Merdeka.com - Percakapan terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak berhenti pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pucuk pimpinan Edhy Prabowo. Perhatian kini tersorot siapa sosok bakal didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kursi yang ditinggalkan Edhy tersebut.

Sejak Edhy Prabowo lengser, berbagai nama calon penggantinya muncul di publik. Masyarakat mulai berspekulasi terkait sosok-sosok yang laik dipilih presiden untuk menggantikan posisi politisi Gerindra tersebut. Nama-nama tersebut, mulai dari mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, beberapa mantan pejabat KKP hingga beberapa politisi Gerindra yang diyakini berada di lingkaran dekat sang Ketua Umum Prabowo Subianto muncul ke permukaan.

Spekulasi terkait pengganti Edhy berkembang. Muncul dugaan kasus yang menimpa Edhy bakal punya efek domino. Dalam arti pergantian tidak hanya terjadi di pucuk pimpinan KKP, melainkan juga mendorong presiden Jokowi untuk mengocok ulang komposisi kabinet. Perhitungan politik dan jatah kursi masing-masing partai di kabinet Indonesia Maju disebut-sebut bakal jadi faktor tersendiri yang bakal diperhitungkan presiden.

Pengamat Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan kemungkinan pergantian Menteri KKP bakal diikuti dengan pergantian sejumlah posisi Menteri. Artinya pergantian Edhy bakal menjadi momentum bagi presiden untuk menggelar reshuffle kabinet. Sebab dalam pandangan dia, sejumlah Menteri di kabinet Jokowi memang kurang moncer performanya di tahun-tahun awal pemerintahan.

“Kalau saya berharap ada reshuffle ada pergantian Menteri KKP dan pergeseran. Karena ada beberapa Menteri yang saya kira tidak cukup pas duduk di situ,” kata dia, kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Menurut dia, pergantian Edhy Prabowo juga akan diikuti dengan pergeseran sejumlah posisi Menteri. Dalam skema berpikir ini, presiden diperkirakan tidak lagi memberikan posisi Menteri KKP kepada Gerindra bahkan partai politik, melainkan memberikannya kepada Menteri yang berasal dari kalangan profesional.

Presiden Jokowi, kata dia, tentu tidak akan mengambil risiko dengan kembali memberikan kursi Menteri KKP kepada partai politik. Dengan pertimbangan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. “Saya cenderung, posisi KKP akan dijabat oleh profesional bukan oleh partai politik. Prediksi saya. Karena posisi ini selain kemudian berisiko mengganggu konsolidasi di internal kabinet juga akan berulang,” jelas dia.

Meskipun demikian, jatah kursi masing-masing partai pendukung pemerintah, termasuk Gerindra tidak bakal diganggu. Akibatnya kursi Menteri bagi kalangan profesional yang justru dipangkas. Masuknya kalangan profesional ke KKP membuat presiden perlu mencari pos lain kabinet untuk diisi oleh menteri yang berasal dari Gerindra atau partai politik lain.

“Karena KPP ini kan selain seksi juga peluang untuk melakukan tindakan penyelewengannya juga besar. Makanya kemudian penting presiden untuk mengevaluasi itu supaya tidak lagi di bawah Menteri dari partai politik,”

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno tarik ulur penentuan pengganti Edhy selaiknya terjadi. Sebab, presiden harus memperhitungkan dampak politik dari keputusannya. Di satu sisi presiden perlu membangun kepercayaan publik dengan menempatkan pengganti yang meyakinkan. Sementara di sisi lain, presiden tetap harus memperhitungkan jatah kursi Gerindra di kabinet.

“Kalau posisi KKP belum tentu ke Gerindra bisa saja ke pihak yang lain. Kalau pun Gerindra tidak di KKP sepertinya ada kecenderungan Gerindra akan diberikan proporsi Kementerian yang lain atau tidak mengurangi jatah menteri Gerindra. Kalau mengurangi jatah kursi Gerindra tentu saja akan memanggil kegaduhan-kegaduhan lagi,” ujar dia kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Sosok-sosok pengganti Edhy Prabowo terus bermunculan di hadapan publik. Tak sosok yang berasal dari kalangan profesional, melainkan juga hingga sejumlah nama politisi Gerindra yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Dari kalangan profesional, muncul nama Susi Pudjiastuti hingga mantan Dirjen KKP. Sementara dari kalangan politisi Gerindra muncul nama Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, hingga Fadli Zon.

Terkait nama-nama calon Menteri yang berasal dari Gerindra, jelas Muradi, tentu akan berasal dari orang-orang dekat Prabowo. Hanya saja nama-nama tersebut, dalam prediksinya tidak akan didapuk untuk kembali menduduki kursi Menteri KKP. Salah satu dari nama-nama tersebut, lanjut dia, punya peluang untuk masuk kabinet. Hanya saja tidak duduk sebagai Menteri KKP. Dengan demikian jatah Gerindra tidak dikurangi.

“Misalnya Pak Sufmi (Sufmi Dasco Ahmad) diambil. Dia mungkin tidak duduk di situ (Menteri KKP). Di tempat yang lain. Jadi memang polanya presiden tidak akan menaruh partai yang sama di situ. Bisa jadi diisi oleh partai tapi bukan dari Gerindra. Digeser saja.”

Dia menegaskan bahwa penentuan Menteri merupakan hak prerogatif presiden. Munculnya nama Susi ke permukaan, tegas dia, merupakan hal yang wajar. Mengingat Susi merupakan sosok yang populer. Hanya saja dia mengaku tak yakin jika Susi akan kembali dipilih untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Susi sebenarnya merupakan sosok yang cukup mumpuni untuk duduk di posisi Menteri KKP. Sayangnya, ‘kepopuleran’ Susi bisa saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

“Dia (Susi Pudjiastuti) akan capek, dia akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya menjadi harapan publik. Sementara kerja-kerja di KPP, Kementerian itu teknokratis. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Makanya presiden juga akan mempertimbangkan itu. Mungkin dia (presiden) akan ambil orang yang memang yang paham perikanan tapi dugaan saja bukan Bu Susi,” tegas dia.

Munculnya nama sejumlah kader Gerindra sebagai pengganti Edhy kemudian direspon oleh partai. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penentuan Menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Dia menegaskan, sejauh ini belum ada komunikasi yang dijalin partainya dan presiden. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pergantian Edhy Prabowo kepada presiden. “Belum ada komunikasi dan kami serahkan kepada presiden,” katanya, kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Ketika dikonfirmasi terkait sejumlah kader Gerindra yang muncul ke publik, Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan bahwa Gerindra mengapresiasi publik karena menilai perwakilan pihaknya layak untuk kembali duduk di kabinet.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya tentu memiliki sejumlah harapan terkait menteri pengganti Edhy Prabowo. Meski demikian, dia menegaskan bahwa hak sepenuhnya ada di tangan presiden. “Kita berharap menterinya memahami pembangunan kelautan yang berkesinambungan,” ungkapnya kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Selain itu, Menteri KKP yang baru diharapkan memiliki semangat untuk memberikan perlindungan terhadap para nelayan lokal. Semangat perlindungan tersebut, ujar politisi Golkar ini, bisa dibuktikan salah satunya dengan kemampuan dan keberanian untuk melakukan perlawanan dan penindakan terhadap pencurian ikan.

Muradi sendiri enggan menyampaikan sosok mana yang dinilai laik menggantikan Edhy. Sebab jika menilik pengalaman sejauh ini, kerap kali nama yang muncul di publik justru tidak dipilih presiden. Karena itu, jauh lebih baik, lanjut dia, keputusan terkait pengganti Edhy diserahkan kepada Presiden.

“Orang yang muncul malah tidak jadi (Menteri). Bu Susi saya prediksi tidak akan jadi. Karena dimunculkan orang lain. Padahal memang kita berharap orang-orang baik jangan diendorse. Biarkan saja. Nanti presiden punya penilaian sendiri terkait dengan itu,” kata dia menegaskan.

Terkait nama-nama calon Menteri yang berasal dari Gerindra, jelas Muradi, tentu akan berasal dari orang-orang dekat Prabowo. Hanya saja nama-nama tersebut, dalam prediksinya tidak akan didapuk untuk kembali menduduki kursi Menteri KKP. Salah satu dari nama-nama tersebut, lanjut dia, punya peluang untuk masuk kabinet. Hanya saja tidak duduk sebagai Menteri KKP. Dengan demikian jatah Gerindra tidak dikurangi.

“Misalnya Pak Sufmi (Sufmi Dasco Ahmad) diambil. Dia mungkin tidak duduk di situ (Menteri KKP). Di tempat yang lain. Jadi memang polanya presiden tidak akan menaruh partai yang sama di situ. Bisa jadi diisi oleh partai tapi bukan dari Gerindra. Digeser saja.”

Dia menegaskan bahwa penentuan Menteri merupakan hak prerogatif presiden. Munculnya nama Susi ke permukaan, tegas dia, merupakan hal yang wajar. Mengingat Susi merupakan sosok yang populer. Hanya saja dia mengaku tak yakin jika Susi akan kembali dipilih untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Susi sebenarnya merupakan sosok yang cukup mumpuni untuk duduk di posisi Menteri KKP. Sayangnya, ‘kepopuleran’ Susi bisa saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

“Dia (Susi Pudjiastuti) akan capek, dia akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya menjadi harapan publik. Sementara kerja-kerja di KPP, Kementerian itu teknokratis. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Makanya presiden juga akan mempertimbangkan itu. Mungkin dia (presiden) akan ambil orang yang memang yang paham perikanan tapi dugaan saja bukan Bu Susi,” tegas dia.

Munculnya nama sejumlah kader Gerindra sebagai pengganti Edhy kemudian direspon oleh partai. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penentuan Menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Dia menegaskan, sejauh ini belum ada komunikasi yang dijalin partainya dan presiden. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pergantian Edhy Prabowo kepada presiden. “Belum ada komunikasi dan kami serahkan kepada presiden,” katanya, kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Ketika dikonfirmasi terkait sejumlah kader Gerindra yang muncul ke publik, Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan bahwa Gerindra mengapresiasi publik karena menilai perwakilan pihaknya layak untuk kembali duduk di kabinet.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya tentu memiliki sejumlah harapan terkait menteri pengganti Edhy Prabowo. Meski demikian, dia menegaskan bahwa hak sepenuhnya ada di tangan presiden. “Kita berharap menterinya memahami pembangunan kelautan yang berkesinambungan,” ungkapnya kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Selain itu, Menteri KKP yang baru diharapkan memiliki semangat untuk memberikan perlindungan terhadap para nelayan lokal. Semangat perlindungan tersebut, ujar politisi Golkar ini, bisa dibuktikan salah satunya dengan kemampuan dan keberanian untuk melakukan perlawanan dan penindakan terhadap pencurian ikan.

Muradi sendiri enggan menyampaikan sosok mana yang dinilai laik menggantikan Edhy. Sebab jika menilik pengalaman sejauh ini, kerap kali nama yang muncul di publik justru tidak dipilih presiden. Karena itu, jauh lebih baik, lanjut dia, keputusan terkait pengganti Edhy diserahkan kepada Presiden.

“Orang yang muncul malah tidak jadi (Menteri). Bu Susi saya prediksi tidak akan jadi. Karena dimunculkan orang lain. Padahal memang kita berharap orang-orang baik jangan diendorse. Biarkan saja. Nanti presiden punya penilaian sendiri terkait dengan itu,” kata dia menegaskan.