Jaringan Juru Parkir Liar

Jaringan Juru Parkir Liar Parkir liar di Pasar Cipulir. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Laju kendaraan roda dua dan empat menjadi pemandangan lazim di kawasan ekonomi baru, Banyumanik, Kota Semarang. Aktivitas niaga di Kecamatan yang memiliki luas wilayah tidak kurang dari 26 kilometer persegi ini terus berkembang. Lelaki bernama Feri menjadi bagian cerita di dalamnya.

Sejak pagi, dia sudah sibuk bekerja. Mengatur parkir kendaraan di salah satu sudut pertokoan. Berbekal peluit usang dan rompi oranye yang dikenakan. Feri menjemput rezeki. Sudah lima tahun Feri bekerja sebagai juru parkir. Manis dan pahit menjadi makanan sehari-hari.

Tawaran pekerjaan sebagai juru parkir datang dari temannya bernama Agus. Lelaki yang menjadi pengelola lahan parkir di sana. Kala itu medio 2016, kawannya datang menawarkan pekerjaan. Tanpa pikir panjang, Feri menyanggupi. Urusan penempatan hingga izin ke pemilik toko menjadi tanggung jawab Agus.

Dalam sehari, Feri bisa mengantongi Rp130.000 hingga Rp200.000. Uang itu tidak semua masuk kantongnya. Ada perjanjian tidak tertulis. Dia harus berbagi hasil keringat. Feri biasanya setor Rp50.000 per hari jika kondisi sepi. Namun jika ramai, dia menyetor Rp70.000-100.000.

"Saya setor ke teman saya yang punya wilayah," ujar Feri saat berbincang dengan merdeka.com, akhir pekan lalu.

Seperti Feri, Tomo juga punya cerita yang sama. Di usia yang tak lagi muda, Tomo menekuni pekerjaan sebagai juru parkir. Sudah delapan tahun lamanya. Sehari-hari, Tomo mengatur parkiran di depan toko penjahit yang berada di pusat keramaian Kota Semarang.

Setiap bulan Tomo harus menyetor uang keamanan kepada ormas yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Nominal setoran tergantung penghasilan yang didapat. Sebelum pandemi, Tomo bisa mengantongi uang hingga Rp150.000 per hari. Setoran ke ormas Rp100.000 setiap bulan.

"Sebetulnya tidak mau saya kasih, tapi dari pihak ormas minta seadannya. Ya akhirnya saya kasih Rp5.000 sampai Rp10.000 tiap hari dia datang. Lambat laun kondisi sepi terus pihak ormas tidak tega lihatnya. Lama lama tidak pernah ke sini lagi," tutur Tomo.

Uang receh yang dibayarkan warga, mengalir sampai jauh. Seperti diceritakan Gusti. Juru parkir liar di Pusat Pertokoan Jalan Siliwangi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setiap hari Gusti berbagi tugas dengan dua rekannya. Bekerja dengan sistem shift pagi, siang dan malam.

Lahan parkir yang jadi area kerja Gusti terbilang sempit. Tidak muat parkir mobil. Dia bersama rekannya sepakat hanya menyediakan jasa parkir bagi sepeda motor saja. Sehari-hari, Gusti mengutip uang parkir Rp1.000 untuk satu kendaraan roda dua.

Penghasilan mereka tergantung banyaknya pengunjung toko. Biasanya, sepi saat siang hari. Giliran sore dan malam hari, lebih banyak pengunjung. Otomatis, makin banyak uang receh yang dikumpulkan dari jasa parkiran. Dari kebaikan hati pengunjung. Kalau ramai pengunjung, mereka bisa kantongi lebih dari Rp500.000. Jika sedang sepi, antara Rp200.000-300.000. Semua itu hanya dari jasa parkir motor dalam sehari.

Sebagian uang itu mengalir ke kantong-kantong lain. Gusti menyebut ada koordinator parkiran. Dia tidak tahu persis namanya. Setoran setiap hari tergantung pendapatan hari itu.

"Beta (saya) hanya tahu jaga parkir dan setor. Nanti kami setor untuk koordinator tapi beta sonde (tidak) tahu (namanya). Dan katanya nanti harus setor lagi ke dinas. Kalau beta yang jaga siang dapat Rp500.000, beta setor Rp100.000-150.000," jelasnya.

Setoran uang parkiran tidak hanya untuk ormas penguasa wilayah atau aparat dinas. Di Bekasi, Jawa Barat, setoran mengalir ke pengurus wilayah. Dikisahkan Iwan, juru parkir minimarket di Jalan Juanda, Bekasi Timur. Lokasi strategis, tidak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan.

Iwan tidak pernah memberikan setoran ke ormas. Tapi, seolah wajib hukumnya memberi jatah kepada pengurus lingkungan. Sebab, pengurus lingkungan dianggap berjasa membuka izin lahan parkiran yang digarap Iwan dan rekanya. Iwan juga menyinggung setoran kepada aparat. Namun Iwan memilih bungkam ketika ditanya lebih dalam.

"Kalau ormas tidak masuk di sini, cuma kita kasih ke lingkungan Rp5.000. Kita kasih juga ke oknum aparat, sebulan Rp300.000," jelas Iwan.

Kabid Sarpras Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan menjelaskan, pemerintah berhak menerima pendapatan asli daerah (PAD) parkir yang sudah memenuhi ketetapan di antaranya aspek legalitas pengelolaan.

Pengelolaan parkir di Kota Bekasi mengacu kepada beberapa aspek legalitas yaitu Perda No 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir dan Terminal, Perda No 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan KEPWAL 974 Tahun 2019 tentang penetapan titik retribusi parkir di bahu jalan di Kota Bekasi.

"Pemerintah Daerah berhak menerima PAD atas parkir tersebut sepanjang sudah menetapkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah baik dari sisi objek pajak, subjek pajak maupun tarif," kata Johan Budi.

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan titik-titik pungutan parkir sebanyak 135 titik. Tidak ada satupun titik yang menyangkut minimarket. Karena itu dia membantah ada aparat yang memungut uang dari juru parkir liar.

"Dalam praktik pungutan tentunya dilakukan oleh petugas resmi UPTD LLAJ Dinas Perhubungan Kota Bekasi," tegasnya.

Juru Parkir di Lahan Parkir Gratis

Sejumlah minimarket memasang tulisan besar berbunyi parkir gratis. Bisa dibaca semua pengunjung yang datang. Seperti terlihat di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemberitahuan tertulis bebas parkir terlihat di depan minimarket Jalan Iskandar Muda.

Tapi bukan berarti tidak ada uang parkir yang mengalir ke kantong lain. Dari penuturan Jauhari, juru parkir di kawasan itu, pemasangan tulisan parkir gratis diartikan pihak minimarket telah membayar uang bulanan kepada pengawas lahan di sana. Sehingga Jauhari tidak diizinkan mengutip uang parkir pelanggan minimarket.

"Pihak pengelola Indomaret kasih uang Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulan ke pengawas kami," ungkap Jauhari.

Merdeka.com sudah berusaha mengonfirmasi kepada penanggung jawab Indomaret. Namun berdasarkan informasi dari pegawai minimarket, sudah beberapa hari penanggung jawab minimarket tidak masuk. Sedangkan pegawai juga tidak bersedia memberi nomor telepon penanggung jawab minimarket.

Luasan area kerja Jauhari 50 meter. Namun tidak semua bisa dikutip uang parkir. Ada beberapa ruko atau tempat usaha yang sudah bayar bulanan ke pengawas. Bagi yang sudah bayar, dibebaskan uang parkir bagi pelanggan toko.

"Kalau ada ruko ada usahanya dan berpagar, kami tidak boleh kutip karena mereka sudah bayar bulanan ke pengawas kami," lanjutnya.

Sudah 1,5 tahun dia menjadi juru parkir di sana. Untuk pendapatan, Jauhari bisa mengantongi bersih Rp40.000 sehari. Itu sudah dipotong setoran kepada pengawas. Jauhari dan rekannya harus memberikan Rp40 ribu per hari kepada pengawas. Nominal setoran ini tanggung Jauhari bersama rekannya.

"Di sini pengawasnya pemuda setempat bukan dari ormas. Cuma satu pengawasnya yang memantau dan kutip uang setiap hari," jelas Jauhari.

Corporate Communication GM Alfamart, Nur Rachman mengakui beberapa konsumen mengeluhkan adanya juru parkir. Mayoritas konsumen merasa lebih nyaman bila tidak ada parkir liar.

"Namun konsumen harus memahami bahwa dia hanya memarkirkan kendaraannya dengan waktu yang wajar yaitu selama dia berbelanja saja," kata Nur Rachman.

Dia mengklaim, setiap toko Alfamart telah tertempel stiker bebas parkir. Artinya konsumen tidak perlu membayar biaya parkir. Sekalipun ada juru parkir liar di sana.

"Diimbau kepada masyarakat setelah berbelanja tidak memberikan uang parkir kepada petugas parkir liar yang ada di toko kami jika tidak mendapatkan struk parkir dari pengelola resmi," ungkapnya.

Aturan Main Setoran Bulanan

Seorang Pegawai Indomaret wilayah Jabar yang enggan disebutkan namanya menceritakan semacam aturan main setoran parkir bulanan. Baik itu ke pengurus wilayah maupun ke pihak lain. Biasanya di wilayah tertentu, ada semacam perjanjian awal dengan pengurus lingkungan ketika pihak Indomaret membuka bisnis di wilayahnya.

"Kalau Indomaret itu dari lingkungan sekitar, izin RTRW itu ada biaya bulanan. Tergantung perjanjian awalnya. Jadi ada juga pengamanan lingkungannya. Kalau bulanan itu RT-RW, keamanan, parkir sama kebersihan,"

Iuran bulanan wajib diberikan. Namun giliran ada masalah di toko, pihak pengurus wilayah terkadang enggan bertanggung jawab. Setoran atau biaya bulanan ke pengurus lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan. Bukan dari toko. Penanggung jawab toko hanya mengirimkan bukti klaim pembayaran iuran untuk pengurus lingkungan kepada pihak manajemen perusahaan. Jika ditotal, cukup besar iuran yang dibayarkan dalam sebulan.

Dia mencontohkan, uang keamanan Rp300.000-Rp500.000. Iuran untuk RT dan RW berkisar Rp50.000-200.000. Belum setoran untuk biaya parkiran yang dikelola pengurus wilayah. Sebab, parkir wajib mendapat izin dari RT dan RW.

"Total hampir satu juta Rupiah. Tiap toko beda-beda. Kisaran Rp700.000-1.500.000. Pokoknya perjanjian awalnya gimana pas buka toko."

Ormas menganggap uang setoran parkiran sebagai hal wajar. Semata-mata bentuk kepedulian terhadap warga asli untuk menjaga tanah alias kampungnya sendiri. Istilahnya, uang keamanan.

Sekretaris Forum Betawi Rempug (FBR) Depok periode 2018-2022, Anshori mengatakan, uang setoran tak masuk kantong pribadi. Dari pengakuannya, tidak ada uang setoran untuk ketua ormas. Namun, juru parkir maupun anggota ormas wajib mengisi uang kas setiap hari.

"Kalau soal parkiran itu kita tidak pernah bulanan. Kan dia harian dapat berapa ya paling uang kas di Rp10.000 buat anak yatim," kata Anshori.

Penulis: Danny Adriadhi Utama, Ananias Petrus, Uga Andriansyah, Adi Nugroho, Ronald, Wilfridus Setu Embu, Ya'cob Billiocta, Henny Rachma Sari [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini