Merdeka.com - Rabu (2/8) terjadi tiga peristiwa penting di sekitar Istana. Pagi hari Staf Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pada saat bersamaan berembus kabar Kabareskrim Komjen Budi Waseso akan dicopot. Lalu sore hari, Ketua Umum DPP PAN Zulkiflie Hasan menyatakan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tiga peristiwa yang bersusulan itu seakan terpisah, tidak saling berhubungan. Namun jika diperhatikan tampak benang merah yang menghubungkan: menghentikan kegaduhan politik, menciptakan stabilitas. Di tengah-tengah ekonomi sulit akibat tekanan global, kegaduhan yang tidak perlu memang harus dihindari. Stabilitas politik menjadi pijakan bersama untuk mengatasi masalah ekonomi yang kian berat.

Teten Masduki adalah mantan Direktur ICW yang aktif memerangi korupsi sejak menjelang runtuhnya Orde Baru. Sebelumnya, Teten aktif di gerakan buruh bersama YLBHI. Teten mulai memasuki arena politik ketika dipasangkan dengan Rieke Dyah Pitaloka dalam pemilihan gubernur Jawa barat dua tahun lalu. Sejak itu dia mendapat kepercayaan dari Ketua Umum PDIP Megawati sebagai kader andalan.

Pada Pemilu 2014, DPP PDIP dan Megawati ingin agar dia menjadi calon anggota DPR dari salah satu daerah pemilihan di Jawa Barat yang dulu ditempati Almarhum Taufiq Kiemas. Namun dia menyatakan tidak bersedia, karena merasa tidak cocok kerja di legislatif. Selanjutnya, Teten terlibat pencalonan Jokowi, lalu menjadi tim kampanye.

Selepas pemilu presiden, Teten menjadi salah satu penghubung kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ingin menyalurkan aspirasinya ke tim transisi. Setelah pelantikan menteri, dia diangkat menjadi staf khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tidak berapa lama kemudian dia menjadi tim komunikasi presiden bersama Sukardi Rinakit.

Teten memang kader baru PDIP. Namun sebagai aktivis GMNI dia paham kesejarahan dan ideologi partai banteng. Kepercayaan Megawati menunjukkan hal itu. Oleh karena itu posisi Teten sebagai Kepala Staf Kepresidenan akan membantu kelancaran komunikasi presiden dengan elite PDIP sehingga ketegangan PDIP dengan Presiden Jokowi tidak perlu terulang kembali. Apalagi sebelumnya sudah ada Pramono Anung di sekretaris kabinet.

Jika Pramono akan menjadi penghubung presiden dengan para politisi partai, baik yang di luar maupun yang di dalam DPR, maka Teten akan menjadi penghubung presiden dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Bagaimana pun akses masyarakat sipil ke pusat kekuasaan sangat penting agar presiden mendapatkan masukan dari banyak sumber. Masukan-masukan dari banyak pihak menjadikan presiden terhindar dari pernyataan, sikap dan tindakan yang kontra produkif bagi stabilitas politik.

Tanda-tanda bahwa Komjen Budi Waseso akan dicopot atau setidaknya dibatasi ruang geraknya, sebenarnya sudah muncul saat Luhut Binsar Panjaitan dilantik menjadi Menkopolhukam. Jabatan ini menjadikan Mabes Polri di bawah koordinasinya. Bahkan terdengar kabar, Jokowi memilih Luhut jadi Menkopolhukam, salah satunya memang untuk menjinakkan sepak terjang pejabat Mabes Polri.

Sejak dilantik menjadi Kabareskrim, Budi Waseso memang kerap membuat kegaduhan. Dia mengkriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tidak kalah seru, dengan dalih menerima laporan hakim Sarpin, Mabes Polri menetapkan Ketua MK Suparman Marzuki dan anggotanya Taufiqurrohman Syahuri sebagai tersangka juga.

Di sisi lain Budi Waseso juga mengungkap kasus korupsi kelas kakap di Pertamina, stadion Bandung, dan Pelindo. Tentu langkah-langkah tersebut harus diapresiasi, meskipun sampai sekarang berkas penyidikan belum sampai di Kejaksaan Agung. Sesumbar Bareskrim sudah kehilangan urat takut untuk memberantas korupsi, patut dipuji. Tapi masyarakat ingin melihat para tersangka duduk di kursi terdakwa.

Memang tidak gampang menuntut kasus korupsi. Tapi kalau perang sudah dikumandangkan, pantang surut melangkah. Saatnya Budi Waseso membuktikan, bahwa polisi tidak menjadikan tersangka korupsi sebagai mesin ATM. Jika memang gagal menangkap tersangka, yang tidak perlu menyalahkan pihak lain. Misalnya dengan dalih, penimbun sapi tidak bisa ditangkap karena terlindungi oleh peraturan presiden.

Bahwa polisi harus mengejar koruptor, itu sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata. Bukan sekadar mengeluarkan pernyataan keras di media massa. Kalau mau menggeledah atau menangkap orang, ya itu menjadi wewenangnya. Tapi toh tidak harus mengundang juru kamera dan juru foto media se-Jakarta. Hal-hal terakhir ini yang bikin jengah banyak orang. Bukan hanya pelaku atau pelindung koruptor, tetapi juga orang-orang baik yang bekerja di pemerintahan.

Embusan kabar pencopotan hendaknya jadi bahan berharga buat Kabareskrim dan jajarannya. Pemberantasan korupsi jalan terus, tapi tanpa gaduh. Ini yang dipesan presiden. Tentu mudah menjalankannya, karena polisi terbiasa kerja dalam gelap dan terang, dalam sepi dan ramai. Kegaduhan hanya membikin semua orang tidak nyaman.

Lantas apa arti PAN bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah? Ya sederhana jawabnya, ini akan memudahkan pemerintah untuk menggolkan rancangan kebijakan yang perlu mendapat persetujuan DPR. Sebab dengan masuknya PAN, koalisi partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas di DPR, seandainya pun tanpa dukungan PPP yang masih terbelah.

Tentu Koalisi Merah Putih tidak boleh membebek begitu saja. Mereka harus tetap kritis menghadapi pemerintahan Jokowi. Hanya saja pernyataan asal jemplak, sikap asal beda, bisa menjadi bumerang. Sebab rakyat tidak buta, tidak tuli, juga tidak bodoh melihat apa yang terjadi di arena politik dan pemerintahan.

Jadi, apakah tiga peristiwa berbeda yang terjadi Rabu kemarin adalah tanda-tanda positif bagi upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi? Harapannya begitu. Tetapi tetap bergantung pada kemampuan Jokowi dalam menyolidkan anak buahnya.