Merdeka.com - Sejumlah kader politisi PDIP digadang-gadang mengisi posisi menteri sosial. Kasak-kusuk terkait siapakah bakal menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi bansos, belakangan santer terdengar. Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, muncul di permukaan. Dorongan bukan hanya dari partai. Para relawan pendukung Presiden Joko Widodo pun ikut mendukung.

Pertemuan antara relawan dan Presiden Jokowi rutin terjadi. Dalam tiap pertemuan, dorongan untuk perombakan kabinet kerap disampaikan. Termasuk menyampaikan kriteria calon menteri. Nama Risma teratas menjadi calon pengganti Juliari. "Nama Risma sesuai kriteria kami," kata Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Sebenarnya ada 19 nama diusulkan ke presiden Jokowi sebagai calon menteri. Semua nama tersebut didorong untuk menggantikan banyak menteri yang berada di kabinet saat ini. JoMan juga meminta presiden segera melakukan reshuffle besar-besaran.

Dari tiap pertemuan, para relawan kerap melaporkan kepada presiden bahwa banyak menteri tidak menjalankan visi presiden dan malah sibuk berbisnis. Akibatnya banyak menteri tidak mampu menjadi anak buah yang mendukung kerja keras pimpinan. "Kita (relawan) ini kan mata dan telinga presiden. Kita memang ada jadwal sebulan sekali bertemu presiden," ungkap dia.

Politisi PDIP Perjuangan Andreas Hugo Pareira melihat nama Risma segera mengisi kursi Mensos masih rumor. Hugo menegaskan bahwa penentuan jabatan Mensos merupakan hak prerogatif presiden. Dalam proses dan penentuannya, Jika presiden Jokowi hendak mengambil kader PDIP maka Jokowi dapat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai berlambang banteng moncong putih itu.

Belakangan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah justru menyebut sejumlah nama kader partainya yang dinilai layak untuk menggantikan Juliari. Beberapa nama itu antara lain Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun. “Saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ujar Basarah.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR ini juga menegaskan bahwa wewenang mengusulkan nama kader sebagai calon Menteri berada di tangan Megawati. Wewenang yang menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDIP tersebut merupakan amanat AD/ART Partai. Karenanya, Basarah meminta semua pihak tidak mendahului keputusan Megawati. "Sementara wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Senada dengan rekan di partainya, Risma mengaku menunggu perintah Ketum PDIP Megawati untuk mengisi posisi menteri. Sejauh ini belum ada perintah apapun dari partai. Meski begitu, dia menyoroti bahwa kinerja sebagai mensos memang cukup berat.

Adapun masalah di kementerian sosial dalam pandangannya, terkait sinkronisasi data. Kondisi ini diakui tidak mudah. Apalagi jutaan masyarakat menggantungkan hidup pada Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu ada juga bantuan terkait terdampak pandemi corona.

"Banyak sekali harus dibenahi karena itu. Sekali lagi saya tidak berani, kecuali kalau saya baru dapat perintah Bu Mega, Bu Risma kamu jalan ini, aku baru jalan," ungkap Risma kepada wartawan di Surabaya.

Sementara itu, Rudi juga berkomentar terkait namanya muncul dan dikabarkan segera mengisi kursi mensos. Kabar di media sosial menyebut dia telah dihubungi pihak Istana. Mantan duet Jokowi di Solo ini membantah mentah-mentah. "Itu kan kabar Twitter, yang telepon saya belum kok. Enggak ada telpon," ujar Rudy.

Ketika ditanya bagaimana jika dirinya benar-benar diminta jadi Mensos, Rudy mengatakan butuh pertimbangan yang panjang. Antara ya atau tidak. "Wah itu pertimbangannya masih panjang."

Tunggu Restu Megawati

Pengamat Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, melihat saat ini yang paling memegang peranan dalam penentuan calon Menteri Sosial adalah Megawati. Nama-nama yang beredar harus mendapatkan restu Ketua Umum PDIP tersebut. Sebaik dan secocok apapun seseorang untuk jabatan Mensos, tetap tidak akan bisa melenggang maju jika tidak direstui Megawati.

Dia berpandangan ada empat skema yang mungkin terjadi dalam pergantian Mensos. Kemungkinan pertama Mensos berasal dari partai PDIP. Kedua, Mensos bisa juga diduduki kalangan profesional.Ketiga Mensos diberikan ke partai lain dengan catatan jatah PDIP di kabinet tidak berubah. Artinya akan terjadi pergeseran posisi Menteri. Kemungkinan terakhir, Mensos bisa saja berasal dari kalangan profesional yang diendorse parpol.

“Semua harus dalam satu komando Bu Mega. Jadi kalah Bu Risma mau, Bu Mega nya tidak kasih, mau apa. Sebaliknya Bu Mega mau, kadernya tidak siap kan juga jadi masalah. Saya kira tetap bahwa posisi Bu Mega tetap harus diajak bicara oleh Pak Jokowi kalau nanti Bu Risma memang pada akhirnya mantap dijadikan Menteri Sosial pengganti Ari Batubara,” urai dia.

Terkait calon yang berasal dari PDIP, di menilai bahwa Risma merupakan sosok yang pas untuk menduduki kursi Mensos. Risma dalam pandangan dia memiliki karakter dan kualitas yang dibutuhkan masyarakat dari sosok Mensos. Latar belakangnya sebagai Wali Kota Surabaya diyakini memberikan Risma poin lebih dibandingkan rekan-rekan separtainya.

“Kementerian Sosial itu kan perpanjangan tangan, 'CSR-nya' pemerintah selain Menteri Desa. Jadi dia harus bisa 'ngelakoni', menyelami lah. Bahwa dia paham kebutuhan publik. Karena dia menjadi 'CSR-nya' pemerintah. Apa yang menyangkut bantuan sosial segala macam hulunya dari Kementerian Sosial. Jadi Bu Risma punya kualifikasi itu,” ujarnya kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Selain itu, Risma merupakan kader yang dapat berprestasi. Tolak ukurnya tidak lain pada perhelatan Pilkada serentak tanggal 9 Desember lalu. Kemenangan calon walikota yang diendorse Risma memberikan nilai lebih. Atas pertimbangan itulah, dia menilai Risma selaiknya mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.

Dalam waktu dekat, posisi yang tersedia dan dapat dijadikan sebagai tempat Risma berkiprah yakni Kementerian Sosial. Sebab kalau pun Risma mau dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi semisal Gubernur, Risma masih harus menunggu. “Kalau Gubernur belum mungkin untuk 1-2 tahun ke depan, karena 2023 atau 2024 akan ada Pilgub lagi. Sementara pengabdian berikutnya saya kira Kementerian Sosial menjadi salah satu destinasi yang baik buat beliau. Paling tidak mampu nglakoni lah, ngrasani hakikat dari masyarakat yang ada saat ini,” jelas dia.

Jika menilik sejarah, kasus yang menjerat Juliari Batubara bukanlah kasus perdana di Kementerian Sosial. Sebelumnya ada dua pendahulu Juliari yang juga tersandung kasus korupsi. Sebut saja Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah. Selain Bachtiar, ada juga nama Mantan Mensos Idrus Marham.

Sejarah ini tidak lantas membuat pos ini dijauhi. Sebab harus diakui bahwa jabatan Menteri Sosial merupakan posisi yang menjadi incaran banyak partai. Bahkan tidaklah berlebihan jika Kementerian Sosial merupakan ‘lahan basah’ yang diperebutkan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Mengingat kewenangannya yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kehadiran kader partai sebagai Menteri Sosial akan memberikan efek positif pada citra partainya.

“Tapi yang jelas Menteri Sosial ini seksi. Karena program-programnya merakyat betul. Langsung dirasakan manfaatnya. Siapa menteri yang jabat dapat itu selalu mendapatkan efek positif, partainya ya,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Melihat strategisnya posisi Mensos, lanjut Adi, PDIP tentu akan berupaya bahwa pengganti Juliari juga berasal dari partainya. Tentu PDIP akan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kadernya yang menjadi pengganti Juliari tidak akan tersandung kasus.

“Yang jelas menteri penggantinya ini integritas artinya dipastikan tidak akan terulang seperti Juliari korupsi bantuan sosial itu. Makanya penting presiden sebagai pilihan rakyat jangan lah kejadian cukup keledai yang jatuh di lubang yang sama,” kata Adi menegaskan.