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Jonan dan terobosan kebijakan

Kamis, 31 Maret 2016 09:10 Penulis : Sidik Pramono
Ignatius Jonan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Leadership is a half talent, a half journey.


- Ignasius Jonan


Merdeka.com - Saat ini, perhubungan bukan semata soal bagaimana menyambungkan dua titik yang saling berjauhan. Yang terjadi sekarang, kebijakan perhubungan bisa bermakna luas karena berarti pula sebagai penyambung masa kini dengan masa depan.

Lihatlah tantangan yang harus dihadapi oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Kementerian yang dipimpin mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut bukan hanya bertindak sebagai regulator biasa, yang cukup membereskan soal-soal klasik dalam dunia perhubungan Indonesia, soal fasilitas yang terbatas yang tidak sebanding dengan kebutuhan konsumen. Kini Jonan dan pasukannya dihadapkan dengan hal-hal baru, yang dulu tidak (atau belum) dihadapi oleh para menteri pendahulunya.

Salah satu yang menonjol belakangan ini adalah munculnya armada transportasi berbasis aplikasi yang kemudian tumbuh menjadi penggerus atas kemapanan operasional sejumlah moda transportasi tradisional. Salah satu imbasnya, unjuk-rasa besar pengemudi taksi di Jakarta pada Selasa, 22 Maret silam merupakan respons atas kehadiran pesaing baru yang dianggap tidak dibebani beragam kewajiban sebagaimana mereka.

Jonan pun menyatakan bahwa armada transportasi berbasis aplikasi tersebut harus kerjasama dengan badan usaha apapun dalam bentuk yayasan, koperasi, atau perseroan terbatas yang memiliki izin perusahaan transportasi atau bahkan membentuk badan hukum sendiri. Batas waktu yang diberikan adalah sampai dengan 31 Mei 2016.

Soal lainnya, sekadar contoh, adalah proyek penerbangan balon internet Google di Indonesia. Project Loon yang dikembangkan Google bersama operator seluler ini diyakini akan menjadi terobosan untuk mengatasi kendala komunikasi di daerah-daerah yang sulit akses telekomunikasinya. Akan tetapi, penerbangan proyek balon internet Google tersebut akan berimbas pada soal pengawasan aktivitas hingga perlunya antisipasi bahaya akibat kehadiran balon tersebut. Kementerian Perhubungan belum memutuskan soal itu bisa jadi karena semuanya masih merupakan hal baru.

Kebijakan publik dihadirkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik. Kebijakan publik menjadi instrumen bagi pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk memenuhi tujuan kemanfaatan publik tersebut. Ketika kebijakan dirumuskan dan kemudian diimplementasikan; bermunculan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti untuk apa dan kepada siapa sebuah kebijakan dibuat, kenapa kebijakan harus diterapkan, dan juga bagaimana tantangan kebijakan di masa depan.

Kemampuan membaca dan menafsir proyeksi masa depan bisa menentukan umur sebuah kebijakan antara kebijakan yang lekas usang karena tidak mampu menjawab tuntutan zaman dan kebijakan yang terkesan timeless karena bisa secara lentur mengantisipasi setiap perubahan.

William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa lingkungan kebijakan (policy
environment) merupakan konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik juga merupakan respons dari sebuah sistem politik terhadap tuntutan maupun dukungan yang mengalir dari lingkungannya. Dalam konteks ini, kerapkali lingkungan kebijakan tidak cukup (atau setidaknya tidak optimal) mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan.

Hampir dua tahun silam, dalam acara CEO Speaks on Leadership Class di kampus Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta, Jonan pernah menyatakan bahwa, "Leadership is a half talent, a half journey." Jonan juga menyatakan lebih memilih kepemimpinan yang berorientasi kepada hasil, bukan mementingkan proses. Syaratnya: tidak boleh melanggar hukum dan etika.

Dalam diri Jonan yang tumbuh dan lama berkecimpung di sektor privat, pastilah tertempel DNA sebagai kaum profesional yang terbiasa bergerak cepat dan adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi. Yang pertama-tama dipikirkan adalah bagaimana membuat terobosan, menjalankan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja.

Di sektor swasta, kecepatan pengambilan keputusan biasanya langsung ditakar pada risiko yang harus dihadapi, biaya yang ditanggung, ataupun manfaat yang bakal diperoleh. Sebaliknya, pengambilan kebijakan dalam dunia birokrasi telanjur identik dengan hierarki, prosedur, dan segala hal yang menegaskan olok-olok jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.

Seperti disampaikan oleh begawan manajemen modern, Peter F. Drucker (1999): tidak ada seorang pun yang dapat mengatur perubahan. Hal yang bisa dilakukan adalah melangkah di depan perubahan tersebut. One cannot manage change. One can only be ahead of it. Dalam masa-masa di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, satu-satunya
yang bisa tetap bertahan adalah pemimpin perubahan atau change leader.

Dengan kewenangan, pengetahuan, dan pengalamannya; Jonan dan anak buahnya harus merespons semua tantangan terkini dan sekaligus memberesekan tumpukan persoalan klasik masa silam. Apapun kebijakan yang dibuat punya potensi untuk tertinggal dari realitas di lapangan seiring perubahan cepat yang kadang tidak terperhitungkan
sebelumnya. Jadi, bukan persoalan yang mudah, tentu saja.

Akan tetapi, kenyataan bahwa Jonan masih bertahan di posisinya sampai kini, setidaknya memperlihatkan bahwa Jonan memiliki sesuatu yang bisa dikontribusikan dalam pemerintahan dan terutama direkognisi oleh Presiden sebagai atasannya.

Terobosan kebijakan apa yang akan diambil Jonan? [war]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.