Indonesia harus bantu penegakan demokrasi di Malaysia

Rabu, 2 Mei 2012 10:36 Reporter : Faisal Assegaf
Indonesia harus bantu penegakan demokrasi di Malaysia Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (merdeka.com/Arie Basuki)

Merdeka.com - Belakangan ini pemerintah Malaysia dan kelompok pembangkang seolah berpacu mengejar popularitas. Perdana Menteri Najib Razak bulan lalu mencabut Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA). Sehari menjelang Hari Buruh Internasional, ia mengumumkan kenaikan upah minimum bagi pekerja swasta, baru berlaku setengah tahun lagi.

Pemimpin oposisi dari Pakatan Rakyat Anwar Ibrahim juga tidak kalah gesit. Sabtu pekan lalu, ia menggerakkan ribuan massa dari Gerakan Bersih 3.0. Mereka menuntut sistem pemilu jujur dan adil.

Pacuan meraih sokongan rakyat itu berlangsung menjelang pemilihan umum. Anwar memperkirakan pesta demokrasi itu bakal dilangsungkan Juli mendatang.

Kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com, dia berharap tekanan domestik dan internasional mampu mengubah sistem pemilu menjadi lebih jujur dan adil. Kalau itu terjadi, ia yakin pihaknya bisa menumbangkan rezim Barisan Nasional yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957.

Berikut penuturan Anwar saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (1/5) sore:

Ribuan orang berunjuk rasa Sabtu pekan lalu. Apakah ini sebuah keberhasilan bagi Anda?

Kalau ikut dari wilayah perkiraan kita, tidak kurang dari 300 ribu orang. Ini unjuk rasa paling besar dalam sejarah Malaysia. Demonstrasi terbesar sebelumnya terjadi pada 1998. Isunya tidak percaya dengan sistem pemilu . Selain itu korupsi dan pemimpin Malaysia rakus.

Unjuk rasa juga dilakukan orang-orang muda Malaysia di 50 negara, seperti Arab Saudi, Qatar, Inggris, dan Australia. Ini bukan soal mendukung partai atau Anwar Ibrahim, rakyat menuntut kebebasan dan demokrasi.

Anda yakin pemilu mendatang bakal berlangsung jujur dan adil?

Dengan tuntutan domestik dan tekanan internasional, mungkin akan ada perubahan ke arah sistem pemilu jujur dan adil.

Kalau itu tidak terwujud?

Negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus konsisten. Kalau mereka ingin demokrasi tegak di Myanmar, jangan biarkan situasi serupa tidak terjadi di Malaysia. Kami meminta negeri jiran, pemerintah dan rakyat Indonesia membantu penegakan demokrasi di Malaysia.

Najib sebelumnya mencabut ISA dan kemarin mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja swasta. Apakah ini siasat menjelang pemilu?

Iya. Dia cabut ISA , diperkenalkan undang-undang baru lebih keras. Dia juga menaikkan upah minimum 900 ribbgit buat semenanjung serta 800 ringgit untuk Sabah dan Serawak. Dalam manifesto Pakatan Rakyat, upah minimum 1.100 ringgit diikuti perbaikan di semua bidang. Tapi kebijakan dengan pemerintahan korup hanya akan membebankan negara. Perbedaan upah minimum antara dua wilayah juga telah menimbulkan protes karena biaya hidup di Serawak dan Sabah lebih tinggi ketimbang semenanjung.

Kira-kira kapan pemilu digelar?

Saya kira dengan pengumuman begini (kenaikan upah minimum) pemilu agak dekat.

Juli mendatang?

Mungkin.

Anda yakin bisa menumbangkan rezim Barisan Nasional pada pemilu nanti?

Dengan jaminan pemilu relatif bersih, kita yakin. Dalam pemilu 2008 saja yang masih diwarnai kecurangan kita bisa meraup banyak suara. Saya menaruh keyakinan anak-anak asal Indonesia yang telah mendapat kartu biru (kartu pemilih) akan memihak kami.

Siapa kira-kira pemilih bakal mendukung kaum pembangkang?

Kalau ikut tren pengundian lalu, usia 60-70 tahun mayoritas mendukung UMNO. Sedangkan usia 20-30-an tahun mayoritas dengan kami.

Apakah media sosial lebih efektif menjaring pendukung?

Insya Allah. Saya akan menggunakan Facebook, Twitter, dan blog untuk menjaring suara. Sebab kita tidak ada ruang. Buat kami, satu menit pun tidak ada waktu buat oposisi di televisi.

[fas]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Malaysia
  3. Pemilu Malaysia
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini