Merdeka.com - Dimulai sejak 1931. Kelompok usaha Jerman bernama Achipel Brouwerij NV, memproduksi bir pertama di Indonesia yakni Angker Bir. Produksi ini kemudian beralih tangan. Pada 1942, diambil Belanda melalui VOC. Di masa sebelum kemerdekaan Indonesia itu, perusahaan tersebut juga berpindah tangan ke perusahaan Jepang.

Setelah masa kemerdekaan, tepatnya pada 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih. Di bawah Departemen Perindustrian, kemudian menunjuk Perusahaan Negara Budjana Tirta untuk mengelola.

Hingga 1964, kepemilikan diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan namanya diganti menjadi PD Budjana Jaya. Nama PD Budjana Jaya pun berubah pada 1970 menjadi PT Delta Djakarta. Pada 1983, didaftarkan menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Surabaya.

Di era Gubernur DKI Ali Sadikin itu, tercatat modal dasar perseroan senilai Rp 679.172.100 terbagi atas 7.500 lembar saham. Saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.250 saham senilai Rp 294.307.910 yang terdiri dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 2.500 saham atau sekitar 76,9 persen, berupa sebuah komplek perusahaan bir di Jalan Bandengan Selatan nomor 43 atas nama PD Budjana Jaya/Pabriek Bier Djakarta. Kemudian NV Bierbroweru de Drie Hopijzers sebesar 750 saham atau 23,1 persen berupa uang tunai.

Tahun 1984, kepemilikan 810.600 saham atau 35 persen. Kemudian di tahun 1993 kepemilikan 4.204.014 saham atau 30 persen. Pada 2000 terjadi penurunan kepemilikan. Yaitu, 4.204.014 saham atau 26,25 persen.

Kemudian pada 2015 kepemimpinan 210.200.700 saham atau 26,25 persen. Hingga kini saham terbesar dimiliki oleh San Miguel Malaysia Pte, sebesar 58,335 persen atau 467.061.150 saham. Sementara itu publik hanya 15,415 persen atau 123.397.200 saham.

Pada era Gubernur DKI Anies Baswedan, saham bir tersebut berencana dijual. Upaya ini sebagai bentuk penuntasan janji kampanye politik pada 2017. Beragam pertimbangan sudah dihitung matang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, hasil penjualan saham di PT Delta Djakarta nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan segala hal untuk masyarakat. Usulan itu kini sudah disampaikan ke DPRD. Pemprov DKI sekarang sedang menunggu respon dan kajian di internal DPRD.

Menurut Riza, memang selama ini banyak keuntungan didapat melalui deviden dari perusahaan bir dengan nama emiten DLTA tersebut. Meski memiliki untung, tentu Pemprov DKI punya kajian tersendiri dan alasan harus dijual. "Mohon dukungan semua pihak dan teman-teman DPRD," kata Riza.

Penolakan rencana menjual saham bir PT Delta Djakarta kencang digaungkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pras sapaan Prasetio, mengaku kalau saham ini dijual ada potensi kerugian negara.

Seharusnya Pemprov DKI tidak merasa gusar terkait saham di PT Delta Djakarta. Apalagi telah memberikan banyak keuntungan. Pras pun mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu ngotot menjual saham perusahaan bir tersebut. Ia pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengukur kebijakan dengan tolok ukur agama dalam penjualan saham PT Delta Djakarta tersebut.

"Jadi bukan masalah agama, halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu," kata kata Pras di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan saat ini sudah ada beberapa fraksi yang secara terbuka setuju saham itu dijual. Namun ada pula yang belum menentukan sikap, di antaranya NasDem, PSI, PKB, PDIP.

Sejauh ini pendapat Ketua DPRD DKI dirasa belum mewakili lembaga. Untuk itu, dia berharap agar segera dilakukan rapat pembahasan. Basri juga mengingatkan Gerindra selaku penyokong Anies di Pilgub DKI, juga mendukung rencana penjualan saham bir tersebut.

Basri menilai, penjualan ini bukan terkait rugi untung maupun halal atau haram. Namun salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anies Baswedan. Di mana di dalam RPJMD sudah dituangkan dalam disvestasi saham di PT Delta Djakarta.

Kemudian poin kedua yang penting adalah, agar pemerintah seharusnya tidak berkecimpung langsung di dalam hal-hal yang berkaitan norma keagamaan dan kesusilaan. Sebab hal ini bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara.

"Marwa dewan itu harus dijaga dengan baik-baik, tidak ada satu orang yang menentukan sepihak sendiri," ujar Basri kepada merdeka.com.

Berdasarkan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, Pemprov DKI Jakarta mendapat keuntungan sangat fantastis dari PT Delta Djakarta. Seperti pada 2016 deviden sebesar Rp 25.224.084.00. Angka itu terus naik pada 2017 sebesar Rp 37.836.126.000.

Kemudian pada 2018 juga kembali naik sebesar Rp 54.652.182.000. Lonjakan signifikan terjadi pada 2019. PT Delta Djakarta membagi deviden kepada Pemprov DKI sebesar Rp 100.475.934.600. Terakhir pada 2020 keuntungan turun mencapai Rp 81.978.273.000. Adapun penurunan akibat pandemi corona yang berdampak pada sektor pariwisata.

Untung Rugi Jual Saham Bir

Fraksi PKS di DPRD DKI paling getol mendorong penjualan saham bir milik Pemprov DKI. Mereka melihat bahwa pemerintah tidak layak punya saham yang memproduksi minuman keras.

Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengaku telah bersurat kepada Pras selaku ketua DPRD DKI. Mereka meminta Pras memikirkan banyak aspek terkait rencana jual saham bir ini. Termasuk bukan hanya aspek keuntungan yang didapatkan Pemprov DKI Jakarta semata.

Fraksi PKS meyakini bahwa Pemprov DKI tak akan rugi bila melepas saham tersebut. Sebab, masih ada saham lainnya yang dinilai sangat besar meraup keuntungan. Saat ini PT Delta Djakarta ada di urut keempat terbesar. Setelah Bank DKI, TransJakarta dan Ancol.

Sehingga, PKS berharap agar saham tersebut dijual dan dipergunakan untuk masyarakat DKI Jakarta. Apalagi saat pandemi ini fasilitas rumah sakit sangat diperlukan. Ataupun membeli bis listrik untuk Transjakarta atau memperbaiki sistem air bersih. "Transjakarta juga penyumbang APD terbesar, lebih besar dari PT Delta," ujar Aziz.

Sedangkan dari Golkar mengharapkan dengan di jual saham tersebut dapat membangun sekolah. Sebab selama 10 tahun terakhir DKI Jakarta tidak pernah membangun sekolah baru.

"Kalau puskesmas baru banyak. Jadi tiap tahun ribut terus berebut masuk negeri karena nggak ada penambahan sekolah negeri baru. SD, SMP, maupun SMA. Apalagi sekarang banyak masyarakat tidak mampu, tidak bisa sekolah negeri, karena apa, karena berebut. Akhirnya mereka sekolah swasta," jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, pihaknya hingga kini belum ada kesepakatan menerima ataupun menolak jual. PDIP masih menunggu kajian dari Anies. Kajian rencana penjualan saham PT Delta Djakarta itu. Sebab, menjual aset itu tidak seperti menjual cabai. Jadi harusnya Anies mengirimkan surat ke DPRD dilampiri dengan kajian sehingga pihaknya bisa mempertimbangkan menerima atau menolak rencana penjualan saham itu.

Menurut Gembong, dari kacamata bisnis ini perusahaan yang sangat sehat. Sehingga ia menanyakan alasan menjualnya. Kedua kaitan penjualan ia menanyakan apakah Jakarta sudah kekurangan uang. Jadi banyak hal yang harus kita samakan persepsinya antara keinginan gubernur dengan kajian yang dilakukan oleh DPRD.

"(Belum menyatakan sikap menolak atau setuju) Iya. Karena kajiannya tidak ada. Apa yang harus kita setujui," kata Gembong.

PT Delta Djakarta sendiri mengaku menyerahkan semua keputusan kepada Pemprov DKI Jakarta. Apabila ada rencana mau melepas di jajaran manajer, PT Delta Djakarta sendiri harus siap melaksanakan kebijakan tersebut.

Komisaris PT Delta Djakarta, Sarman Simanjorang memastikan PT Delta Djakarta kini dalam kondisi stabil sebagai perusahaan. Sehingga tak ada kata rugi apabila Pemprov DKI resmi melakukan divestasi.

Apalagi kini PT Delta Djakarta sudah berada di bawah manajemen San Miguel sebagai pemilik 58 persen saham. Sedangkan Pemprov DKI hanya perwakilan Komisaris. Sedangkan semua jajaran direksi berasal dari San Miguel.

"Jadi selama ini sudah berjalan sangat bagus baik, sangat baik, jadi kalau pun misalkan dijual sahamnya hanya bergantian pemegang sahamnya saja yang berubah, tapi operasional tetep mereka pimpinan (San Miguel)," kata Sarman menjelaskan kepada merdeka.com.