Merdeka.com - Selalu ada risiko bagi seseorang yang bersedia menjadi saksi sebuah kasus pelanggaran hukum. Begitulah, setidaknya, dialami Selly Amelia Suryana Putri.

Mahasiswi tingkat akhir berusia 21 tahun itu merupakan satu dari sedikit korban berani menjadi saksi kasus penipuan bermodus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, kasus penipuan yang sudah berjalan sejak 2013 dan baru terbongkar 12 Januari lalu memakan sedikitnya 430 korban. dengan kerugian miliaran rupiah.

"Kebanyakan masih percaya. Padahal jelas, salah satu penipunya sudah tertangkap basah," kata Selly saat berbincang dengan merdeka.com, di sebuah rumah makan di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Adapun salah satu penipu yang tertangkap dan kini ditahan di Polres Cimahi itu bernama Lalan Suherlan, 46 tahun. Dia merupakan satu dari 30 koordinator yang ditugasi otak penipuan mencari mangsa. Lalan berhasil membujuk 50 orang untuk menyetor puluhan juta rupiah per individu guna menjadi pegawai pemerintahan.

"Ada teman kena Rp 100 juta karena dia sarjana. Koordinatornya bilang, Selly mah dibayar sama polisi untuk jadi saksi."

Celakanya, dalang penipuan masih bebas berkeliaran. Ini membuat Selly sedikit ketakutan. Pernah suatu hari, saat mengendarai mobil, anak sulung dari tiga bersaudara itu merasa dibuntuti cukup lama oleh seorang pengendara motor. Selain itu, ibunya pernah bermimpi buruk.

"Otak penipuan menyuruh anak buahnya untuk culik aku. Suka agak was-was kalau sudah terbawa mimpi kayak begitu. Tapi jangan sampai kejadian," katanya. "Makanya, sekarang kalau kemana-mana aku bawa air cabai."

Kekhawatiran Selly, sebenarnya, sudah tersirat ketika merdeka.com mengontaknya untuk wawancara. Dia meminta merdeka.com melapor terlebih dulu ke Polres Cimahi.

Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polres Cimahi Iptu Idas Wardias membenarkan hal itu. Menurutnya, pelaporan itu adalah permintaan dari keluarga korban. "Takut ada ancaman dan penipuan baru," katanya, saat ditemui dikantornya.

Penipuan baru bukan hanya berpotensi menimpa korban. Melainkan juga istri dari tersangka penipuan.

"Ada seseorang mengaku kasat reskrim, ber tanya kepada pihak desa mengenai identitas istri tersangka. Dia mengaku bisa mengurus atau memastikan tersangka bisa keluar dari tahanan sore, asal bisa transfer Rp 50 juta. Laporannya juga sudah masuk ke kami."

Saat ini, Polres Cimahi masih mengejar dalang penipuan, berinisial BI, merupakan salah satu pendiri organisasi masyarakat.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyadari masih banyak korban penipuan masih menaruh kepercayaan pada pelaku. Sehingga, wajar, jika hanya segelintir korban penipuan bersedia melapor.

"Saya pernah diundang Polres Sumedang karena ada kasus penipuan melibatkan guru. Dia mengkoordinasikan beberapa tenaga honorer," kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi KemenPAN-RB, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (26/1).

Sang guru menjadi perantara ini, lanjut Herman, yakin berhasil lantaran sudah bertemu dengan pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, dia mengaku sudah memegang Surat Keputusan (SK) awal yang tinggal ditindaklanjuti dengan pemberkasan. "Saya beritahu bahwa SK itu palsu, tetap saja dia tak percaya."

Dia menjelaskan bahwa penerimaan CPNS untuk umum dan tenaga honorer terakhir dilaksanakan pada 2014. Setelah itu, pemerintah menghentikan sementara atau moratorium penerimaan CPNS di seluruh Tanah Air.

"Ini fase dimana pemerintah kaji ulang terkait pengadaan aparatur sipil negara (ASN). Sehingga penetapan formasi yang merupakan kewenanghan Menpan-RB dilakukan sesuai anlisis jabatan dan beban kerja. tidak semata-mata atas dasar kami butuh pegawai."

Total, hingga saat ini, ada sebanyak 4,5 juta ASN di seluruh Indonesia. Sejauh ini, penerimaan CPNS hanya untuk lulusan sekolah kedinasan, guru untuk daerah terpencil, dan bidan pegawai tak tetap (PTT).

"Apalagi presiden sudah memberikan sinyal, kalaupun ada penerimaan CPNS, jumlahnya tak melampaui akumulasi yang pensiun, setiap tahun mencapai sekitar 100 ribu," katanya."Ini sembari mendalami untuk mendapatkan data ideal berapa sebetulnya jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh instansi."